Buku Tim

Evaluasi Terhadap Pemekaran dan Potensi Penggabungan Daerah (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur - 2016

Penulis:

Abstrak:

Fasilitas Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global - 2016

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Analisis kesiapan Indonesia mengimplementasikan FP disajikan dalam artikel pertama buku ini yang ditulis oleh Hariyadi. Keikutsertaan Indonesia dalam FP dari WTO ini berpeluang menciptakan kerja sama yang efektif dan harmonis bagi semua negara dan perekonomian anggota WTO, mengurangi hambatan arus lalu lintas ekspor–impor, dan memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Bagi Indonesia, implementasi FP berpotensi meningkatkan kinerja ekspor non-migas, terciptanya akses pasar yang semakin luas, dan tercapainya perbaikan iklim usaha perdagangan internasional. Di samping itu, perjanjian ini juga sekaligus dapat mendorong terciptanya sistem perdagangan global yang semakin terbuka dan adil.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Artikel kedua oleh Yuni Sudarwati menjelaskan INSW serta pentingnya cara sosialisasi dan komunikasi yang tepat untuk sistem layanan ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini didasari pemikiran bahwa kelancaran implementasi INSW membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemain. Pengaturan tentang INSW dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2008. INSW didefinisikan sebagai sebuah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Keberadaan INSW diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat arus ekspor dan impor. Pengembangan dan pelaksanaan sistem ini harus sesuai dengan kondisi masing-masing negara karena tidak ada model yang unik untuk Single Window. Namun demikian, sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan harus berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik (best practice) sesuai konvensi dan perjanjian internasional mengenai fasilitasi perdagangan. Jika dilihat tahun penerbitan Perpres ini, INSW sudah diinisiasi sebelum ada perjanjian FP, yang mengindikasikan Indonesia sudah berusaha mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas global, regional, ataupun kawasan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Artikel ketiga mendiskusikan tentang peran karantina Indonesia dalam fasilitasi perdagangan yang disiapkan oleh Iwan Hermawan. Perubahan paradigma kebijakan perdagangan internasional beberapa tahun ke belakang menstimulasi banyak negara menerapkan kebijakan non-tariff barrier. Hal ini menjadikan peran karantina sangat strategis sebagai alat perdagangan internasional untuk mengontrol arus perdagangan yang masuk ke dalam negeri. Kesepakatan utama yang menunjang eskalasi peran karantina tersebut diatur dalam persetujuan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Kesepakatan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota WTO, yang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur tata cara perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Lukman Adam yang secara khusus melaporkan hasil penelitian tentang kendala dan peran pemerintah daerah (pemda) dalam FP. Dua provinsi diambil sebagai kasus, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara, dengan argumen dasar pemilihan yang khas untuk masing-masing provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia, daya saing Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke-2. Secara objektif, perekonomian Jawa Timur hampir setara dengan dua pertiga perekonomian Vietnam. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya provinsi ini dalam perekonomian nasional. Sementara itu Provinsi Sulawesi Utara memiliki Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan sebagai hub-transhipment, bagi wilayah di sekitarnya, terutama Papua dan Maluku Utara. Kendala yang dihadapi Pelabuhan Bitung saat ini adalah aksesibilitas transportasi darat ke pelabuhan ini masih terbatas. Kondisi ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai pintu keluar-masuk barang yang penting bagi Indonesia bagian timur, namun secara infrastruktur belum siap. Kedua pemda provinsi ini termasuk yang menonjol dalam upaya membuka dan memanfaatkan akses pasar internasional bagi produk yang dihasilkan di daerahnya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Kesiapan industri manufaktur dalam memanfaatkan FP yang ditulis Dewi Wuryandani merupakan artikel kedua dalam Bagian Kedua atau terakhir dalam buku ini. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, terjadi penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan seputar daya saing sektor manufaktur di Indonesia. Tulisan ini mengemukakan beberapa alasan penyebab tidak cerahnya sektor manufaktur, seperti berikut ini: Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi produk-produk yang bernilai tinggi. Perizinan dan harga yang diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi asing di bidang logistik juga memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru. Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur telah dilakukan Kementerian Perindustrian. Dalam tulisan ini, Dewi Wuryandani melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang bersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah. Peran pemerintah berupa keikutsertaan membangun pengembangannya, sehingga industri daerah memiliki daya saing.

Implementasi Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial - 2016

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
tulisan dari Rahmi Yuningsih berjudul “Implementasi Regulasi Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi Tenaga Kesehatan” yang membahas mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kesehatan; bagaimana sejarah regulasi sertifikasi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan; dan bagaimana implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam beberapa tahun ini konsep registrasi dan lisensi ada di setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan masalah kesehatan seperti RUU tentang Tenaga Kesehatan dan RUU tentang Keperawatan. Terlebih saat ini di DPR tengah dibahas mengenai RUU Kebidanan yang salah satu pengaturannya juga mengenai kebijakan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kebidanan.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan berikutnya masih dari bidang kesehatan, berjudul “Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana pentingnya rehabilitasi narkotika dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi narkotika serta bagaimana penyelenggaraannya bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Dina Martiany melalui tulisan berjudul “Tinjauan Pornografi dari Perspektif Gender dan Implementasi UU No. 44 Tahun 2008” berusaha membahas mengenai isu pornografi dari perspektif gender dan implementasi undang-undang tentang pornografi, yaitu Undang- Undang No. 44 Tahun 2008. Dua pertanyaan penting yang diajukan oleh penulis adalah (1) Bagaimana tinjauan pornografi dari perspektif gender dan bagaimana perempuan diposisikan dalam pornografi?; dan (2) Bagaimana implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari lingkungan di mana manusia hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi hampir setiap tahun merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu tulisan dari Sri Nurhayati Qodriyatun berjudul “Kearifan Lokal dalam Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar: Implementasi Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH” menjadi penting untuk disimak.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sulis Winurini menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para perokok untuk tidak merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Tulisan difokuskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Indonesia Di Tengah Kebangkitan China, Jepang dan India - 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
ke dalam negeri Indonesia, di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, migas, dan penanaman modal asing, seperti proyek pembangunan KA dan proyek migas Blok Masela, dan bahkan industri otomotif. Sementara, rivalitas China dan India masih terbatas berkembang di perairan kawasan, di sekitar perbatasan India dengan negara-negara tetangganya di Samudra Hindia. Sebaliknya, hubungan Jepang dan India lebih banyak mengungkapkan kesamaan dalam visi masa depan dan kepentingan (kebutuhan) untuk melakukan kerjasama ketimbang kontestasi kekuatan. Peran AS, musuh utama China dewasa ini, banyak mempertemukan dan memperkokoh visi kepentingan kedua negara.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kebijakan keamanan baru Jepang dapat dimaknai sebagai upaya pemerintahan Shinzo Abe untuk kembali memperkuat sektor pertahanan Jepang setelah lebih dari setengah abad dibatasi ruang geraknya oleh Konstitusi 1947 (yang dirancang AS) sebagai bentuk “hukuman” atas tindakan militerisme dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Kebijakan keamanan baru dipandang penting untuk dikeluarkan oleh pemerintahan Abe sejalan dengan dinamika keamanan kawasan. Aksi-aksi sepihak China di Laut China Timur dan Laut China Selatan yang semakin asertif, di mana Jepang juga berkepentingan atas keamanan di perairan tersebut, menimbulkan kekhawatiran Jepang. Begitu juga tindakan-tindakan provokatif Korea Utara, terutama dengan aktivitas uji coba rudal balistik dan nuklirnya, dipandang Jepang sebagai ancaman serius, tidak saja bagi keamanan Jepang tetapi juga keamanan kawasan. Oleh karena itu, bagi pemerintahan Abe, kebijakan keamanan baru Jepang menjadi penting untuk dikeluarkan guna merespons dinamika keamanan kawasan tersebut. Melalui kebijakan keamanan yang baru, SDF, sebagai inti kekuatan militer Jepang, dapat melakukan peran yang lebih aktif dalam menjaga dan melindungi keamanan negara dan kepentingan nasional Jepang.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Peningkatan kerjasama melalui pertemuan luar negeri perlu terus dilakukan. Komunikasi juga perlu dilakukan untuk bisa mengimplementasikan dari semua yang telah disepakati. Apabila komunikasi terus dilakukan secara intensif baik melalui pertemuan maupun forum investasi, hubungan luar negeri dalam investasi akan semakin baik dan semakin meningkat. Selain itu, diperlukan sinergi yang dapat dilakukan antara kebijakan dan perilaku pemerintah di dalam negeri melalui kegiatan kerjasama bilateral yang dilaksanakan diplomat Indonesia di luar negeri. Investor hendaknya tidak dipersulit dengan peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan keengganan untuk berinvestasi. Kualitas SDM juga harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang industrialisasi yang dapat diberikan secara berkala mengingat ilmu dan pengetahuan yang semakin berkembang seiring peningkatan teknologi. Peningkatan kerjasama antar-negara hendaknya dapat dilakukan juga pada tingkat parlemen sehingga mampu mendukung pencapaian kerjasama dalam berbagai bidang terutama bidang perekonomian dan investasi.

KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI - 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi Pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi Pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan kedua mengungkap permasalahan yang terkait dengan “tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah daerah: sebuah telaah komunikasi.” Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ketiga memaparkan permasalahan yang terkait dengan “urgensi sistem keamanan telekomunikasi bagi peningkatan kualitas komunikasi organisasi pemerintah daerah.” Berbagai kemudahan dihadirkan melalui penggunaan telekomunikasi baik dalam rangka menjalankan fungsi internal maupun fungsi ekternal. Hakikatnya, semua proses komunikasi berjalan menjadi lebih efektif, murah dan efisien, ketimbang proses komunikasi konvesional yang selama ini sering kita lakukan. Namun demikian di balik kemudahan atau keunggulan yang didapatkan dalam penggunaan telekomunikasi, jaminan atas keamanan penggunaan telekomunikasi sangat penting untuk diperhatikan terutama oleh Pemda dalam rangka mengembangkan komunikasi organisasinya. Keamanan dimaksud meliputi keamanan jaringan telekomunikasi maupun penyimpanan data dan informasinya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Tulisan terakhir berjudul “perspektif kebijakan politik pada keamanan dan jaminan hak Pemda dalam telekomunikasi.” Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemen pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Untuk itu maka maksud utama dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, yang di antaranya didapat melalui penyelenggaraan telekomunikasi

Kesiapan Industri Agro sebagai Industri Andalan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Bebas - 2016

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
CPO sebagai slah satu produk unggulan ekspor Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata indeks RCA CPO Indonesia dnegan nilai lebih dari 1. Dalam rangka liberalisasi perdagangan khususnya pasar bebas ASEAN (MEA) maka pemerintah perlu menerapkan strategi untuk terus meningkatkan daya saing CPO Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Industri CPO merupakan industri berbasis agro yang masuk ke dalam sembilan industri manufaktur unggulan Indonesia. Indonesia memiliki berbagai keunggulan dan diprediksi menjadi negara yang dapat mengembangkan industri minyak sawit. Untuk itu Indonesia harus dapat memanfaatkan compepetive advantage yang dimiliki untuk meningkatkan nilai ekspor produk kelapa sawit. Peningkatan produksi dan produktivitas industri minyak sawit perlu dilkaukan dengan melakukan inovasi produk turunan minyak kelapa sawit

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Perdangan ASEAN (MEA) perlu disikapi oleh Pemerintah untuk membanguan industri dengan pendekatan resource based dengan cluster. PEndektan kluster untuk menjawab tren deindustrialisasi karena selama ini pengembangan industri tampaknya dipisahkan dari faktor-faktor pendukungnya terutama dengan agro industri.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Walaupun hingga saat ini KEK Sei Mangke dan KEK Maloy belum berperasi secara optimal, namun keberadaan kedua kawasan ini memberikan peluang bagi daerahnya untuk mengembangkan perkonomian. hadirnya kawasan industri sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan daya saing dapat menciptakan keterkaitan ekonomi kebelakang bagi daerahnya.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Pembentukan holding BUMN Perkebunan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN perkebunan di level internasional. dengan pembentukan holding, maka BUMN perkebunan yang selama ini terpisah sebagai perusahaan individu tergabung menjadi satu organisasi perusahaan dimana PT. Perkebunan Nusantara III sebagai induk perusahaan.

Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa - 2016

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Pertama, tulisan karya Ujianto Singgih Prayitno yang berjudul “MASALAH SOSIAL ANAK DAN DAMPAKNYA BAGI KETAHANAN KELUARGA” menggarisbawahi bahwa secara konseptual, keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lain, salah satunya yaitu kekuatan mengendalikan anak secara terus menerus.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
tulisan hasil karya Hartini Retnaningsih dengan judul “JAMINAN SOSIAL DAN KETAHANAN KELUARGA (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)” mengemukakan bahwa dalam rangka membangun sebuah negara yang kuat dan berdaulat, diperlukan dukungan dari berbagai aspek kehidupan dan dimulai dari unit-unit terkecil yang ada dalam sebuah negara. Ketahanan keluarga disebutkan sebagai salah satu hal yang harus dibangun dan senantiasa dikuatkan dalam rangka mendukung sistem kehidupan negara. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat di suatu negara, merupakan tempat terbaik untuk membangun ketahanan dan ketanggguhan negara.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
tulisan berjudul “KETAHANAN KELUARGA MENUJU MASYARAKAT SADAR BENCANA: STUDI KASUS BENCANA ERUPSI SINABUNG DAN LONGSOR BANJARNEGARA” yang ditulis oleh Rohani Budi Prihatin, menggarisbawahi bahwa ketahanan sosial masyarakat kerapkali menjadi referensi dalam mencari solusi dan implementasi dari terapi sosial sebagai jalan keluar dari lilitan krisis akibat bencana yang menimpa masyarakat. Suatu komunitas dipandang memiliki ketahanan sosial bila: Pertama, mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial yang memengaruhinya. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Konsep tentang ketahanan mempunyai tahapan mulai dari individu, keluarga, komunitas, dan negara. Tulisan ini fokus membahas ketahanan keluarga dan sedikit melebar ke ketahanan komunitas. Hal ini dikarenakan pada tahap tertentu, konsep keluarga bersinggungan kuat dengan konsep komunitas yaitu wilayah di sekitarnya.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini memberikan mgabaran kenakalan remaja masih banyak terjadi di Indonesia. Dan kenakalan ini dapat menimbulkan kecemasan sosial karena aksesnya dapat menimbulkan rusaknya generasi penerus bangsa.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
tulisan dari Sulis Winurini dengan judul “STRATEGI SELF MANAGEMENT IBU BEKERJA DENGAN ANAK BALITA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA”, memberikan penegasan bahwa pada masa sekarang, kondisi keluarga telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan meningkatnya peran wanita sebagai pekerja. Apabila dulu seorang wanita selalu diidentikkan dengan tugas-tugas domestik, maka sekarang, seiring dengan meluasnya peran wanita maka wanita bisa bekerja di luar rumah dalam bidang apapun di posisi apapun. Dengan demikian, wanita mempunyai berbagai peran tidak hanya sebagai seorang istri bagi suaminya, atau ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki karier di dunia kerjanya. Melalui bekerja, wanita di sisi lain memberikan sumbangan yang penting untuk kesejahteraan keluarga namun juga memberi dampak yang juga beragam karena bagaimanapun wanita yang juga ibu bekerja menggunakan sebagian waktunya untuk mencari nafkah sehingga mau tidak mau waktu untuk mengurus rumah, anak, bahkan suami menjadi berkurang. Kondisi seperti ini membawa ibu kepada konflik peran. Peran yang mereka jalankan di dalam keluarga maupun di tempat kerja sama-sama memerlukan waktu, tenaga, dan perhatian. Penulis menggarisbawahi bahwa konflik peran semakin terasa ketika ibu bekerja memiliki anak usia di bawah lima tahun (balita) di mana pada usia ini perkembangan setiap aspek berjalan sangat cepat dan menjadi landasan perkembangan selanjutnya. Apabila anak pada masa balita tidak dibina dengan baik, maka mereka akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelegensi dan moral yang nantinya dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya di masa yang akan datang, sehingga dalam hal ini, pola asuh ibu menjadi faktor yang sangat penting.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
tulisan Rahmi Yaningsih dengan judul “PENGUATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM MEMBANGUN KESEHATAN KELUARGA” memberikan gambaran bahwa ruang lingkup pelayanan kesehatan keluarga terkait pada masalah keluarga yang ada hubungannya dengan masalah kesehatan masayarakat. Seperti masalah kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan penyakit dan kecelakaan, tumbuh kembang, masalah gizi ibu hamil, bayi dan anak yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Membangun Investasi Daerah - 2016

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam periode pemerintahan tahun 2015-2019 pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, maka diupayakan meningkatkan invetasi asing dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya tersebut tentunya dibutuhkan upaya yang luar biasa dari sisi regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan tentunya peran daerah yang akan dijadikan lokasi pembagunan industri. Tantangan berat adalah kondisi ekonomi selama periode 2010-2014 sebelumnya berlangsung dipengaruhi pada saat perekonomian dunia mengalami kelesuan sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang terjadi di Amerika, Eropa dan Asia. Perlu dipahami bahwa roda perekonomian hanya bisa bergerak apa bila ada aliran investasi. Pemerintah pun seperti berlomba mengeluarkan aneka kebijakan untuk memikat investor mau menanamkan dananya untuk sebuah kegiatan bisnis. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, beberapa hal berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pembangunan ekonomi. Dalam upaya menarik dan peningkatan investasi, belum berimbangnya sebaran investasi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena masih banyak ketimpangan infrastruktur pendukung dalam kegiatan usaha, proses perizinan masih tidak efisien dan proses pelayanan birokrasi yang rumit, belum optimalnya implementasi insentif fiskal bagi pengusaha, ketersediaan infrastruktur, energi dan listrik yang masih terbatas, permasalahan regulasi, dan pasar tenaga kerja yang kurang kondusif. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kesepahaman dan sinkronisasi berbagai peraturan melalui koordinasi dalam mengatasi aneka hambatan investasi ini. Bukan hanya sekedar pemantauan lokasi proses perizinan saja. Selama ini, keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi persoalan serius semenjak era otonomi daerah. Dampak dari buruknya koordinasi pusat dan daerah, sering menimbulkan banyaknya peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sudah tentu situasi perbaikan dan sinkronisasi perda dan peraturan pemerintah seperti itu harus segera diperbaiki bila Indonesia benar-benar ingin bisa bersaing dalam era globalisasi dalam menarik minat investor seperti saat ini. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak bila Indonesia ingin memperbaiki iklim investasi nasional.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dalam era otonomi saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam rangka untuk mendukung iklim investasi di daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah dimungkinkan untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam kenyataannya, justru banyak daerah yang menetapkan berbagai aturan yang menghambat investasi. Hal ini tercermin dari 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang di cabut atau direvisi oleh pemerintah pusat dimana mayoritas aturan-aturan tersebut terkait investasi. Pemerintah pusat telah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui pembentukan PTSP yang memiliki dasar hukum Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Kepala daerah harus mampu mempromosikan daerahnya dan membuat aturan-aturan daerah yang ramah investasi, kemudahan perizinan, insentifinsentif terhadap penanaman modal, kebijakan pajak dan retribusi daerah yang tidak memberatkan tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hal yang juga penting adalah jaminan penyediaan lahan dan ketersediaan infrastruktur yang saat ini masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh investor. Kebijakan pengalokasian suatu daerah tertentu yang ditujukkan khusus untuk wilayah industri dan pengelolaan keuangan untuk belanja infrastruktur daerah akan sangat membantu dalam menarik investasi bagi daerah.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam rangka mendorong investasi baik lokal, nasional maupun global maka yang perlu dilakukan oleh institusi perizinan selaku pemegang penuh kewenangan lahirnya produk hukum investasi, maka BKPM dalam hal ini perlu merumuskan dan menetapkan peraturan yang pro investasi. Sejak desentralisasi diterapkan di Indonesia, beragam Perda yang tidak mendorong investasi serta berbentuk pungutan khusus bagi investor sebaiknya dicabut. Kemudahan pengurusan dan perolehan perizinan harus disederhanakan guna peningkatan pelayanan kepada investor dan calon investor.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan investasi daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011-2014 dapat disimpulkan pertama, berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Palembang pada tahun 2011-2014 diperoleh nilai rasio efektivitas yang sangat efektif, yaitu di atas 100%. Hal ini disebabkan realisasi PAD telah melampui target yang telah ditentukan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 PAD Kota Palembang sangat efektif namun pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan rasio efektivitas PAD. Pemerintah Kota Palembang perlu untuk terus meningkatkan target PAD disetiap tahunnya dan berupaya untuk dapat mencapai target tersebut dengan mengoptimalkan sumbersumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kedua, berdasarkan perhitungan kontribusi PAD terhadap total belanja daerah Kota Palembang pada periode tahun 2011- 2014 diperoleh hasil kontribusi PAD terhadap total belanja daerah masih kurang. PAD hanya mampu memberi kontribusi < 50% dari total belanja daerah, sehingga daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana perimbangan, dan dari lain-lain pendapatan yang sah yang dapat berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan bagi hasil lainnya. Ketiga, berdasarkan perhitungan kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) Kota Palembang pada periode tahun 2011-2014 diperoleh hasil kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) masih kurang. Kontribusi PAD terhadap PMDN pada tahun 2011 sebesar 73,82%, dan terjadi penurunan pada tahun 2012-2014 dimana PAD hanya mampu memberi kontribusi < 50% dari total investasi daerah (PMDN). Pada tahun 2014 kontribusi PAD terhadap investasi PMDN menunjukkan peningkatan menjadi 27,44% disebabkan penurunan investasi PMDN di Kota Palembang pada tahun 2014. Hasil perhitungan kontribusi PAD terhadap investasi PMDN pada periode 2011- 2014 menuntut adanya perhatian yang dari Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi daerah.

Negara dan Hukum Adat - 2016

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Kajian mengenai penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat diletakkan untuk menguak bagaimana proses-proses negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Menurut peneliti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam bagian kedua, peneliti Trias Palupi Kurnianingrum mengkaji “Bentuk Penghormatan Dan Pelindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat”. Dalam bagian kedua ini peneliti mencoba menelaah bagaimana bentuk-bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Bagian ketiga buku ini mencoba untuk menguak prosesproses penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Peneliti Denico Dolly menjelaskan bahwa pada saat terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat, pada dasarnya ada dua hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Adapun hukum yang berlaku yaitu hukum nasional dan hukum adat. Dalam hukum nasional yang berlaku hukum perdata dan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana. Sedangkan hukum lain yang berlaku yaitu hukum adat, apabila sengketa tersebut menyangkut hukum adat. Pada dasarnya hukum adat berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengakui adat tersebut, akan tetapi apabila ada orang yang bukan berasal dari masyarakat hukum adat dan memasuki wilayah dari masyarakat hukum adat itu, maka wajib untuk tunduk kepada hukum adat yang berlaku. Pemberlakuan atau penundukan terhadap hukum adat kepada orang yang berada di luar kesatuan masyarakat hukum adat ini ditujukkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk menghormati masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada bagian keempat buku ini, peneliti Monika Suharyati menjelaskan mengenai pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Peneliti mencoba menguak desa adat di Indonesia. Menurut peneliti dijelaskan bahwa saat ini paling tidak terdapat dua provinsi yang memiliki desa dan desa adat dalam wilayahnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bali. Di kedua provinsi ini terdapat desa dinas dan desa adat yang masing-masing provinsi. Apabila dikaitkan dengan hak desa adat untuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN maka keharusan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang Peneliti melihat bahwa pemberian bantuan dana APBN bagi keberadaannya diakui dan dihormati dalam peraturan daerah untuk memilih salah satu jenis desa dalam satu wilayah merugikan masih hidup di kedua provinsi tersebut.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada bagian kelima buku ini, peneliti Sulasi Rongiyati menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat. peneliti menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kunci dari pelaksanaan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hukum adat menjadi ujung tombak bagi penerapan hak-hak masyarakat hukum adat yang secara yuridis telah mendapat pengakuan dalam konstitusi. Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perda menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Pembangunan Wilayah Pesisir Konsep dan Implementasinya dalam Berbagai Sektor - 2016

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan Mohammad Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial ditempatkan pada posisi setelah pembangunan ekonomi. Padahal pembangunan sosial merupakan modal dasar dalam membangun pondasi ekonomi.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang akses dan mutu pendidikan di wilayah pesisir. Melihat karakteristik masyarakat pesisir yang sangat berbeda dengan masyarakat agraris, pendidikan nonformal dan kejuruan menurut penulis menjadi lebih tepat atau menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wilayah pesisir

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas bagaimana perlindungan kesehatan para nelayan di Kabupaten Banyuwangi seharusnya dilakukan. Nelayan adalah pekerja informal yang memiliki resiko kesehatan yang tinggi dalam menjalankan pekerjaanya. Oleh karenanya, Menteri Kesehatan merasa perlu memberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat nelayan. Melalui tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami bagaimana perlindungan kerja pada nelayan selama ini dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perlindungan kerja pada nelayan

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengajak pembaca untuk mencermati masalah pemenuhan air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan wilayah pesisir. Melalui tulisannya, penulis mengajak pembaca memahami bahwa pembangunan pelayanan air bersih di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil juga sama pentingnya dengan pembangunan di bidang lain.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Penulis mengangkat kasus pencemaran di pesisir Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Pemanasan global dan aktivitas pembangunan yang dilakukan selama ini telah berdampak terhadap kondisi wilayah pesisir Bali. Berangkat dari mencari sumber-sumber penyebab pencemaran, penulis mengajak pembaca memahami bahwa upaya pengelolaan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir membutuhkan partisipasi masyarakat

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Penulis mengulas tentang tantangan pengelolaan sampah di pedesaan wilayah pesisir yang notabene tidak mendapatkan pelayanan persampahan oleh pemerintah kabupaten yang masih berorientasi pada pelayanan di daerah perkotaan. Pelajaran pengeloaan sampah swadaya dan swakelaola yang terjadi di Pantai Bengiat oleh Pokmaswas Yasa Segara dan Patai Muncar oleh Pokmaswas Gemuruh dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan aspek kelembagaan, pembiayaan, dan teknik operasional sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas strategi mengurangi kemiskinan nelayanan yang dilakukan melalui pemberdayaan. Tulisan ini mengungkapkan kondisi kemiskinan nelayan di Banyuwangi. Melalui tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk mengetahui bagaimana strategi Kabupaten Banyuwangi mengurangi kemiskinan pada masyarakat nelayanannya.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba menggambarkan kegiatan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar dan Desa Pemige, Kelurahan Beno, Kuta Selatan. Kerusakan pesisir yang mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan dan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayanan merupakan salah satu pemicu kesadaran masyarakat pesisir untuk lebih dapat memberikan perhatian terhadap fungsi lingkungan biota laut.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya →