Buku Tim

Dinamika Politik Pilkada Serentak - 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pada bagian kedua, fokus perhatian Prayudi yang menulisnya lebih pada menguatnya pragmatisme partai-partai politik di balik pencalonan pilkada, sehingga antara lain berdampak pada cukup maraknya fenomena kotak kosong. Penulis melihat bahwa fenomena kotak kosong yang harus dihadapi oleh satu-satunya pasangan calon antara lain munculnya karena menguatnya pragmatisme politik di kalangan parpol

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Aryojati Ardipandanto, memberi gambaran umum tentang berbagai persoalan dan tantangan pilkada serentak yang ditemukan oleh penulis di lapangan, kemudian diakhiri dengan sejumlah rekomendasi untuk perbaikannya ke depan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ahmad Budiman memusatkan perhatiannya pada pola komunikasi politik yang berkembang dalam kampanye pilkada, termasuk efektifitas gaya berkomunikasi pasangan calon dalam berbagai bentuk kampanye pilkada.

Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan Nasional - 2017

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Mutu guru sangat tergantung pada sistem pendidikan tenaga kependidikan harus selalu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan produktif dalam memberikan pengalaman belajar. Peningkatan mutu kompetensi guru perlu sejalan dengan kebijakan dan relevansi kurikulum, proses pembelajaran, sistem pendukung, serta investasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Guru ditantang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran secara kompetitif yang sangat diperlukan, seperti pengembangan desain pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Profesi guru adalah profesi kunci dalam menyelenggarakan pendidikan karena profesi ini yang sangat strategis berhadapan dengan peserta didik serta secara langsung terjun untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Pentingnya profesi guru menjadikan profesi yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan pendidikan. Peran guru sebagai pendidik profesional dengan tugas dan tanggung jawab tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kiprahnya terus berkembang dalam memajukan pendidikan dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Secara luas guru berperan besar dalam membangun karakter bangsa, mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, implementasi kurikulum, serta mengoptimalkan potensi sekolah. Secara sempit peran guru dalam pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator pembelajaran.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Perlu dipahami bahwa undang-undang mengamanatkan satu organisasi profesinya, tapi membuka kesempatan dibentuknya berbagai organisasi guru. Beragam organisasi guru yang terbentuk ini perlu menyamakan pemahaman akan bentuk organisasi profesi guru seperti apa yang terbaik untuk guru. Apakah nanti akan melebur dengan PGRI, atau menjadi satu organisasi baru dengan bentuk keanggotaannya atau kepengurusan yang (misalnya) bersifat konfederasi. Organsiasi profesi ini nantinya akan juga mengatur hak dan kewenangan anggotanya. Organisasi profesi juga dapat mengatur berbagai hal selain yang diamanatkan UUGD, seperti peluang guru asing mengajar di sekolah di Indonesia, atau juga mengatur sekolah yang dapat bekerja sama dengan lembaga asing. Dengan satu organisasi profesi yang jelas, anggota memperkuat profesinya melalui organisasi

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Islamisme yang memengaruhi paham dan sikap keagamaan sebagian peserta didik di sekolah perlu menjadi perhatian guru pendidikan agama Islam. Guru PAI di SMA harus berperan sebagai pengajar, mentor, pembimbing dan pendidik bagi peserta didik untuk mengembangkan paham dan sikap keagamaan yang terbuka, toleran dan nasionalis. Sebagai pengajar, guru PAI harus mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semenarik mungkin. Dalam konteks demikian guru PAI harus menguasai beragam metode pembelajaran aktif, yang dikenal dengan active learning. Materi-materi ajar yang ada dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII harus dikuasi sehingga guru PAI dapat mengajarkannya dengan baik, tetapi memang harus cermat karena ada sebagian materi ajar yang perlu dicernah sebaik mungkin sebelum diajarkan misalnya materi tentang sebab-sebab kemunduran Islam dan ajaran tentang jihad dalam Alquran-Hadis. Materi-materi yang tertuang dalam kedua tema itu perlu dikaji lebih dalam sebab penulis buku ajar PAI dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII tampak tendensius, karena hanya melihat sebab kemunduran Islam dari perspektif gerakan pembaruan Islam.

Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia - 2017

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sri Nurhayati Qodriyatun berupaya menelusuri jawab atas pertanyaan, “bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengukur pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional, terutama mengukur keberlanjutan lingkungan hidup.” Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu menelaah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidup, hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana mengukur keberlanjutan suatu pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui studi literatur, kajian ini dilakukan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Suryani melakukan analisis deskriptif tentang perlunya IKLH ditambahkan indikator keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat agar kebih komprehensif menggambarkan keberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Argumentasinya itu diuji coba di Gorontalo. Namun karena keterbatasan data maka indikator keanekaragaman hayati tidak disertakan. Analisis Suryani memperkuat argumentasi bahwa IKLH harus dilengkapi dengan 3 indikator lainnya agar dapat mewakili kondisi kerberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Suryani melanjutkan kajiannya mencari hubungan kualitas lingkungan terhadap pemenuhan dasar (Tabel 2.3 halaman 62). Studinya bersasarkan persepsi masyarakat dengan menyebarkan kuesioner. Hasilnya adanya korelasi positif antara kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali kesehatan masyarakat yang berkorelasi negatif.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Yuningsih menggunakan teori Blum, bahwa derajat kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh determinan lingkungan. Walaupun saat ini telah terjadi transisi epidemiologi yaitu perubahan dominasi beban penyakit pada masyarakat dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit berbasis lingkungan masih banyak ditemui seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, tuberkulosis dan lainnya.

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan - 2017

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Program Jaminan Hari Tua dan Upaya Kesejahteraan Pekerja”. Dalam tulisan ini dikemukan bahwa secara ideal jaminan hari tua (JHT) berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, di mana semakin baik JHT maka akan semakin baik pula kesejahteraan pekerja. Dan sebaliknya, semakin buruk JHT maka akan semakin buruk pula kesejahteraan pekerja. Tujuan JHT sebenarnya adalah mempersiapkan jaminan untuk hari tua pekerja, setelah mereka berhenti bekerja pada usia pensiun, atau ketika mereka harus berhenti bekerja karena tidak bisa produktif lagi karena cacat total tetap. Namun dalam kenyataan selama ini, JHT belum memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan pekerja. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak kasus di mana JHT dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja walau yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun. Akibanya JHT tidak lagi menjadi harapan hidup di hari tua, namun uang yang dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dan filosofi dari JHT itu sendiri, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin hari tua pekerja.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menyajikan tulisan dengan judul: “Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan”. Dalam tulisan ini dikemukkan bahwa saat ini masih banyak masalah ketenagakerjaan yang salah satunya adalah masih kurangnya penerapan K3. Memang K3 seringkali dibicarakan di berbagai seminar dan diskusi namun tidak disertai dengan konsep implementasi yang jelas dan konkrit. Apa yang terjadi pada K3 ini terkait dengan masalah pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki banyak keterbatasan, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada hasil akhir perusahaan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Penanganan terhadap Masalah Kesehatan Mental Pekerja di Indonesia”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa tempat kerja merupakan salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu secara keseluruhan. Ada berbagai faktor risiko lingkungan yang akan diterima individu di tempat kerja, yaitu faktor kimia, biologi, fisik, ergonomi, dan psikososial. Masalah kesehatan mental erat kaitannya dengan faktor psikososial. Faktor psikososial di tempat kerja menjelaskan interaksi yang dinamis antara faktor terkait pekerjaan, termasuk hal-hal di tempat kerja, seperti lingkungan kerja, muatan tugas, kondisi organisasi, dengan faktor manusia, seperti kapasitas, kebutuhan, dan harapan pekerja, budaya atau kebiasaan pekerja, kepribadian pekerja, seperti persepsi dan pengalaman pekerja. Berbagai faktor tersebut bisa bisa berdampak buruk jika tidak dikelola secara seimbang baik oleh pekerja itu sendiri, perusahaan tempatnya bekerja, maupun Pemerintah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang melindungi pekerja anak, pada kenyataannya masih ada pekerja anak yang mengalami perlakuan yang berdampak buruk bagi perkembangannya seperti praktik eksploitasi, jumlah jam kerja yang tidak sesuai aturan perundangan, dan penempatan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Masalah pekerja anak memang suatu fenomena yang sulit terselesaikan secara tuntas karena berkaitan dengan isu kemiskinan yang masih ada hingga kini. Oleh karena itu, perlu dicari model penanganan pekerja anak yang tepat.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Elga Andina S.Psi, M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Urgensi Pengawasan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja (Studi di Provinsi Aceh)”. Dalam tulisan ini dikemukakan pentingnya pengawasan kesehatan jiwa di tempat kerja. Penulis mengemukakan bahwa kesehatan jiwa perlu dijaga agar tidak mengganggu produktivitas pekerja. Pemberi kerja dan pekerja perlu mendukung upaya kuratif dengan memberikan keleluasaan kepada orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa untuk menjalani penatalaksanaan kondisi kejiwaannya tanpa diskriminasi. Artinya ia tidak dapat secara semena-mena diambil haknya, misalnya dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mendapat perlakuan tidak enak dari rekan kerja. Sedangkan upaya rehabilitatif di tempat kerja harus difokuskan pada pemulihan fungsi sosial dan okupasional, yaitu dengan bimbingan untuk kembali ke dunia kerja.

Pembangunan Sosial dan Lingkungan : Gagasan, Implementasi, dan Realitasnya di Indonesia - 2017

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Anih Sri Suryani membahas salah satu program prioritas dari Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Dana Desa, yang bisa disebut sebagai program nasional penopang TPB di Indonesia. Dalam “Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan,” Anih menjelaskan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pembangunan di pedesaan khususnya ditinjau dari peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Hal ini menjadi penting karena peningkatan kulitas hidup manusia, khususnya kesehatan adalah tujuan utama dari program Dana Desa disamping tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembanguanan infrastruktur, fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan lingkungan dan lain sebagainya memang seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara bersamaan, tujuan ini selaras dengan tujuan tentang TPB, khususnya tujuan ke-3 (tentang kehidupan sehat dan sejahtera) dan ke-6 (tentang air bersih dan sanitasi).

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Teddy Prasetiawan memotret tentang problematika dan dinamika pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam tulisannya “Identifikasi Masalah Pengoperasian TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah yang Dibangun pada Tahun 2016,” ia menjelaskan bahwa sampai saat ini perubahan pola pengelolaan sampah masih belum maksimal

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Teja juga membahas tentang persampahan. Hanya saja, Teja lebih memfokuskan pada subyek manusianya. Dalam tulisanya “Budaya Pengelolaan Sampah pada Masyarakat: Perspektif Sosiologis,” Teja menyatakan bahwa persoalan sampah bukan semata persoalan teknis semata, tetapi ia adalah persoalan budaya dan pola perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Oleh karena itu, kunci dari permasalahan sampah ini tidak lain adalah rekayasa perubahan perilaku baik melalui kampanye, penyediaan sarana dan prasarana dan penegakan hukum

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni menyoroti isu permasalahan kesejahteraan di kalangan masyarakat nelayan. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan publik, masyarakat nelayan, khususnya kelompok nelayan tradisional atau nelayan kecil, banyak yang mengalami kesulitan untuk melakukan lompatan kesejahteraan ekonomi, dan oleh karena itulah, mereka menjadi sentral dari pembahasan tujuan pertama TPB. Mereka sering terjebak dalam lingkaran patron-klien yang menyebabkan sulit bergerak untuk mandiri dan mengembangkan usaha nelayan mereka. Dinar dalam “Pola Hubungan Kerja Nelayan Muncar dalam Pempertahankan Hidup” menggambarkan bagaimana para nelayan, dengan mengambil kasus nelayan Muncar di Selat Bali, terjebak dalam lingkaran sosial patron-klien.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
A. Muchaddam Fahham menulis gabungan program yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam tulisannya “Peran Oraganisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Fahham menjelaskan bagaiamana pemerintah (BAZNAS/ Badan Amil Zakat Nasional) dan masyarakat (LAZ/Lembaga Amil Zakat) bisa bersinergi dan memainkan peran masing-masing dalam mewujudkan TPB. Fahham menjelaskan bahwa konsep hukum Zakat sebenarnya sudah sejalan dengan TPB dan oleh karena itu akan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mainstreaming TPB baik secara nasional dan lokal. Sebagai contoh, bahwa salah satu kategori yang pertama dari target penerima zakat adalah kaum fakir miskin.

Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perskpektif - 2017

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
tulisan pertama dari Dina Martiany berjudul “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan” memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dari perspektif feminisme. Menurut penulis, meskipun kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, namun perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban. Perempuan mengalami kekerasan seksual karena jenis kelaminnya, tubuhnya, dan stereotype yang dikonstruksikan di tengah masyarakat. Selain itu, kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terkait kesusilaan, sehingga perempuan korban merasa malu dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terdapat kompleksitas dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga untuk dapat memahami kompleksitas tersebut, terlebih dulu perlu dipahami beberapa hal krusial yang terkait dengan isu ini

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menyoroti isu kekerasan seksual dari perspektif sosiologis dengan merujuk pada praktik budaya yang melatarbelakanginya sampai dengan tawaran solusi regulasi sebagai salah satu upaya pencegahannya. Penulis menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KSTP) umumnya terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual cenderung terjadi pada budaya yang mengagungkan superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Sali Susiana melalui tulisannya berjudul “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” membahas mengenai urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengawali pembahasan dalam tulisannya dengan menyampaikan terlebih dulu bahasan mengenai kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dari perspektif feminisme, dan pengaturan mengenai isu tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam bagian urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga diuraikan mengenai poin-poin penting yang harus ada dalam undang-undang tersebut.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi menunjukkan bahwa semua pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi isu kekerasan seksual. Dalam tulisan ini diuraikan mulai dari konsep partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, hingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menjadi menarik ketika konsep partisipasi masyarakat ini kemudian dikaitkan dengan isu kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap isu kekerasan seksual.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang : Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016 - 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis menguraikan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat saat ini tidak dapat terbendung lagi. Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Kehadiran internet dan juga berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet menjadi permasalahan tersendiri. Kehadiran internet menimbulkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Berita bohong, berita yang bermuatan provokatif atau kebencian, dan situs penebar kebencian semakin marak di media sosial maupun berbagai situs. Kehadiran UU No. 19 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan substansi yang belum diatur dan ketentuan yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dikatakan bahwa salah satu permasalahan berkaitan dengan diberlakukannya UU ITE adalah peraturan tentang pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat mengcover permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif (existing law) di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti elektronik. Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang PPKSK, khususnya berkaitan dengan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Penulis mengemukakan bahwa pembentukan UU tentang PPKSK diperuntukkan sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan dan kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh faktor-faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan nasional; merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dilihat dari substansi pengaturannya, UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya untuk mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. UU ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan bahwa salah satu maksud dari dibentuknya UU No. 13 Tahun 2016 adalah untuk memperkuat pelindungan hukum atas paten. Untuk mendapatkan pelindungan hukum, invensi harus didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Menteri. Dengan adanya pelindungan hukum, patentee memperoleh manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari patennya. Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik paten yang merupakan benda immaterial. Sebagai benda immaterial, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan diwakafkan. Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia belum optimal. Nilai ekonomis lainnya adalah patentee memiliki hak eksklusif sehingga memperoleh keuntungan dan dapat melakukan monopoli produk yang dihasilkan dari paten-produk dan/atau paten proses. Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak. Pada bagian akhir, Penulis mengemukakan agar paten benar-benar memberikan manfaat bagi patentee maka perlu segera dibentuk aturan teknis yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif juga harus dilakukan secara tegas.

Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia - 2017

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
KTI pertama ditulis oleh Ujianto Singgih Prayitno, dengan judul “Penanggulangan Bencana dan Kebersamaan: Perspektif Partisipasi Masyarakat”. Penulis melihat masih seringnya masyarakat Indonesia menyalahkan alam ketika terjadi bencana. Kurang ada upaya untuk bercermin pada proses pengrusakan yang dilakukan masyarakat dan dilanggengkan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Kalaupun ada pengakuan bahwa faktor lingkungan hidup menjadi faktor penyebab dari terjadinya bencana tersebut, hal itu sebatas diskursus di tingkat eksekutif dan legislatif. Bahkan, terkesan malah sebagai bagian dari ‘berebut’ proyek antardepartemen pascabencana.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
KTI kedua yang ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun, mengangkat tema bagaimana menghadapi bencana ekologis dalam perspektif penanggulangan bencana dan mengangkat bencana karhutla sebagai salah satu kajian empirisnya. Tulisan sarat informasi ini diberi judul “Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana".

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menjadikan pengalaman bencana longsor di Banjarnegara dan erupsi Gunung Sinabung sebagai fokus kajiannya. KTI berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia Sadar Bencana” mengungkap bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, tak kurang dari 20 kebijakan penanggulangan bencana alam telah dibuat pemerintah. Kesemuanya memiliki substansi yang sama, yakni berupaya melindungi masyarakat dari dampak bencana. Namun, sejauh ini pemerintah belum terbukti secara nyata mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Penulis melihat pentingnya perspektif gender menjadi inti dari penanggulangan bencana mengingat sebagaimana halnya kelompok rentan lainnya seperti anak, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda dengan kelompok rentan lainnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Yulia Indahri, mengeksplorasi berbagai alasan agar masyarakat perlu disiapkan dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menjadi contoh dalam tulisan berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengkaji konsep penanggulangan bencana di Indonesia di masa yang akan datang. Setelah mempelajari beragam permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia dengan berbagai kekurangannya, KTI berjudul “Telaah Konsep Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana” ini mempunyai arti penting dalam pengkajian lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana.

Evaluasi Terhadap Pemekaran dan Potensi Penggabungan Daerah (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur - 2016

Penulis:

Abstrak:

Fasilitas Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global - 2016

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Analisis kesiapan Indonesia mengimplementasikan FP disajikan dalam artikel pertama buku ini yang ditulis oleh Hariyadi. Keikutsertaan Indonesia dalam FP dari WTO ini berpeluang menciptakan kerja sama yang efektif dan harmonis bagi semua negara dan perekonomian anggota WTO, mengurangi hambatan arus lalu lintas ekspor–impor, dan memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Bagi Indonesia, implementasi FP berpotensi meningkatkan kinerja ekspor non-migas, terciptanya akses pasar yang semakin luas, dan tercapainya perbaikan iklim usaha perdagangan internasional. Di samping itu, perjanjian ini juga sekaligus dapat mendorong terciptanya sistem perdagangan global yang semakin terbuka dan adil.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Artikel kedua oleh Yuni Sudarwati menjelaskan INSW serta pentingnya cara sosialisasi dan komunikasi yang tepat untuk sistem layanan ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini didasari pemikiran bahwa kelancaran implementasi INSW membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemain. Pengaturan tentang INSW dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2008. INSW didefinisikan sebagai sebuah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Keberadaan INSW diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat arus ekspor dan impor. Pengembangan dan pelaksanaan sistem ini harus sesuai dengan kondisi masing-masing negara karena tidak ada model yang unik untuk Single Window. Namun demikian, sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan harus berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik (best practice) sesuai konvensi dan perjanjian internasional mengenai fasilitasi perdagangan. Jika dilihat tahun penerbitan Perpres ini, INSW sudah diinisiasi sebelum ada perjanjian FP, yang mengindikasikan Indonesia sudah berusaha mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas global, regional, ataupun kawasan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Artikel ketiga mendiskusikan tentang peran karantina Indonesia dalam fasilitasi perdagangan yang disiapkan oleh Iwan Hermawan. Perubahan paradigma kebijakan perdagangan internasional beberapa tahun ke belakang menstimulasi banyak negara menerapkan kebijakan non-tariff barrier. Hal ini menjadikan peran karantina sangat strategis sebagai alat perdagangan internasional untuk mengontrol arus perdagangan yang masuk ke dalam negeri. Kesepakatan utama yang menunjang eskalasi peran karantina tersebut diatur dalam persetujuan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Kesepakatan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota WTO, yang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur tata cara perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Lukman Adam yang secara khusus melaporkan hasil penelitian tentang kendala dan peran pemerintah daerah (pemda) dalam FP. Dua provinsi diambil sebagai kasus, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara, dengan argumen dasar pemilihan yang khas untuk masing-masing provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia, daya saing Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke-2. Secara objektif, perekonomian Jawa Timur hampir setara dengan dua pertiga perekonomian Vietnam. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya provinsi ini dalam perekonomian nasional. Sementara itu Provinsi Sulawesi Utara memiliki Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan sebagai hub-transhipment, bagi wilayah di sekitarnya, terutama Papua dan Maluku Utara. Kendala yang dihadapi Pelabuhan Bitung saat ini adalah aksesibilitas transportasi darat ke pelabuhan ini masih terbatas. Kondisi ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai pintu keluar-masuk barang yang penting bagi Indonesia bagian timur, namun secara infrastruktur belum siap. Kedua pemda provinsi ini termasuk yang menonjol dalam upaya membuka dan memanfaatkan akses pasar internasional bagi produk yang dihasilkan di daerahnya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Kesiapan industri manufaktur dalam memanfaatkan FP yang ditulis Dewi Wuryandani merupakan artikel kedua dalam Bagian Kedua atau terakhir dalam buku ini. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, terjadi penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan seputar daya saing sektor manufaktur di Indonesia. Tulisan ini mengemukakan beberapa alasan penyebab tidak cerahnya sektor manufaktur, seperti berikut ini: Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi produk-produk yang bernilai tinggi. Perizinan dan harga yang diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi asing di bidang logistik juga memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru. Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur telah dilakukan Kementerian Perindustrian. Dalam tulisan ini, Dewi Wuryandani melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang bersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah. Peran pemerintah berupa keikutsertaan membangun pengembangannya, sehingga industri daerah memiliki daya saing.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →