Buku Tim

BUMDES dan Kesejahteraan Masyarakat Desa - 2018

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Secara umum, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial maka BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. Namun pada sisi lain, BUMDes juga harus menjadi pilar peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dengan cara mencari keuntungan melalui aktifitas penjualan barang dan jasa. BUMDes tidak hanya berorientasi pada laba dan profit saja, namun harus digunakan sebaik-baiknya untuk gerakan sosial pada level desa untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai gerakan sosial dalam arti BUMDes sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial pada masyarakat desa. Banyak kasus yang menunjukkan BUMDes berhasil mengangkat desa terpelosok dan miskin kini menjadi salah satu obyek wisata di Gunung Kidul. Begitu pula, kasus BUMDes di Desa Ponggok yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya melalui unit usaha yang dikelola BUMDes. BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian juga sangat membantu petani dalam menjual produk pertanian sehingga tidak melalui tengkulak. Sarana produksi pertanian yang jual BUMDes juga memudahkan petani untuk bercocok tanam tanpa harus membeli sarana produksi ke kota. Usaha simpan-pinjam membantu masyarakat yang akan memulai usaha tanpa harus repot ke bank di kota. Desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih berhasil mengubah kondisi itu dengan mendirikan BUMDes yang mengelola air bersih yang disalurkan ke warga dengan biaya yang terjangkau.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes di Tirta Mandiri Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah lebih menunjukkan hasil uji pengaruh yang lebih besar atau lebih signifikan. Hal ini karena di BUMDes Tirta Mandiri masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes cukup banyak dan dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan BUMDes yang diikuti oleh warga masyarakat adalah kegiatan yang dapat mendatangkan tambahan pendapatan sehingga kegiatan tersebut baik untuk terus dilanjutkan

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.

Abstrak:
BUMDes memiliki manfaat yang cukup besar terutama di sektor kesehatan. BUMDes juga dapat menciptakan kesejahteraan di sektor kesehatan. Banyak masyarakat yang merasa terbantu semenjak adanya BUMDes. BUMDes juga memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah kesehatan terutama terkait akses dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, secara tidak langsung BUMDes dapat dijadikan terobosan untuk terciptanya Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan cita-cita global termasuk Indonesia. UHC merupakan konsep pelayanan kesehatan yang mencakup aspek aksesibilitas pelayanan kesehatan dari preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif yang berkualitas dan komprehensif. Selain itu, UHC bertujuan untuk mengurangi masalah finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara. Dalam hal ini, implementasi UHC sudah dilakukan di Indonesia yaitu melalui JKN. Di Indonesia diperlukan inovasi dan langkah strategis supaya program dapat berjalan optimal dan cita-cita UHC dapat tercapai. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang tidak hanya bertahun-tahun melainkan dekade untuk mencapai UHC. Sebagian besar negara di Asia yang sudah mencapai UHC rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Mereka mempunyai strategi perencanaan jangka panjang yang digunakan sebagai referensi. BUMDes bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan bantuan berupa iuran BPJS kesehatan kepada masyarakat desa yang belum terdaftar. Dengan adanya kerjasama tersebut maka dapat menguntungkan kedua belah pihak demi terciptanya jaminan kesehatan yang adil dan merata. Selain itu, BUMDes juga mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor kesehatan.

Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - 2018

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
KLHS merupakan instrumen hukum administratif yang dikonsep oleh pemerintah dengan tujuan pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena pengaturan tata ruang atau KRP di suatu wilayah tanpa didasari pengkajian yang mendalam terkait kondisi lingkungan serta pertimbangan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu “faktor kondusif” penyebab kejahatan lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. KLHS merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi: Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Mengenai implementasi KLHS sebagai kewajiban bagi pemerintah daerah, pada penerapannya di Sumatera Utara di antaranya dipahami bahwa hal itu belum sepenuhnya terealisasi. Masih belum banyak daerah di Sumatera Utara yang melaksanakan kewajiban membuat KLHS saat menetapkan KRP dan tata ruang. Satu contoh yakni Sungai Deli sebagai salah satu sungai yang tercemar limbah, menandakan bahwa perlunya evaluasi terhadap RTRW wilayah tersebut yang dimulai dari penyusunan KLHS untuk kepentingan tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Implementasi Konvensi Basel terkait pengelolaan limbah B3, maka memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Republik Indonesia harus izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia secara tertulis dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan nasional. Karnanya apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut oleh pihak lain dapat dianggap sebagai suatu kejahatan dan Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah B3 di antaranya Pasal 53, Pasal 69 UUPPPLH dan Pasal 12 ayat (4) PP No.101 Tahun 2014 sejalan dengan pengaturan konvensi Basel. Hasil penelitian di Jawa Barat dan Sumatera Utara telah mempunyai tempat pembuangan limbah, karnanya limbah tidak langsung dibuang ke sungai karena perusahaan memiliki alat pengolah limbah. Untuk memastikan limbah yang telah diolah aman untuk lingkungan, perusahaan memiliki peralatan yang mampu mengukur tingkat aman. Hal ini sejalan dengan konvensi basel yang menyatakan bahwa negara harus menjamin tempat pembuangan limbah sendiri dan berusaha tidak melakukan perpindahan/mengekspor limbah ke negara lain. Setiap negara harus berusaha menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sendiri yang berwawasan lingkungan, sehingga ekspor limbah dapat diminimalisir ( Pasal 4 ayat (2b dan 2d) ). Namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala di antaranya perusahaan umumnya lebih memilih untuk berinvestasi atau mengalokaikan anggaran untuk membeli mesin produksi dibandingkan mesin pengolah limbah karena lebih mendatangkan keuntungan.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hukum lingkungan Indonesia, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab perusahaan tersebut mencakup pencegahan dan penanganan masalah lingkungan hidup yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mencegah perusahaan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah perizinan, selain juga dokumen lingkungan hidup yaitu Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Konsep peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tercermin dalam konsepsi budaya hukum sebagai salah satu bagian dari instrumen sistem hukum. Friedman mengartikan budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. UU PPLH Tahun 2009 sebagai substansi hukum dari teori sistem hukum Friedman ditemukan sekitar 20,47% norma yang mengakomodir kepentingan masyarakat serta mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diartikan bahwa UU PPLH Tahun 2009 sudah baik dalam hal pengaturan mekanisme pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari aspek peran serta masyarakat. Adapun Lothar Guendling menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup adalah sebagai berikut (1) memberi informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; serta (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Ketiga konsep peran serta masyarakat tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa norma dalam UU PPLH Tahun 2009 telah merespon kepentingan hukum masyarakat dan peran serta masyarakat. Namun terdapat kendala dalam implementasi norma-norma tersebut di lapangan Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat didapat beberapa kendala dalam penerapan norma kepentingan hukum masyarakat dan peran serta masyarakat yaitu belum transparan nya pihak pemerintah dalam memberikan informasi terkait permasalahan lingkungan hidup; belum terbukanya pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup; masyarakat belum maksimal disosialisasi terkait pendidikan lingkungan hidup; serta pengetahuan lingkungan hidup masyarakat masih sangat kurang.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pada saat berlaku UU No. 23 Tahun 1997, lembaga penyelesaian sengketa terdapat disejumlah daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara. Lembaga penyelesaian sengketa di Provinsi Sumatera Utara sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sedangkan di Jawa Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan di dominasi oleh pemuka masyarakat tidak ada peran dari lembaga penyelesaian sengketa. Pasca berlakunya UU No 32 Tahun 2009, peran lembaga ini tidak terdengar lagi bahkan di Sumatera Utara sudah tidak ada. Ketiadaan lembaga ini dikarenakan pertama, aturan lembaga dalam UU No 32 Tahun 2009 sangat minim. Penyebab kedua adalah dihapuskannya peran pemerintah dalam pembentukan lembaga. Penyebab terakhir adalah peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lembaga juga belum diundangkan. Hingga saat ini PP No. 54 Tahun 2000 masih berlaku. Akan tetapi muatan PP ini sebagian besar sudah tidak relefan dengan aturan baru dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan bagaimana melestarikan dan mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya sangat penting untuk ditegakkan mengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang diekploitasi terus menerus akan mengakibatkan resiko habisnya sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pada akhirnya akan mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk memperbaiki diri. Penegakan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun dengan sanksi pidana sebagai salah satu tujuannya diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan. Peranan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai “primum remedium” semakin nampak. Sekalipun demikian, efektivikasinya akan banyak tergantung pada kualitas mental dan intelektual para penegak hukumnya, terutama untuk memahami spirit dan substansi hukum pidana lingkungan yang cukup kompleks.

Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim - 2018

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi negara poros maritim dunia. Letak geografis negara adalah salah satu unsur yang penting dari kekuatan negara di dunia internasional. Namun, posisi geostrategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Salah satu penunjang penting kebijakan Indonesia poros maritim dunia adalah kemampuan diplomasi untuk membawa kepentingan nasional tersebut ke forum internasional agar dapat dipahami dan dipatuhi oleh negara dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut diimplementasikan menjadi salah satu visi Kementerian Luar Negeri periode 2014 – 2019, yaitu memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional. Untuk itu Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan sejumlah langkah antara lain berupa pembentukan forum kerja sama dan terlibat aktif dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral terkait kemaritiman. Hal secara aktif terus diupayakan melalui berbagai perundingan dan kerja sama internasional.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pengembangan poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo ditujukan untuk memanfaatkan persaingan yang terjadi diantara negara-negara besar yang berada d kawasan Indo-Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dilalui oleh 40 persen kapal yang mengangkut komoditas di kawasan Indo-Pasifik. Peluang ini yang dimanfaatkan Indonesia agar produk komoditas Indonesia juga dapat bersaing sehingga meningkatkan pendapatan negara dari sisi ekspor. Terbentuknya beberapa inisiatif kerja sama regional di kawasan Indo-Pasifik seperti OBOR yang dibentuk oleh Tiongkok maupun Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika yang dibentuk oleh Jepang dan India memberi peluang pada Indonesia untuk mengambil manfaat untuk kepentingan perekonomian nasional di Indonesia

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dengan terdapatnya konektivitas, Indonesia dapat menyediakan jasa angkut dan pelabuhan bagi kapal-kapal ASEAN yang berskala internasional sehingga dapat melewati perairan Indonesia. Selain itu, konektivitas antarpulau, di dalam negeri pun memiliki keterhubungan dengan negara-negara ASEAN. Dengan terciptanya konektivitas antarpulau maka Indonesia memiliki berbagai komoditas yang dapat diperdagangkan di ASEAN dan memperoleh kemudahan dalam mengekspor produk-produknya ke negara-negara mitra dagangnya di ASEAN.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan konektivitas maritim di kawasan timur Indonesia akan membawa konsekuensi meningkatnya lalu lintas kapal-kapal niaga asing yang melewati perairan timur Indonesia dan sekitarnya. Peningkatan lalu lintas ini berpotensi menghadapi gangguan dari serangan-serangan bajak laut dan perampok bersenjata di laut. Serangan bajak laut di sekitar Laut Sulu sepanjang tahun 2016 dan 2017 telah menempatkan perairan ini sebagai jalur pelayaran yang paling berbahaya di dunia. Gangguan keamanan ini akan selalu ada dan akan tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah kapal yang melewati perairan tersebut, jika tidak terdapat upaya serius dari negara-negara yang terkait untuk memeranginya. Ancaman perompakan di sekitar KTI jika tidak dikelola dengan baik akan melumpuhkan perdagangan di kawasan itu, dan mengganggu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas KTI dengan jalur pelayaran global.

Impelementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi - 2018

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Shanti Dwi Kartika berujar bahwa implementasi dari otonomi desa ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan prioritas, program, dan kegiatan pembangunan desa yang melibatkan semua unsur di desa tersebut dengan memperhatikan potensi, karakteristik, dan kebutuhan desanya. Keberhasilan otonomi desa dipengaruhi oleh kemampuan leadership yang kreatif dan inovatif dari pemimpin desa, sehingga terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa ini merupakan peluang bagi kemajuan desa sebagai entitas dan garda depan negara, namun dalam pelaksanaan masih dijumpai hambatan, baik dari aspek regulasi, operasionalisasi, maupun sumber daya manusia

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Novianto M. Hantoro, mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan Shanti Dwi Kartika. Shanti agak keluar dari mainstream, dan malah banyak bicara tentang politik dan administrasi pemerintahan; sedangkan Novianto tetap teguh bicara desa dari hukum pemerintahan, meskipun di ujung juga memahami makna dan tujuan keadilan bagi desa dalam UU Desa. Novianto secara lengkap membicarakan kesejarahan pengaturan desa, termasuk memetakan perdebatan soal kedudukan desa, serta pengaturan desa yang terus silih berganti. Pendapat penting Novianto adalah: Pemberian otonomi kepada desa ini dapat dikatakan sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti meskipun konstitusi mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, namun konstitusi hanya memberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi hanya sampai kepada pemerintah kabupaten/kota dan tidak menyebutkan desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oleh karenanya apabila disandingkan aspek hukum tentang desa dengan desa yang diatur dalam UU Desa, maka terjadi ketidakcocokan karena: (a) terjadi benturan regulasi; (b) otonomi desa tidak dikenal dalam teori hukum dan desentralisasi, karena merupakan sesuatu yang hidup dalam dunia nyata; (c) otonomi desa bukan bagian dari desentralisasi tetapi residualitas dari desentralisasi dan subsidiaritas dengan kewenangan lokal; dan (d) UU Desa merupakan hasil kompromi politik

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Denico Doly di bagian III berbicara soal pendampingan desa, baik dari sisi regulasi mapun pelaksanaan. Denico Doly mencatat ada kontradiksi atau benturan antara Peraturan Pemerintah No. 47/2015 dengan Permendesa No. 3/2015 tentang pendampingan desa. PP lahir lebih dulu ketimbang Permendesa. Dalam Permendesa tidak dikenal pendamping lokal desa, PP berbicara tentang pendamping lokal desa, sementara dalam pelaksanannya terdapat pendamping lokal desa. Sampai hari ini Permendesa belum direvisi dan disesuaikan dengan PP. Perbedaan ini, kata Denico Doly, akan mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendamping desa. Disharmonisasi ini dapat mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang mengatur mengenai pendamping lokal desa tersebut. Kekosongan hukum yang terjadi juga akan mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan efektifnya pendamping lokal desa. Pembenahan atas pengaturan pendamping lokal desa perlu dilakukan oleh Kementerian Desa agar tidak terjadi kekosongan hukum pengaturan pendamping lokal desa.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Monika Suhayati, berbicara soal BUMDesa dari sisi badan hukum. Badan hukum BUMDesa sejak 2010 selalu menjadi perdebatan, dan Kemendagri sebenarnya menghendaki bahwa UU Desa bisa memastikan begitu BUMDesa lahir dengan Peraturan Desa, maka dia hadir sebagai badan hukum yang mandiri, seperti halnya koperasi dan PT. Tetapi UU Desa, melalui debat yang panjang, tidak tuntas bicara soal ini. UU hanya mengatakan bahwa BUMDesa adalah usaha bercirikan desa yang berbeda dengan koperasi, PT maupun CV. Melalui penelitian lapangan Monika Suhayati menegaskan bahwa BUM Desa di Kabupaten Malang dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa atau kampung dan bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan legalitas peraturan desa atau peraturan kampung sebagai dasar pembentukannya, BUM Desa atau BUMK tetap dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, seperti kerja sama dengan pihak bank. BUM Desa juga dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum. Legalitas pembentukan BUM Desa tersebut memadai apabila tidak terjadi permasalahan hukum dalam kerja sama dengan pihak lain, namun dalam hal terjadi permasalahan hukum, legalitas ini belum memadai dikarenakan tidak ada pemisahan harta dan desa sebagai pemilik BUM Desa bertanggung jawab secara penuh atas kerugian BUM Desa sehingga akibatnya merugikan desa itu sendiri. Dalam hal menguatkan status hukum BUM Desa atau BUMK menjadi badan usaha berbadan hukum, diperlukan revisi UU Desa dengan mengatur mekanisme penetapan status BUM Desa atau BUMK sebagai badan usaha berbadan hukum demi terpenuhinya syarat formil suatu badan hukum.

Indutri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital - 2018

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dinamika ekonomi global menyebabkan sebagian besar negara-negara di dunia untuk terlibat dalam perdagangan bebas dan mengembangkan kerjasama ekonomi nasional. Berkaitan dengan itu, langkah yang tepat adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta memperbaiki daya saing ekonomi nasional dengan berbagai cara agar memperkuat posisi tawar bangsa sehingga globalisasi membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Di masa inilah, perekonomian lebih banyak digerakkan oleh kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peran yang semakin dominan dari sektor industri kreatif, yaitu suatu industri yang amat mengintensifkan talenta, kreativitas, informasi, dan pengetahuan dalam aktivitas operasionalnya. Peran ekonomi kreatif di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam otonomi daerah sekarang ini, ada beberapa daerah yang sungguhsungguh menjalankan kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif melalui beberapa kebijakan, baik pada aspek pembiayaan, pemasaran, pengembangan kapasitas SDM, fasilitasi, dan perbaikan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan usaha peningkatan daya saing. Dalam konteks pengembangan industri kreatif, terutama sebelum rencana pengembangan yang tercermin dalam roadmap dijalankan, unsur-unsur yang terlibat dalam proses pengembangan industri kreatif haruslah terlebih dahulu memahami peranannya masing-masing serta harus mempersiapkan starting point secara matang untuk mengembangkan industri kreatif ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pengembangan industri kreatif seyogianya tidak mengandalkan pemanfaatan SDA, tetapi lebih menekankan pada pengetahuan dan kreativitas.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
UMKM belum siap menghadapi era ekonomi digital, di mana masyarakat ekonomi digital menjadi sebuah sistem atau semacam bentuk organisasi ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kredibilitas usaha kurang memadai, lemahnya manajemen usaha, dan kurangnya media promosi. Akan tetapi untuk akses terhadap layanan perbankan khususnya e-banking para pelaku UMKM sebagian besar sudah memanfaatkannya, meskipun kecenderungan pemanfaatan layanan e-banking masih secara umum untuk semua kegiatan transaksi. Lemahnya kredibilitas usaha bukan disebabkan karena ketidaktahuan akan pentingnya aspek ini, akan tetapi karena kurangnya kemampuan atau skill yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu sendiri. UMKM kurang mampu dalam membuat pembukuan dan bisnisplan, di samping itu juga lemah dalam kemampuan untuk menghasilkan media promosi, identitas usaha serta profil usaha yang relevan dengan kebutuhan era ekonomi digital saat ini. Bidang UMKM mempunyai potensi yang luar biasa untuk turut serta berdaya saing dalam era digital ekonomi ekosistem khususnya dalam menghadapi persaingan di pasar MEA. Keterlibatan dinas pemerintah dan pihakpihak ekternal lain seperti perbankan, dan asosiasi/ paguyuban menjadi aspek penting bagi UMKM untuk berakselerasi dalam adaptasi memanfaatkan berbagai peluang di sistem ekonomi digital saat ini

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Salah satu permasalahan yang sangat sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah permasalahan pemasaran. Umumnya pelaku UMKM hanya bisa memproduksi produk tetapi kebingungan untuk memasarkan produknya. Namun dengan perkembangan internet saat ini, permasalahan tersebut sebenarnya memiliki alternatif solusinya. Pelaku UMKM dapat membuka akses pemasaran secara murah dan memiliki jangkauan yang luas melalui internet. Pertama, pelaku UMKM dapat membuat website tentang usaha maupun produknya melalui penyedia layanan pembuatan website yang terhosting . Pembuatan website ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha apakah akan menggunakan website yang berbayar atau yang tidak berbayar. Kedua, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran pemasarannya. Jangkauannya yang luas dan juga platform bisnis yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran secara gratis. Ketiga , pelaku UMKM dapat memanfaatkan perkembangan e-commerce yang cukup pesat saat ini baik dalam bentuk situs web iklan baris, retailer, maupun marketplace . Ke semua saluran pemasaran tersebut akan sangat membantu proses pemasaran bagi pelaku UMKM karena memiliki jangkauan yang luas dan tidak terbatas ruang dan waktu.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Strategi pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia antara lain dengan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) pada tanggal 19 November 2013, diikuti dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017 sebagai penyesuaian dari SNLKI tahun 2013 untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan literasi dan inklusi keuangan serta mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada tanggal 1 September 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan OJK pada tahun 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat jika dibandingkan hasil pada survei serupa yang dilaksanakan OJK pada tahun 2013. Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen telah menetapkan target indeks literasi keuangan mencapai 35% di tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki target inklusi keuangan mencapai 75% di tahun 2019, yakni minimal 75% dari seluruh penduduk dewasa 15 tahun ke atas dapat mengakses keuangan ke layanan dan jasa keuangan formal. Partisipasi lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya, serta pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan agar pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah. Teknologi informasi, khususnya internet berpotensi besar dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat lembaga teknologi keuangan (fintech) dapat diikutsertakan oleh OJK maupun perbankan dalam rangka peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Industri fintech menunjukkan perkembangan yang baik sepanjang tahun 2017. Hal ini karena dukungan regulasi yang memberikan kepastian bagi industri hingga tingkat literasi keuangan yang semakin baik terutama di pasar kelompok milenial. Kaum milenial ditenggarai sudah terbiasa dengan teknologi, sehingga lebih mudah mengadopsi inovasi baru berbasis teknologi. Banyak potensi yang bisa diambil oleh Fintech Company dan bersinergi dengan industri keuangan lokal sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih mapan. Fintech juga dapat dikembangkan untuk merangkul masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan, melalui penyediaan kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Pemanfaatan dan pengembangan fintech ini dapat meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah dalam hal ini OJK dan pelaku industri fintech perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Bagi DPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, seharusnya dapat mengawal perkembangan fintech ini melalui perannya dalam hal pengawasan kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Untuk masyarakat sendiri juga mulai beralih dari semula menggunakan transaksi tunai ke transaksi nontunai khususnya uang elektronik. Harapan kita dengan turut sertanya semua pihak dalam menyosialisasikan transaksi dengan menggunakan uang elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti negara Indonesia menjadi negara yang menerapkan cashless society untuk semua masyarakatnya. Selain itu, masyarakat selaku calon pengguna atau pengguna alat pembayaran nontunai agar bersikap lebih bijak dalam memilih dan menggunakan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan serta fungsinya. Kemudahan dan keamanan yang ada pada e-money dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih e-money sebagai suatu alat pembayaran. Beberapa kendala yang meliputi kegiatan transaksi nontunai terdapat beberapa faktor, salah satunya faktor sosial dan budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan cashless society . Pemerintah dengan terus melakukan perkembangan sistem maupun aturan sebagai payung hukum dari uang elektronik itu sendiri, selain itu menyediakan sarana penunjang yang merata di seluruh daerah dan tidak terfokus di kota-kota besar saja.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
UMKM masih menghadapi permasalahan atau tantangan yang terlebih di era globalisasi dan ekonomi digital, di antaranya terkait peningkatan kapasitas SDM, akses dan penguasaan teknologi informasi, pembiayaan, dan pendanaan alternatif, manajemen bisnis modern, akses pasar global dan integrasi mata rantai regional dan global. Oleh karena itu, sudah seharusnya dijalin integrasi hubungan antara pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah yang masih menghambat UMKM tersebut. Dalam hal ini pemerintah dan khususnya Kementerian Koperasi dan UKM perlu terus menerus melakukan upaya mewujudkan UMKM yang berdaya saing berbasis digital. Dengan kata lain, UMKM di seluruh Indonesia harus memanfaatkan teknologi untuk memetik keuntungan dari transformasi digital.

Keamanan Siber dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia - 2018

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Konteks politik siber biasanya menyangkut persaingan kekuasaan dalam pemilu dan kesetiaan warga bangsa terhadap kepentingan nasional. Hal ini menyebabkan bahwa politik siber terkoneksi kuat dengan masalah kedaulatan negara. Kontestasi antarpeserta pemilu, pihak penyelenggara, dan masyarakat, dalam konteks politik siber juga tidak lepas dari pengaruh dunia internasional. Birokrasi negara seolah tertinggal langkahnya oleh kecepatan gerak politik siber dengan segala dimensi luas yang dimiliki oleh siber itu sendiri. Momentum politik tertentu memiliki konsekuensi bagi ikatan kebangsaan dalam konteks memudarnya kedaulatan negara. Masalahnya adalah, bagaimana regulasi siber di tengah semakin memudarnya batas-batas antar-kedaulatan wilayah negara saat ini? Bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dari fenomena siber di tengah semakin kaburnya batas teritorial antar negara?

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Pada hakekatnya, keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar kemanfaatan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat. Semakin cepat masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya, akan menjadi salah satu indikator dari telah dilaksanakannya pelayanan publik dengan baik. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan publik penyelenggara kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan pelayanan publik berbasis internet, sesungguhnya sejalan dengan program pemerintah dalam mengembangkan e-government di semua kelembagaan baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Untuk itu tata kelola keamanan siber sangat diperlukan untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik dan layanan perijinan berbasis online. Hal inilah yang mendasari pertanyaan dalam tulisan ini, yaitu, bagaimana tata kelola keamanan siber dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain memang dapat membuat masyarakat semakin “melek” politik dan selalu dapat mengikuti perkembangan politik yang ada. Tetapi di sisi lain, kekuatan media sosial dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berbahaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, terutama dalam momen menjelang Pemilu atau Pilkada. Hal yang berbahaya tersebut antara lain adalah bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan hoax dalam perang kampanye di dunia maya. Bila masyarakat Indonesia tidak dibekali dengan kesadaran tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan hatihati, tentunya ini akan sangat membahayakan kestabilan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan hoax yang disebarkan di media sosial berdampak luas dan menimbulkan potensi konflik yang akibatnya bisa sangat menakutkan. Dalam memandang kondisi tersebut, tentunya logika kita akan mengarah pada pentingnya suatu sistem pengamanan arus informasi di media sosial. Cyber security yang dilaksanakan dengan profesional setidaknya akan menangkal dampak negatif dari penggunaan media sosial yang diarahkan pada timbulnya konflik oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengacaukan stabilitas politik negara

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Fenomena globalisasi informasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan interaksi lintas batas membawa dampak tersendiri terhadap keamanan suatu negara, khususnya di ruang siber. Perubahan ini juga mengakibatkan terjadinya pergeseran ancaman yang dihadapi oleh suatu negara, dari ancaman yang bersifat tradisional menjadi ancaman asimetris. Beberapa kasus mengenai serangan siber yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia menandakan ketergantungan negara terhadap teknologi informasi membawa tantangan dan ancaman tersendiri. Besarnya potensi ancaman di ruang siber baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong berbagai negara untuk melakukan penataan kebijakan di bidang siber. Indonesia belum memiliki kebijakan di bidang siber yang bersifat integratif, dengan kata lain kebijakan yang dijalankan masih bersifat sektoral. Oleh karena itu tulisan ini akan memetakan permasalahan kebijakan siber nasional di Indonesia dan merekomendasikan penerapan kebijakan siber yang terintegratif berdasarkan komparasi atas penerapan kebijakan siber dari berbagai negara di dunia.

Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara - 2018

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Dilacak dari perjalanan historiknya, eksistensi ISIS di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sepak terjang JI, yang telah dirintis dan didirikan para pemimpin dan tokoh Islam garis keras atau militan, yang telah menyebar dan berkembang di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, logis, ISIS di Indonesia dianggap sebagai metamorfosis dari organisasi JI dan para pemimpin dan pengukutnya. Struktur organisasi dan susunan pemimpin ISIS di Pusat (Timur-Tengah) dan JI di Asia Tenggara berbeda, tetapi tujuan akhir mereka sama, yaitu mewujudkan sebuah Kekhalifahan Asia Tenggara, sebagai jalan menuju pembentukan sebuah kekhalifahan Islam global. Untuk ISIS di kawasan itu sendiri, struktur dan kepemimpinannya belum terbentuk jelas, terstruktur sebagaimana organisasi (teroris) modern lainnya, dan solid seperti di pusatnya. Dapat dikatakan, Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara masih mencari bentuk dan terus dikembangkan, karena belum memperoleh wilayah pendudukan yang terkontrol kuat. Struktur (organisasi) yang komprehensif, dan detil, dan kuat, serta terkoneksi satu dengan lainnya, dengan pembagian wilayah kewenangan yang jelas, seperti halnya NII, JI, dan JAD, memang belum terbangun. Tetapi, tidak bisa diabaikan, pengaruh ISIS sudah berkembang luas di kawasan, dengan kehadiran sel-sel tidur yang potensial atau siap bangkit, yang sangat terbantu pengembangannya secara cepat oleh penggunaan teknologi daring dan digital, melalui berbagai fasilitas media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Telegram. Sehingga, tidaklah mengherankan, dibantu iklim radikalisme yang telah tercipta, dan sikap intoleransi yang telah menyebar luas dan mewabah di masyarakat, dalam waktu singkat, pendukung dan simpatisan baru ISIS bermunculan secara cepat.

Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia - 2018

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan dan soko guru perekonomian Indonesia, memiliki peranan yang besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal ini tertuang dalam sistem perekonomian nasional dalam konteks demokrasi ekonomi yang terdapat pada Bab XIV UUD NKRI1945 Amandemen Keempat khususnya Pasal 33. Bab XIV tersebut memuat Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, secara jelas ingin menegaskan bahwa perekonomian yang dijalankan hanyalah yang bertujuan pada kesejahteraan sosial.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Untuk memajukan koperasi dibutukkan upaya penguatan. Upaya penguatan ini menjadi tugas pemerintah melalui kebijakan yang dapat mendorong koperasi Indonesia maju dan dapat bersaing tidak hanya pada tingkat nasional tetapi harus pada tingkat internasional. Disampng itu, koperasi sendiri harus terus membangun kekuatannya melalui pembenahan internal untuk dapat meminimalisir permasalahan koperasi yang masih menjadi penghalang kemajuan koperasi. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun koperasi sendiri harus dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya yang Indoensia miliki untuk menyejahterakan masyarakat

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Namun, dengan kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki Provinsi Bali diharapkan dapat menjadi kekuatan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan revitalisasi dan pengembangan koperasi di Provinsi Bali. Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar. Untuk itu, koperasi di Provinsi Bali harus siap menghadapi tantangan yang ada di era globalisasi sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh anggota, pengurus, dan pemerintah dalam pengembangan koperasi di Bali antara lain yaitu melalui peningkatan kompetensi SDM, kerja sama kemitraan, dan penggunaan teknologi informasi.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pada dasarnya dalam UU Nomor 25 tahun 1992, dijabarkan bahwa fungsi pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. Namun aturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengenai koperasi syariah belum ada sehingga perlu dimasukan dalam revisi UU mengenai perkoperasian

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Berdasarkan hasil estimasi terlihat bahwa dalam kurun waktu 2011-2015, koperasi yang terdapat di 33 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anggota, manager dan modal internal berpengaruh negatif terhadap capaian keberhasilan koperasi dalam memperoleh sisa hasil usaha. Sementara faktor internal lainnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman, kesadaran dan komitmen seluruh anggota dan pengurus koperasi dalam berkontribusi aktif baik sebagai produsen, konsumen maupun distributor untuk memajukan koperasi

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah - 2018

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Devaluasi/depresiasi nilai tukar, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya devaluasi/depresiasi nilai tukar bersifat pro-growth. Undervaluation nilai tukar dapat menyebabkan akselerasi pertumbuhan ekonomi karena undervaluation nilai tukar dapat mengisi ketidaklengkapan institusi dan mengatasi masalah kegagalan pasar yang banyak dialami oleh sektor industri manufaktur. Kondisi ini akan menyebabkan output industri manufaktur meningkat, begitu pula share ekspornya. Kenaikan share ekspor industri manufaktur terutama labor-intensive akan mendorong terciptanya lapangan kerja/mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ini berarti devaluasi/depresiasi nilai tukar bersifat projob dan pro-poor.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Pemerintah telah berupaya untuk mendorong terciptanya peningkatan investasi baik PMDN maupun PMA melalui terobosan 16 Paket Kebijakan Ekonomi. Kebijakan tersebut mendapatkan respon yang baik melalui penilaian kemudahan berusaha dari lembaga pemerinkat internasional seperti UNTAD dan World Bank. Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan cukup untuk meningkatkan perkembangan investasi.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Pengembangan EBT ke depan memang harus dimulai dari kajian terhadap apa potensi yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan. Di samping panas bumi yang sudah dikembangkan dan sudah berproduksi maka potensi energi surya, mikrohidro, biomassa (sampah), sebagian energi angin, relatif mudah untuk dikembangkan dalam jangka pendek dan menengah. Hal ini tidak hanya guna mengejar target pencapaian program 35.000 MW tetapi juga untuk mencapai ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan potensi sumbersumber energi baru dan energi terbarukan yang ada di Indonesia.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penerapan otonomi daerah/desentralisasi melalui transfer fiskal dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah secara luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebijakan sentralisasi. Namun demikian dalam perjalanannya kebijakan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut sangat fundamental dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, khususnya hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan dilaksanakannya secara efektif era otonomi daerah. Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana insentif daerah dan yang terakhir Dana desa

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Desentralisasi fiskal terbukti telah memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian dan pelayanan publik pemerintah daerah. Salah satu peningkatan pelayanan publik tersebut terjadi pada pelayanan publik sektor kesehatan dan pendidikan. Salah satu dampak bagi pemerintah daerah adalah peningkatan dana desentralisasi memberikan dampak terhadap belanja kesehatan pemerintah daerah. Hasil kajian ini menemukan bahwa setiap peningkatan dana desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten maupun kota di Provinsi D.I. Yogyakarta berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja sektor kesehatan.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri tidak terkecuali Kabupaten Bojonegoro.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DAN AKUNTANSI KEUANGAN: PERSPEKTIF PENGEMBANGAN UMKM PROMOSI EKSPOR - 2018

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Kontribusi investasi UMKM bidang pertanian masih relatif kecil dibandingkan jumlah dan penyerapan tenaga kerja. Potensinya terbuka lebar untuk dikembangkan lebih lanjut sejalan dengan besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang masif juga memberi peluang UMKM untuk lebih progresif dan inovatif melalui patform usaha rintisan dalam meminimalisir kelemahan pertanian konvensional. Stimulus ekonomi berupa PKE diharapkan banyak pihak dapat meningkatkan akselerasi investasi UMKM bidang pertanian, walaupun belum banyak diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM. Pokja, yang dibentuk pemerintah, sebaiknya mengevaluasi secara lebih komprehensif efektivitas PKE tersebut, termasuk dampaknya pada investasi UMKM di bidang pertanian yang konvensional dan berbasis digital.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
IAI sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia menyadari bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, IAI telah menyusun standar akuntasi keuangan EMKM. Dengan disahkannya SAK EMKM, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia menjadi lengkap dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada sebelumnya. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK EMKM disusun untuk mendorong dan memfasilitasi kebutuhan akan pelaporan keuangan UMKM.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kehadiran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dinilai penting dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan untuk menembus pasar ekspor, antara lain pendanaan, sehingga kontribusi ekspor sektor ini masih dinilai relatif kecil. Kondisi inilah yang mendasari pemerintah untuk mendukung kegiatan UMKM melalui peran BUMN. Bentuk dukungan berupa (a) program agregatorkonsolidator ekspor produk BUMN yang diluncurkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX, (b) akses digitalisasi usaha melalui Rumah Kreatif BUMN, dan (c) sinergi BUMN lainnya untuk mendukung distribusi produk UMKM.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
UMKM, termasuk yang berorientasi ekspor. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan fasilitas KURBE sebagai stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan. Melalui fasilitas kredit ini diharapkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor UMKM lebih meningkat sehingga dapat bersaing dengan produk ekspor lainnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →