Buku Tim

Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara - 2017

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia serta Negara-negara di Kawasan ASEAN menghadapi tantangan serius yang terkait dengan transnational crime, tidak hanya pada perlindungan pekerja migran dan perdagangan gelap narkoba, namun juga perdagangan orang. Pemberantasan perdagangan orang tidak bisa dilakukan hanya dengan memidanakan para pelaku, tetapi juga harus mencari akar masalah, sebab pelaku dan korban perdagangan orang termasuk cukup sulit untuk dibedakan. Salah satu masalah yang terdeteksi adalah para sindikat sering memanfaatkan petugas di perbatasan negara untuk menyelundupkan para korban perdagangan orang.1 Dalam hal kompleksitas daerah perbatasan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya apabila dirumu

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Penyelundupan narkoba yang terus terjadi ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perdagangan dan peredaran narkoba itu sendiri yang telah dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi (transnational organized crime). Ditambah dengan pasar narkoba yang besar dan menguntungkan, menyebabkan sindikat internasional melakukan berbagai upaya untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan narkoba ke Indonesia melalui jaringan lintas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Kepri yang berbatasan dengan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba internasional, dengan jaringan lintas batasnya, tidak bisa diabaikan keberadaannya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Lalu-lintas dan aktivitas manusia di kawasan Asia Tenggara dewasa ini semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan, terutama akibat kian deras dan cepatnya arus globalisasi dan tumbuhnya ekonomi di kawasan secara dinamis. Hal ini telah ditandai oleh kian beragamnya aktivitas para aktor nonnegara di kawasan Asia Tenggara, yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang ada. Illegal trafficking in persons dan illicit trade of narcotics and drugs, serta maraknya aksi-aksi terorisme adalah beberapa jenis, dari sekian banyak, aktivitas para aktor nonnegara yang paling sering terjadi dalam jumlah yang besar oleh negara-negara di kawasan ini. Sebagai konsekuensinya, kawasan Asia Tenggara dengan begitu banyak aktivitas para aktor nonnegaranya semakin berkembang secara dinamis dalam hal hubungan internasional para warganya

Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah - 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan pertama berjudul “Persandian Sebagai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Integrasi Bangsa,” ditulis oleh Prayudi. Penulis menilai rangkaian kasus yang terjadi di daerah menempatkan otonomi daerah perlu keseimbangan antara dorongan demokratisasi dan kontrolnya bagi kepentingan integritas bangsa untuk melingkupi sub-sub lokal agar berkembang secara kondusif. Ketidakseimbangan antardua kepentingan ini, dapat menyebabkan pelaksanaan urusan persandian seolah-olah justru dapat menjebak kepentingan menjaga integrasi bangsa seolah-olah hanya sekadar menjadi tuntutan kerahasiaan negara.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Menurut penulis, persandian bagi pemda memiliki nilai strategis dalam dikaitkan dengan keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemda dapat terlindungi, tetapi tetap memperhatikan aspek keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Persandian juga harus berhadapan dengan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Namun demikian, pada penerapannya memang belum bisa dikatakan merata disetiap daerah. Masih ada daerah yang masuk dalam kategori kurang baik dalam menerapkan persandian di lingkungan pemdanya. Bahkan ada juga yang masuk kategori kritis serta kategori cukup dalam pengelolaan persandian di wilayahnya

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menilai kalau di masa lampau, sebagaimana dipraktikkan oleh rezim sentralistik Orde Baru, memang sangat mudah untuk melakukan koordinasi antarinstansi dan pimpinan daerah untuk membahas isu-isu tergolong sensitif bagi publik. Tetapi dengan desentralisasi dan otonomi daerah di saat sekarang yang kuat, maka daerah semakin dituntut untuk mengelola urusan persandian secara tepat agar persoalan yang dihadapi mampu ditangani hingga tuntas.

Dinamika Politik Pilkada Serentak - 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pada bagian kedua, fokus perhatian Prayudi yang menulisnya lebih pada menguatnya pragmatisme partai-partai politik di balik pencalonan pilkada, sehingga antara lain berdampak pada cukup maraknya fenomena kotak kosong. Penulis melihat bahwa fenomena kotak kosong yang harus dihadapi oleh satu-satunya pasangan calon antara lain munculnya karena menguatnya pragmatisme politik di kalangan parpol

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Aryojati Ardipandanto, memberi gambaran umum tentang berbagai persoalan dan tantangan pilkada serentak yang ditemukan oleh penulis di lapangan, kemudian diakhiri dengan sejumlah rekomendasi untuk perbaikannya ke depan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ahmad Budiman memusatkan perhatiannya pada pola komunikasi politik yang berkembang dalam kampanye pilkada, termasuk efektifitas gaya berkomunikasi pasangan calon dalam berbagai bentuk kampanye pilkada.

Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan Nasional - 2017

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Mutu guru sangat tergantung pada sistem pendidikan tenaga kependidikan harus selalu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan produktif dalam memberikan pengalaman belajar. Peningkatan mutu kompetensi guru perlu sejalan dengan kebijakan dan relevansi kurikulum, proses pembelajaran, sistem pendukung, serta investasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Guru ditantang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran secara kompetitif yang sangat diperlukan, seperti pengembangan desain pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Profesi guru adalah profesi kunci dalam menyelenggarakan pendidikan karena profesi ini yang sangat strategis berhadapan dengan peserta didik serta secara langsung terjun untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Pentingnya profesi guru menjadikan profesi yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan pendidikan. Peran guru sebagai pendidik profesional dengan tugas dan tanggung jawab tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kiprahnya terus berkembang dalam memajukan pendidikan dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Secara luas guru berperan besar dalam membangun karakter bangsa, mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, implementasi kurikulum, serta mengoptimalkan potensi sekolah. Secara sempit peran guru dalam pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator pembelajaran.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Perlu dipahami bahwa undang-undang mengamanatkan satu organisasi profesinya, tapi membuka kesempatan dibentuknya berbagai organisasi guru. Beragam organisasi guru yang terbentuk ini perlu menyamakan pemahaman akan bentuk organisasi profesi guru seperti apa yang terbaik untuk guru. Apakah nanti akan melebur dengan PGRI, atau menjadi satu organisasi baru dengan bentuk keanggotaannya atau kepengurusan yang (misalnya) bersifat konfederasi. Organsiasi profesi ini nantinya akan juga mengatur hak dan kewenangan anggotanya. Organisasi profesi juga dapat mengatur berbagai hal selain yang diamanatkan UUGD, seperti peluang guru asing mengajar di sekolah di Indonesia, atau juga mengatur sekolah yang dapat bekerja sama dengan lembaga asing. Dengan satu organisasi profesi yang jelas, anggota memperkuat profesinya melalui organisasi

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Islamisme yang memengaruhi paham dan sikap keagamaan sebagian peserta didik di sekolah perlu menjadi perhatian guru pendidikan agama Islam. Guru PAI di SMA harus berperan sebagai pengajar, mentor, pembimbing dan pendidik bagi peserta didik untuk mengembangkan paham dan sikap keagamaan yang terbuka, toleran dan nasionalis. Sebagai pengajar, guru PAI harus mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semenarik mungkin. Dalam konteks demikian guru PAI harus menguasai beragam metode pembelajaran aktif, yang dikenal dengan active learning. Materi-materi ajar yang ada dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII harus dikuasi sehingga guru PAI dapat mengajarkannya dengan baik, tetapi memang harus cermat karena ada sebagian materi ajar yang perlu dicernah sebaik mungkin sebelum diajarkan misalnya materi tentang sebab-sebab kemunduran Islam dan ajaran tentang jihad dalam Alquran-Hadis. Materi-materi yang tertuang dalam kedua tema itu perlu dikaji lebih dalam sebab penulis buku ajar PAI dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII tampak tendensius, karena hanya melihat sebab kemunduran Islam dari perspektif gerakan pembaruan Islam.

Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya - 2017

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Peneliti mengungkapkan bahwa dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undangundang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undangundang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai Hakim.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas bahwa pengaturan hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 94 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip trias politica yang seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Peneliti mengungkapkan bahwa pembinaan hakim terhambat dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklatdiklat spesialisasi hakim.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep checks and balances terkait pengawasan terhadap hakim.

Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia - 2017

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sri Nurhayati Qodriyatun berupaya menelusuri jawab atas pertanyaan, “bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengukur pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional, terutama mengukur keberlanjutan lingkungan hidup.” Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu menelaah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidup, hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana mengukur keberlanjutan suatu pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui studi literatur, kajian ini dilakukan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Suryani melakukan analisis deskriptif tentang perlunya IKLH ditambahkan indikator keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat agar kebih komprehensif menggambarkan keberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Argumentasinya itu diuji coba di Gorontalo. Namun karena keterbatasan data maka indikator keanekaragaman hayati tidak disertakan. Analisis Suryani memperkuat argumentasi bahwa IKLH harus dilengkapi dengan 3 indikator lainnya agar dapat mewakili kondisi kerberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Suryani melanjutkan kajiannya mencari hubungan kualitas lingkungan terhadap pemenuhan dasar (Tabel 2.3 halaman 62). Studinya bersasarkan persepsi masyarakat dengan menyebarkan kuesioner. Hasilnya adanya korelasi positif antara kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali kesehatan masyarakat yang berkorelasi negatif.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Yuningsih menggunakan teori Blum, bahwa derajat kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh determinan lingkungan. Walaupun saat ini telah terjadi transisi epidemiologi yaitu perubahan dominasi beban penyakit pada masyarakat dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit berbasis lingkungan masih banyak ditemui seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, tuberkulosis dan lainnya.

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional - 2017

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan pertama mengawali pembahasannya dengan kebijakan desentralisasi yang merupakan salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Diharapkan, melalui kebijakan ini daerah-daerah di seluruh Indonesia mampu meningkatkan program pembangunan bukan hanya diarahkan dari pusat tetapi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakatnya.

Penulis: Ariesty Tri Mauleny

Abstrak:
Tulisan ini membahas antara lain antara lain pembangunan regional, perkembangan kewenangan otonomi daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta perkembangan kebijakan PAD dan perkembangan penerimaan daerah kurun waktu 2009 sampai dengan 2015. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Tulisan ini membahas membahas mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan PADnya. Pemilihan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2016 yang menyampaikan bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh dalam meningkatkan PAD-nya. Selain wawancara di atas, wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, serta akademisi dari Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonusa Esa Unggul juga dilakukan untuk menajamkan analisis temuan penelitian ini.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa Kota Bandung terus mengalami peningkatkan dalam PAD nya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam peningkatan PAD. Pemerintah Kota Bandung perlu memikirkan solusi dimaksud dengan cara pembaruan basis data wajib pajak dan potensi pajak secara berkala, penguatan pemungutan pajak melalui penerapan teknologi dan informasi yang mendukung kinerja internal dan lintas fungsional, sosialisasi, peningkatan pelayanan pajak, dan penguatan hukum. Sedangkan untuk meningkatkan retribusi, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan Membangun sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan retribusi, menerapkan sistem pembayaran online, e-parking atau e-retribusi bekerja sama dengan Bank BPR, meningkatkan kinerja pelayanan, dan meningkatkan kompetensi SDM dalam penafsiran peraturan dan pemberian ijin maupun retribusi. Dengan demikian banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah kota ini dalam meningkatkan PAD agar lebih optimal dalam membiayai sendiri pembangunan di kotanya

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan - 2017

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Program Jaminan Hari Tua dan Upaya Kesejahteraan Pekerja”. Dalam tulisan ini dikemukan bahwa secara ideal jaminan hari tua (JHT) berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, di mana semakin baik JHT maka akan semakin baik pula kesejahteraan pekerja. Dan sebaliknya, semakin buruk JHT maka akan semakin buruk pula kesejahteraan pekerja. Tujuan JHT sebenarnya adalah mempersiapkan jaminan untuk hari tua pekerja, setelah mereka berhenti bekerja pada usia pensiun, atau ketika mereka harus berhenti bekerja karena tidak bisa produktif lagi karena cacat total tetap. Namun dalam kenyataan selama ini, JHT belum memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan pekerja. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak kasus di mana JHT dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja walau yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun. Akibanya JHT tidak lagi menjadi harapan hidup di hari tua, namun uang yang dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dan filosofi dari JHT itu sendiri, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin hari tua pekerja.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menyajikan tulisan dengan judul: “Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan”. Dalam tulisan ini dikemukkan bahwa saat ini masih banyak masalah ketenagakerjaan yang salah satunya adalah masih kurangnya penerapan K3. Memang K3 seringkali dibicarakan di berbagai seminar dan diskusi namun tidak disertai dengan konsep implementasi yang jelas dan konkrit. Apa yang terjadi pada K3 ini terkait dengan masalah pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki banyak keterbatasan, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada hasil akhir perusahaan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Penanganan terhadap Masalah Kesehatan Mental Pekerja di Indonesia”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa tempat kerja merupakan salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu secara keseluruhan. Ada berbagai faktor risiko lingkungan yang akan diterima individu di tempat kerja, yaitu faktor kimia, biologi, fisik, ergonomi, dan psikososial. Masalah kesehatan mental erat kaitannya dengan faktor psikososial. Faktor psikososial di tempat kerja menjelaskan interaksi yang dinamis antara faktor terkait pekerjaan, termasuk hal-hal di tempat kerja, seperti lingkungan kerja, muatan tugas, kondisi organisasi, dengan faktor manusia, seperti kapasitas, kebutuhan, dan harapan pekerja, budaya atau kebiasaan pekerja, kepribadian pekerja, seperti persepsi dan pengalaman pekerja. Berbagai faktor tersebut bisa bisa berdampak buruk jika tidak dikelola secara seimbang baik oleh pekerja itu sendiri, perusahaan tempatnya bekerja, maupun Pemerintah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang melindungi pekerja anak, pada kenyataannya masih ada pekerja anak yang mengalami perlakuan yang berdampak buruk bagi perkembangannya seperti praktik eksploitasi, jumlah jam kerja yang tidak sesuai aturan perundangan, dan penempatan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Masalah pekerja anak memang suatu fenomena yang sulit terselesaikan secara tuntas karena berkaitan dengan isu kemiskinan yang masih ada hingga kini. Oleh karena itu, perlu dicari model penanganan pekerja anak yang tepat.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Elga Andina S.Psi, M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Urgensi Pengawasan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja (Studi di Provinsi Aceh)”. Dalam tulisan ini dikemukakan pentingnya pengawasan kesehatan jiwa di tempat kerja. Penulis mengemukakan bahwa kesehatan jiwa perlu dijaga agar tidak mengganggu produktivitas pekerja. Pemberi kerja dan pekerja perlu mendukung upaya kuratif dengan memberikan keleluasaan kepada orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa untuk menjalani penatalaksanaan kondisi kejiwaannya tanpa diskriminasi. Artinya ia tidak dapat secara semena-mena diambil haknya, misalnya dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mendapat perlakuan tidak enak dari rekan kerja. Sedangkan upaya rehabilitatif di tempat kerja harus difokuskan pada pemulihan fungsi sosial dan okupasional, yaitu dengan bimbingan untuk kembali ke dunia kerja.

Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan - 2017

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada era Presiden Joko Widodo, pengelolaan keamanan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, melakukan kegiatan-kegiatan patroli untuk pengamanan. Adanya bangunan PLBN beserta aparat-aparat pemerintah yang bertugas di dalamnya, seperti aparat Bea Cukai (Custom), imigrasi (Imigration), karantina (Quarantine), dan keamanan (Security), merupakan suatu wujud “eksistensi/keberadaan” negara di kawasan perbatasan sehingga menambah posisi tawar Indonesia dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia juga dapat meningkat. Tidak hanya itu saja, dengan adanya PLBN juga telah membuat tingkat kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan para pengguna Pas Lintas Batas menjadi lebih baik sehingga diharapkan ke depannya upaya penyelundupan pun dapat diminimalisir.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Upaya mewujudkan kesejahteraan di perbatasan itu harus bermuara kepada tujuan utama dibentuknya negara, yakni terjaganya kedaulatan teritorial negara dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka harus ada kesungguhan dan niat politik (political will) dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan wilayah perbatasan tersebut dan dengan keterlibatan seluruh warga negara Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, negara tidak mungkin dapat bekerja sendiri menghadapi wilayah perbatasan Indonesia yang demikian tersebar luas.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sangat menguntungkan Malaysia. Perjanjian perdagangan perbatasan yang diatur didalam BTA tahun 1970 mengakibatkan tergantungnya masyarakat lokal Indonesia terhadap barang-barang produk Malaysia yang memasuki wilayah Indonesia tanpa membayar pajak. Kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal Indonesia di perbatasan yang lebih terbelakang mendorong terjadi interaksi ekonomi yang tidak seimbang. Perbatasan yang selama ini dinyatakan sebagai beranda depan Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah - 2017

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Implementasi otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal pelaksanaannya telah berjalan dua windu sejak 1 Januari 2001. Ada berbagai undang-undang terkait kewenangan pemerintahan, administrasi, keuangan, dan anggaran yang telah mengalami beberapa kali revisi. Harapan dalam implementasi regulasi tersebut agar daerah yang telah otonom dapat mempercepat pembangunan. Undang-undang otonomi tersebut, diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan pelimpahan kewenangan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kehakiman, kebijakan moneter dan fiskal serta keagamaan

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini ketergantungan yang sangat tinggi dengan bantuan transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini salah satunya disebabkan berbagai permasalahan sehingga daerah belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak. Permasalahan yang paling besar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur di daerah. Selain itu juga masih ada ketimpangan pajak antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah seluruh penerimaan pajak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hanya sebesar 12,46% dari realisasi penerimaan pajak pemerintah pusat.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk terlaksananya mekanisme pengelolaan keuangan dipegang oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja. Agar terdapat sinergi antara undang-undang terkait pengelolaan keuangan dengan peraturan pemerintah, maka peraturan lebih bersifat umum dari segi prinsip, norma, asas, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Sistem dan prosedur pengelolaan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Tulisan ini membahas perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi pada periode tahun 2011-2015 diperoleh hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD daerah adalah baik, namun masih di bawah 50%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah pada tahun 2011. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2013 adalah yang paling kecil dari periode waktu 2011-2015, dan kontribusi pajak daerah yang terbesar pada tahun 2014. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada periode 2011-2015 memerlukan perhatian dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →