Buku Tim

Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum - 2010

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pada saat ini, bukan berarti kodifikasi sudah tidak diperlukan lagi. Beberapa subyek hukum diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur dengan satu undang-undang khusus, diantaranya adalah election law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Namun demikian, aturan mengenai pemilihan umum sampai dengan saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945 belum dilaksanakan.

Politik Hukum Perpajakan Nasional: Analisis terhadap UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - 2010

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. ❖ Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Substansi UU KUP yang secara umum menunjukan sifat responsif dengan mengedepankan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan pelaksanaan perpajakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, khususnya KPP yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap aparat pajak, menampung pengaduan dari wajib pajak terkait pelaksanaan tugas aparat pajak, serta memberi rekomendasi atau saran kepada Menteri Keuangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas instansi Perpajakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya KPP dituntut bersifat independen.

Pemilukada Dumai 2010: Tinjauan Implementasi Regulasi Pemilukada - 2010

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Aryojati Ardipandanto, S.IP. ❖ Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Dedeh Haryati, S.Sos., M.Si. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ❖ Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. ❖ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Terkait dengan pemilukada serentak, Pemilukada Dumai yang diserentakkan pelaksanaannya dengan tiga kabupaten lain sebenarnya bukanlah pemilukada serentak seperti yang diatur dalam UU No. 32/2004. Apabila motivasi pelaksanaan pemilukada yang dilakukan serentak adalah untuk mencapai efisiensi, pemilukada serentak yang dilaksanakan 4 darah tingkat kabupaten/kota tersebut tidak ada yang bisa dihemat. Hanya satu hal yang memperlihatkan sisi positifnya yakni tidak ada mobilisasi massa pemilih dari daerah yang berbatasan untuk mengikuti pemilukada di daerah sebelahnya. Pengaturan mengenai pemilukada serentak seperti yang diatur dalam UU tersebut bahwa pemilukada diserentakkan antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota perlu dipertahankan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan - 2010

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Achmad Wirabrata, S.T., M.M. ❖ Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. ❖ Izzaty, S.T., M.E. ❖ T. Ade Surya, S.T., M.M. ❖ Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. ❖ Dewi Wuryandani, S.T., M.M. ❖ Hilma Meilani, S.T., MBA. ❖ Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak. ❖ Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Undang-Undang tentang Hortikultura merupakan upaya nyata sebagai manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini akan menyebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu segera diganti, karena substansi dalam undang-undang ini tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan menengah. Kombinasi dari kebijakan harga dan desain dan ketepatan alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap kebijakan hortikultura dalam jangka pendek. Faktor yang paling menentukan dari kebijakan jangka panjang adalah kebijakan harga, biaya investasi yang didanai dari anggaran pemerintah dan swasta, dan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah mengenai permodalan akan berhasil jika Pemerintah sudah membuat skema pembiayaan yang berbeda untuk setiap kondisi pelaku usaha. Lembaga keuangan dapat juga memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang sistem resi gudang, agar produk hortikultura dapat dijadikan jaminan. Dan hal lain yang juga penting mengenai mediator antara petani dan perbankan.

Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi - 2010

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Suhartono, S.IP., M.P.P. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Minyak dan gas bumi—yang selanjutnya disebut Migas—merupakan sumber alam yang sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh semua orang dan semua industri/sektor. Indonesia mempunyai sumber alam Migas yang relatif berlimpah. Penemuan minyak bumi yang pertama di Indonesia dimulai pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda (Dutch East Indies) yakni pada tahun 1883. Pemerintah Hindia Belanda menemukan minyak bumi di wilayah Indonesia yang pertama kali adalah di daerah Telaga Said/Telaga Tunggal, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hasil produksi minyak bumi dari sumur minyak di Telaga Said/Telaga Tunggal Pangkalan Brandan tersebut berjumlah rata-rata 180 barrel per hari. Penemuan minyak bumi di Sumatera Utara ini kemudian menjadi cikal-bakal dan sejarah industri Migas di Indonesia. Penemuan tersebut juga berefek positif terhadap penemuan-penemuan Migas di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Sumatera Tengah-Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

Peran Subnasional Dalam Pengurangan Emisi Grk Melalui Skema Redd - 2010

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si. ❖ Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kondisi kehutanan Indonesia sejauh ini terus mengalami kerusakan. Salah satu faktor yang mengancam luas dan kondisi kehutanan tersebut adalah penyusutan tutupan hutan (deforestasi) akibat pembalakan liar (illegal logging), perambahan dan berbagai jenis perusakan hutan lainnya. Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar per tahun. Pada periode tahun 2009-2010, prediksi laju deforestasi hanya mengalami penurunan 0,04 juta hektar menjadi pada kisaran 1,13 juta hektar per tahun. Dari data laju tersebut, penebangan liar memberikan kontribusi yang signifikan bagi terjadinya deforestasi secara nasional. Dalam periode waktu 2004-2009, diperkirakan penebangan kayu secara ilegal mencapai 23,323 juta meter kubik per tahun dan kerugian negara mencapai 27 trilyun per tahun. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa kira-kira 36,4 juta meter kubik dirambah secara tidak sah.

Catatan Kritis Tentang Penanggulangan Kemiskinan - 2010

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Permasalahan kemiskinan terus aktual di Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemiskinan bagai benang kusut yang tak terurai dari waktu ke waktu, bahkan dari pemerintahan ke pemerintahan. Namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran untuk membiarkan kemiskinan terus berlangsung di negeri ini. Justru setiap periode pemerintahan ditantang untuk mengatasinya, atau setidaknya mengurangi kusutnya benang kemiskinan yang menggurita selama ini. Kini, pada masa pemerintahan Presiden SBY-Budiono, masalah kemiskinan juga masih menjadi permasalahan panjang yang tak ada ujung. Permasalahan kemiskinan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi, yang terkadang membuat bingung, dari mana harus mencari solusi. Bertahun-tahun kemiskinan dibahas para pakar, bertahun-tahun pemerintah membuat dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, namun tetap saja kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.

Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - 2010

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. ❖ Rasbin, S.Tp., M.S.E. ❖ Lisnawati, S.Si., M.S.E. ❖ Galuh Prila Dewi, S.P., M.Si. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Dengan pendekatan yang sifatnya kuantitatif, tulisan ini memfokuskan pada isu subsidi energi dan non-energi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan teknik analisa regresinya, penulis mendapati hasil bahwa subsidi energi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan eko¬nomi. Sebaliknya, subsidi energi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum - 2010

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Permasalahan kodifikasi hukum merupakan salah satu bagian dari politik hukum pada umumnya dan politik pembangunan hukum nasional khususnya terkait dengan karakteristik produk hukum untuk materi hukum tertulis. Kodifikasi bertujuan mencapai kesatuan dan keseragaman hukum; mencapai kepastian hukum; dan untuk penyederhanaan hukum. Politik hukum kodifikasi selalu ditegaskan di dalam GBHN pada masa lalu. Pada saat ini, bukan berarti kodifikasi sudah tidak diperlukan lagi. Beberapa subyek hukum diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur dengan satu undang-undang khusus, diantaranya adalah election law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Namun demikian, aturan mengenai pemilihan umum sampai dengan saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945 belum dilaksanakan.

Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Masyarakat Mimika - 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Sekilas:
Kehadiran PTFI di kabupaten Mimika telah membawa dampak yang signifikan bagi Papua. Di satu sisi terjadi peningkatan PDRB Papua, namun di sisi lain masih banyak anak usia sekolah yang belum mampu berpartisipasi dalam pendidikan. Keberhasilan suatu perusahaan juga ditentukan oleh adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. PTFI mewujudkan tanggung jawab sosial dalam bentuk dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat sebesar 1% dari pendapatan kotor selama setahun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat diwujudkan dalam berbagai program. Program beasiswa diberikan kepada siswa tujuh suku di kabupaten Mimika agar dapat melanjutkan pendidikan baik di Mimika maupun di luar Mimika. Untuk mendukung program beasiswa, sebelumnya diselenggarakan program matrikulasi melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Jawa, Papua dan Sulawesi Utara. Tujuannya agar siswa dapat menyesuaikan diri dan bersaing dengan siswa dari daerah lain di Indonesia. LPMAK juga menyediakan asrama untuk mendukung kelancaran belajar siswa yang dikirim ke luar Papua.

Urgensi Pembentukan Sistem Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2011

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum. ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Dalam tulisannya, penulis membahas berkenaan dengan arti penting dari pembentukan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dari pembahasan yang dilakukannya disimpulkan bahwa urgensi dari pembentukan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi 3 (tiga) hal: Pertama, pembaharuan hukum berupa pembentukan sistem kamar diperlukan sebagai pengganti sistem majelis yang selama ini ternyata membawa dampak ketidakpuasan bagi masyarakat karena menghasilkan inkonsistensi dan kurangnya kualitas putusan. Kedua, pembentukan sistem kamar memiliki tujuan untuk mewujudkan profesionalitas hakim dan juga MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Ketiga, hasil pencapaian (output) berupa putusan yang berkualitas dari pembaharuan sistem kamar barulah dapat secara maksimal dirasakan apabila telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Pembentukan sistem kamar dalam arti peraturan (substansi) merupakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

Disparitas Ekonomi Antar Wilayah dan Kebijakan Pengembangan Pusat Pertumbuhan - 2011

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. ❖ Suhartono, S.IP., M.P.P. ❖ Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Sekilas:
Topik ini tentunya merupakan isu tsrategis mengingat berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah ternyata tidak sepenuhnya berdampak posistif bagi daerah yang minim potensi SDA nya.Tujuan dari pembangunan ekonomi merupakan upaya negara agar berdampak terhadap tingkat kesejateraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjanag, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebiajakan dan Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang pada era globalisasi telah bergerser pada sektor Industri dan perdagangan. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di laur pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA) - 2012

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

- 2012

Penulis:

Sekilas:

- 2012

Penulis:

Sekilas:

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PENGATURAN MENGENAI PERATURAN DAERAH, SERTA UJI MATERI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029 - 2012

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Terhadap sinkronisasi yang dalam bentuk uji materiil Perda, dengan contoh Perda No. 16 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa rumusan yang sinkron tidak harus sama atau mengulang kembali bunyi norma yang ada di peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam konteks otonomi daerah,Perda diperbolehkan membuat pengaturan dengan menampung kondisi khusus, karakteristik atau ciri khas daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, Perda di satu daerah tidak harus sama dengan Perda di Daerah lain. Perda di Bali yang memperhatikan kawasan tempat suci, meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

PELAKSANAAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) (STUDI DI PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DAN PT ARUMBAI MANGABEKTI) - 2012

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Meskipun telah mengatur kewajiban, namun peraturan perundang-undangan belum mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan PP No. 47 Tahun 2012) memiliki beberapa kelemahan diantaranya hanya mengatur teknis pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan belum mengatur standar pelaksanaan CSR yang digunakan; kepastian minimal angka/biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan CSR; sistem pelaporan pelaksanaan CSR kepada masyarakat; pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi, dan juga belum mengatur proses verifikasi untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan CSR dengan baik.

Upaya Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia - 2013

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. ❖ Yulia Indahri, S.Pd., M.A. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Menggambarkan upaya yang telah dilakukan negara dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan secara parsial hingga akhirnya lahir UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II. - 2013

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di tengah perjalanan RSBI telah menuai banyak kritik dan digugat ke MK untuk dihapuskan. Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK dan amar putusan MK menyatakan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian label RSBI tidak digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah biasa. Meskipun demikian, penuis mengusulkan agar nilai-nilai positif yang telah menjadi bagian dari sekolah yang pernah menjadi RSBI seperti kedisiplinan, prestasi, budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap dipertahankan.

- 2013

Penulis:

Sekilas:

KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MODERNISASI MILITER - 2013

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat internasional. Potensi pecahnya konflik yang bermula dari insiden-insiden kecil semakin meningkat di LCS sejak beberapa tahun terakhir. Ketegangan-ketegangan berkaitan dengan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebebasan navigasi di LCS, serta persaingan pengaruh di kawasan, telah mendorong negara-negara yang bersengketa untuk mempertegas dan mempertahankan klaimnya. Negara-negara tersebut meningkatkan aktivitasnya di sekitar kawasan sengketa, mulai dari penamaan pulau-pulau dan fitur di LCS, melakukan survei kelautan dan aktivitas eksplorasi, melakukan penegakan hukum di laut, meningkatkan aktivitas pengawasan militer dan intelijen, sampai dengan pelarangan aktivitas militer asing di ZEE.

Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Atas Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia (Studi Di Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Barat - 2013

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
.

- 2013

Penulis:

Sekilas:

- 2013

Penulis:

Sekilas:

Penjabaran UN Convention Againts Corruption (UNCAC) Dalam Hukum Nasional Terkait Dengan Pencegahan Korupsi Oleh Pemerintah Pusat - 2013

Penulis: Novianti, S.H., M.H. ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
.

Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Beras Pemerintah - 2015

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini menyoroti isu tentang pangan yang merupakan isu strategis bagi kehidupan sebuah bangsa, khususnya terkait dengan permintaan dan penawaran produk pangan. Permintaan pangan khususnya pangan pokok, dipengaruhi terutama oleh harga dan ketersediaan. Gejolak atau fluktuasi harga pangan pokok akan mempengaruhi kestabilan politik bangsa. Pangan pokok di Indonesia terdiri dari beras, gandum, jagung, ubi kayu, kedelai, daging, susu, dan gula. Karena fluktuasi yang sangat rentan terhadap stabilitas politik, maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Kebijakan Pembangunan Sektor Maritim dan Daerah Tertinggal - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ T. Ade Surya, S.T., M.M. ❖ Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si. ❖ Izzaty, S.T., M.E.

Sekilas:
Indonesia sebagai suatu kesatuan negara dan bangsa memiliki potensi dan kapasitas di sektor maritim dan kelautan. Potensi dan kapasitas tersebut terbentuk oleh kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang bentangan wilayahnya ada daratan dan lautan. Apa dan bagaimana seharusnya visi pembangunan kemaritiman mampu menjadi solusi bagi daerah tertinggal menjadi pembahasan dari artikel ini. Tujuannya untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan kemaritiman yang menjadi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki hubungan atau menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dalam menuntaskan persoalan ketertinggalan yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia.

Early Warning System Krisis Keuangan di Indonesia: Tinjauan Teori dan Empiris Model-Model Parametrik - 2015

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. ❖ Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Lisnawati, S.Si., M.S.E. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Berkaca pada krisis ekonomi 1997 dan krisis global 2008, mengantisipasi terjadinya krisis di masa datang merupakan keharusan bagi Indonesia agar dampak dari krisis tersebut dapat diantisipasi atau paling tidak diminimalisir. Oleh karena itu, dalam menghadapi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dibutuhkan beberapa instrumen yang selalu siap sedia mendeteksi segala perubahan mendadak yang mungkin bisa membahayakan perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan membuat suatu sistem peringatan dini atau early warning system (EWS). Tulisan ini mencoba mengulas model-model EWS parametrik tentang krisis keuangan baik secara teori maupun empiris kemudian mengkaitkannya dengan data-data indikator makroekonomi yang ada di Indonesia. Harapannya, bab ini dapat menjadi sebuah referensi dalam penyusunan UU JPSK karena UU JPSK sangat penting sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia terutama saat terjadi krisis ekonomi.

Peran Lembaga Pengawas dalam Penegakan Persaingan Usaha yang Sehat - 2015

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. ❖ Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. ❖ Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak. ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Hilma Meilani, S.T., MBA. ❖ Dewi Wuryandani, S.T., M.M. ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktik kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktik kartel. Menurut Komisioner KPPU Ketua Bidang Pengkajian Munrokim Misanam, KPPU harus mencari bukti secara memutar karena tak memiliki wewenang untuk menggeledah. Keterbatasan wewenang ini menjadikan kerja KPPU menuntaskan persoalan kartel menjadi terhambat.

Poros Maritim Dunia dan Respons Negara Lain - 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Rizki Roza, S.Ip., M.Si. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Di antara berbagai negara yang telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur laut Indonesia dalam agenda Poros Maritim Dunia-nya, tentu saja Pemerintah China menjadi yang paling menunjukkan sikap antusiasmenya. Pemerintah negeri itu telah menyatakan komitmennya berinvestasi sebesar 2 miliar dolar AS untuk proyek ‘tol laut’. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke China, 2 BUMN asal China telah menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN Indonesia. Peluang investasi untuk mengembangkan pelabuhan Malahayati, Belawan, Jambi, Tanjung Perak dan Tanjung Mas telah ditawarkan ke China dan Jepang, namun hanya China yang meresponnya dengan serius. Minat China juga dilatarbelakangi oleh niat negeri itu memadukannya dengan megaproyek lainnya, yakni pengembangan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Namun, realisasi komitmen investasi China tetap tampak lambat. Karena, setelah berulangkali dikeluhkan oleh Pemerintah Indonesia, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi komitmen investasi China belum bergerak cepat. Itulah sebabnya, sampai menjelang paruh kedua tahun 2015, investasi maritim baru mulai mengalir, itupun, oleh Ketua BKPM, Franky Sibarani, masih dilaporkan perlahan.

Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata - 2015

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Kekuatan pariwisata Indonesia ini dipahami betul oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo meminta para duta besar Indonesia mengedepankan pentingnya diplomasi ekonomi. Para duta besar Indonesia harus mempunyai analisa yang mendalam untuk melihat potensi pariwisata di Indonesia yang sesuai dengan selera penduduk di negara penempatannya tersebut. Analisa potensi pariwisata ini diperlukan agar penetapan target jumlah wisatawan manca negara sebanyak 20 juta jiwa pada tahun 2019 dapat terwujud.

Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Tulisan ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam di bidang laut yang masih belum dikelola dan dimanfaatkan oleh negara secara optimal. Sejumlah regulasi ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut, yang bukan hanya di atas permukaannya saja, melainkan juga di bagian-bagian laut lainnya, yaitu bagian kedalaman dan dasar laut. Penulis menggambarkan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan mereka di bidang kelautan dilakukan melalui Peraturan Daerah. Melalui perda ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan/kebijakan dan langkah riil untuk mengelola sumber daya laut. Pemerintah daerah membuat perencanaan spasial dan non-spasial, tetapi pemerintah daerah belum diberikan peran kelembagaan untuk mengurus zonasi sebagai bagian dari pengurusan dan rencana aksi sebagai rencana pengelolaan.

Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan - 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Beijing Rules. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana KHA terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah disesuaikan dengan KHA dan Beijing Rules, yang dilakukan melalui harmonisasi hukum. Ketentuan yang telah sesuai tersebut, antara lain mengenai perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang meliputi: penangkapan, pemeriksaan, upaya diversi dan penahanan.

Hubungan Hukum Pasien dengan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit - 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. ❖ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Tulisan ini melihat bahwa hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan sebagai para pihak yang bersepakat melakukan persetujuan merupakan hubungan hukum teraupetik yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian dan berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus laksanakan sesuai isi perjanjian. Dalam hubungan tersebut ada kesanggupan dari tenaga kesehatan untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian persetujuan melakukan tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan isi dari kontrak yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perdebatannya - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si. ❖ DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Untuk memahaminya, dibutuhkan pembacaan literatur yang komprehensif. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri evolusi konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari dekade ke dekade. Hasil penelusuran membuktikan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950an, tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai tanggung jawab entitas bisnis kepada masyarakat. Singkatnya, entitas bisnis harus berbuat baik kepada masyarakat. tanggung jawab sosial perusahaan secara terus menerus kemudian mengalami pergeseran makna sehingga mencapai dekade 1990-an, di mana gagasan tanggung jawab sosial perusahaan hampir diterima secara universal dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis yang penting bagi dunia bisnis.

Dampak Sosial yang Diharapkan dan Kendala-Kendala dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional - 2015

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. ❖ Yulia Indahri, S.Pd., M.A. ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Tulisan ini berupaya menjawab berbagai pertanyaan mengenai dampak sosial yang diharapkan muncul ketika pemerintah memulai pelaksanaan JKN. Tulisan juga akan melihat manfaat apa yang didapatkan masyarakat dan kendala-kendala apa saja yang masih harus menjadi perbaikan agar pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui Program JKN benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Problem Air Bersih di Perkotaan: Studi di Kota Bandung dan Palembang - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. ❖ Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung dan Kota Palembang pada tahun 2015. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang cakupan layanan penyediaan air bersih di perkotaan, ketimpangan sumber air baku, dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi problem air bersih di kedua kota yang diteliti.

Perdagangan Orang dan Pelindungan terhadap Perempuan - 2015

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Artikel ini berusaha memaparkan aspek pelindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Tulisan ini fokus kepada kesesuaian (kompatibilitas) antara penyelenggaraan pemilu serentak beserta berbagai dampak ikutannya dan sistem presidensiil yang menjadi pilihan sistem pemerintahan di Indonesia.

Pengembangan Electronic Government di Daerah - 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ❖ Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan electronic government (e-government) di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi di pemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi e-government, dikarenakan pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) akan membuat administrasi perkantoran semakin efektif dan efisien.

← Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya →