Buku Lintas Tim

Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2011 - 2011

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Putusan MK yang menguji UU Penyiaran terhadap UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa MK Menyetujui atas sebagian permohonan pemohon dan menolak sebagian lagi. Adapun yang diterima untuk diuji MK yaitu mengenai peraturan yang dibuat KPI diatur dalam peraturan pemerintah. MK menganggap Pasal 62 UU Penyiaran tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah seharusnya dibuat dan disetujui oleh Presiden. Oleh karena itu MK membatalkan Pasal 62 UU Penyiaran.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Munculnya UU PT telah menjadi babak baru pengaturan TJSL di Indonesia, yang disebabkan pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Kewajiban yang dibebankan tersebut pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah dan industri saja, melainkan telah menjadi tanggungjawab setiap insan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Namun pengaturan TJSL yang tertuang di dalam Pasal 74 UU PT ternyata menciptakan kontroversi dan kritikan sehingga diujimaterialkan ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 yang secara tidak langsung telah memberikan dampak yang sangat luar biasa, mengingat dari sudut kalangan bisnis masih menganggap bahwa TJSL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Keputusan MK juga mengandung inkonsistensi terutama dalam skema perpajakan yang mengubah skema pajak PSC asli. Hal ini mengakibatkan angka investasi dan produksi migas Indonesia semakin menurun. Inkonsistensi lainnya adalah keputusan membatalkan pasal penyerahan harga BBM ke mekanisme pasar tapi di sisi lain keberadaan BPH Migas terus dipertahankan. Hal ini mengakibatkan rantai koordinasi di sektor hilir semakin panjang karena melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berawal dari masa penjajahan oleh Eropah, investasi telah masuk ke Indonesia, akan tetapi regulasi atau peraturan yang mengatur invsetasi baru ada pada masa orde lama. Masalah investasi telah menjadi perhatian penting yang tertuang dalam isi perjanjian dalam Konfrensi Meja Bundar tahun 1949. Berlanjut ke masa orde baru tetap menjadi perhatian pemerintah dengan menekankan pada dua sumber penanaman modal asing dan dalam negeri. Dengan sejalannya waktu maka pada masa sekarang investasi semakin meningkat pesat, hal ini terlihat dari peningkatan investasi sebesar 1013,33% dari tahun 2001 dibandingkan tahun 2010.

Tenaga Kerja Indonesia, Antara Kesempatan Kerja, Kualitas, dan Perlindungan - 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Nilai kerja TKW PRT yang masih dipandang rendah menyebabkan munculnya stereotype negatif terhadap TKW PRT. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan TKW PRT. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi kualitas TKW PRT yang selanjutnya berdampak pada lemahnya posisi tawar mereka. Posisi tawar ini semakin lemah ketika mereka tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas TKW PRT melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membatalkan syarat pendidikan minimum bagi calon TKI memang didasarkan pada pasal-pasal perlindungan HAM dalam konstitusi, namun terdapat pertimbangan yang kurang tepat dengan kondisi saat putusan tersebut dikeluarkan, yaitu yang terkait dengan penggunaan Pasal 281 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tentang hak hidup. Analisa terhadap pertimbangan MK memperlihatkan ultra petita dapat dilakukan MK dalam rangka perlindungan terhadap TKI dengan cara memberikan rekomendasi untuk menghindari dampak negatif dari pembatalan persyaratan pendidikan minimum bagi calon TKI dalam UU.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI, termasuk di dalamnya pekerja migran perempuan, terlihat bahwa pekerja migran perempuan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibanding TKI laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih berlaku pada sebagian masyarakat dan terkait erat dengan seksualitas perempuan. Hak atas perlindungan fungsi reproduksi perempuan juga belum diperhitungkan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Kebutuhan dan pengalaman perempuan yang berbeda dengan laki-laki tidak digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum berperspektif gender.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Mengingat jumlah TKI terus meningkat sementara di dalam negeri pemerintah masih kesulitan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka pengiriman pekerja migran ke luar negeri masih merupakan pilihan yang paling menarik. Karena itu, menjaga dan memelihara kerjasama bilateral dengan negara penempatan menjadi salah satu solusi yang dilakukan pemerintah.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam rangka melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, Pasal 35 huruf a UU No. 39 Tahun 2004 mempersyaratkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Ketentuan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan pemohon uji materi (judicial review) atas Pasal 35 huruf a UU No. 39 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Jatim, banyak pihak yang telah memalsukan umur TKI. Untuk mengatasi masalah tersebut maka beberapa upaya perlu dilakukan, antara lain menyelenggarakan dan mengelola administrasi kependudukan dengan baik sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kualitas TKI; dan menegakkan hukum secara tegas dengan menindak pelaku pemalsuan umur TKI.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →