Buku Lintas Tim

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
umber energi yang terdapat di dunia ini terdiri dari sumber energi yang tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Contoh dari sumber energi tak terbarukan ini antara lain energi fosil, dan coal bed methane (CBM)1. Sementara sumber energi terbarukan adalah air, angin (bayu), panas bumi, energi matahari (surya), dan biomasssa

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang sifatnya integratif yaitu perpaduan antara pendekatan ekonomi, sosial dan ekologis dalam satu kesatuan analisis. Atau dengan kata lain keberlanjutan merupakan sebuah proses pembangunan yang bersifat integratif yang dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam proses pengambilan keputusan mulai dari kebijakan yang dihasilkan, perencanaan sampai dengan program. Evaluasi keberlanjutan yang bersifat integratif dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan merancang agar terdapat keterkaitan antara masalah yang muncul di tingkat global dengan di tingkat lokal. Evaluasi keberlanjutan juga mempunyai potensi besar untuk membuat suatu hubungan antara penilaian yang bersifat strategis dengan penilaian di tingkat proyek.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Lingkungan hidup menjadi satu topik yang cukup dominan dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan kelangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Penurunan daya dukung alam terhadap lingkungan disebabkan populasi penduduk dunia yang terus meningkat, yang kemudian diikuti dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dikhawatirkan akan merusak kelestarian alam dan menjadi penyebab musnahnya salah satu SDA penting bagi kehidupan manusia, yaitu keanekaragaman hayati.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
perikanan tidak saja terkait dengan tekanan dan permasalahan dalam kegiatan ekonomi semata, di dalamnya terkait dengan faktor ekologi dan sosial. Fauzi dalam bukunya tahun 2010 menyatakan bahwa tekanan yang masif terhadap sumber daya ikan disebabkan oleh terjadinya dua hal utama, yaitu overfishing (baik secara ekonomi maupun biologi) dan terjadinya ekses kapasitas pada perikanan ekonomis penting. Selain itu, masalah lain yang juga menjadi isu internasional adalah maraknya IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing. Kegiatan IUU fishing menimbulkan kerugian ekonomi yang massif, masalah lingkungan, dan dampak sosial.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Air adalah Hak Asasi Manusia. United Nations General Assembly mendeklarasikan pernyataan tersebut melalui Resolusi Nomor 64/292, pada tanggal 28 Juli 2010. Diserukan kepada seluruh negara dan organisasi internasional agar mengalokasikan anggaran dan membantu peningkatan kapasitas, serta melakukan transfer teknologi kepada negara lain, terutama negara berkembang dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih, aman, mudah diakses, dan terjangkau.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
gan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena itu pemenuhan hak atas pangan menjadi hak asasi manusia. Isu hak atas pangan sudah dikenal sejak keluarnya Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi ini semakin menguatkan bahwa setiap manusia di dunia ini berhak atas pangan. Artinya, setiap orang mempunyai akses atas pangan yang bermutu dalam jumlah yang cukup guna meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi seluruh warganya. Selain itu negara wajib menghormati kebebasan warga dalam upaya memenuhi hak atas pangan.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ngan pola konsumsi masyarakat dengan lingkungan sangat erat kaitannya, bahkan sejak manusia masih melakukan pembukaan lahan secara tradisional. Pemanfaatan lahan secara tradisional pun masih berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan di masa depan apalagi penggunaan lahan (eksploitasi) yang terjadi sekarang ini. Keberlangsungan lingkungan terhadap kemaslahatan manusia dalam kajian-kajian akademik tentunya dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang keilmuan dan berbagai metodologi yang menjadi alat analisa dari bidang keilmuan yang berbeda pula.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Kebutuhan terhadap rumah kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Melalui Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 diinformasikan bahwa rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Terdapat backlog1 pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun 2000 menjadi sebesar 7,4 juta unit rumah pada akhir tahun 2009

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
masalahan yang masih dihadapi dan berusaha diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Sebagian penduduk Indonesia dan dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan sehari maksimal US$ 1,25. Dengan pendapatan sebesar itu, bukan hanya kecukupan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi. Namun juga pada pelayanan kesehatan serta pendidikan.1 Berdasar penilaian tersebut, pemerintah terlebih oleh masyarakat dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal dalam setiap pergantian pemimpin negara Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu misi utama mereka disamping misi-misi yang lainnya.

Potensi Dan Masalah Pulau Perbatasan: Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Luar Raja Ampat - 2012

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
luasnya kawasan perbatasan Indonesia sudah seharusnya mencerminkan sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan baik berdasarkan aspek sosial-ekonomi maupun aspek keamanan. Secara kasat mata yang terjadi adalah meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu (illegal logging), barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (human trafficking), terorisme, serta masuknya ideologi asing yang sedikit banyak memberikan dampak dan mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, padahal seharusnya harus dijadikan sebagai halaman depan bagi negara ini. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan tidak hanya mengedepankan pada pendekatan keamanan (security approach) semata, tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya seperti yang di lakukan di beberapa negara tetangga.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kondisi pelabuhan di Indonesia masih kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data Global Competitiveness Reportpada tahun 2008-2009, Indonesia berada pada peringkat ke-104. Peringkat ini memang meningkat pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2009-2010, Indonesia naik menjadi urutan ke-94 dari 134 negara. Kendati demikian, posisi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Singapura. Pelabuhan Indonesia hanya bernilai 3.6 sedangkan Malaysia 5.6 dan Singapura 6.8.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia dengan letak yang strategis antara Benua Asia dan Australia, dan terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.910.931,32 km2, sedangkan luas lautan mencapai 3.544.743,90 km2,danmemiliki garis pantai sebesar 104 ribu km. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah 17.504 pulau1. Potensi geografis tersebut menempatkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Kebijakan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat. Adapun DTPK Kementerian Kesehatan akan mengimplementasikan kebijakan kesehatan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan(DTPK),yaituPeningkatanketersediaan,pemerataandankualitastenaga kesehatan; Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan; Pengadaan perbekalan, obat dan alkes; Pemberdayaan masyarakat di DTPK melalui kegiatan Posyandu, Desa Siaga, Taman Obat Keluarga serta Kegiatan PHBS; Pengembangan inovasi seperti; Pengembangan Dokter Terbang, RS Bergerak, Jampersal dll.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Negara kepulauan Indonesia tidak dapat mengabaikan pengelolaan batas wilayah lautnya. Pulau terluar merupakan salah satu manifes penting dalam kedaulatan teritorial NKRI,karena memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional wilayah NKRI.3 Oleh sebab itu, upaya pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di wilayah NKRI harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Namun, meski pulau terluar mempunyai peran penting dalam penentuan wilayah NKRI, kondisinya sering kali terabaikan, bahkan ada yang terancam musnah. Dalam kondisi terabaikan tersebut,acap kali terjad iberbagaikegiatan ilegal seperti pencurian kekayaan laut, atau kegiatan pemanfaatan oleh pihak asing yang pada akhirnya merugikan Indonesia

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan puluhan ribu pulau, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Sekitar 11 dari pulau-pulaunya tersebut terletak berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga,di wilayah perairan maupun daratan. Dari sejarah diketahui, pulau-pulau di wilayah perbatasan telah menjadi pintu masuk (entrance gate) bagi bangsa-bangsa asing yang hendak menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di negara kepulauan ini.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Dengan tingginya potensi ancaman gangguan keamanan di perairan wilayah Indonesia dan masih terdapatnya potensi-potensi konflik perbatasan laut dengan sejumlah negara, serta berbagai perkembangan di tingkat global dan regional yang juga berpotensi mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, maka pengelolaan pulau-pulau terluar menjadi semakin penting. Pulau-pulau terluar menjadi semakin strategis karena merupakan lapisan pertama kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia untuk merespon berbagai potensi ancaman tersebut.Pulau-pulau terluar merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga NKRI, termasuk di antaranya Pulau Morotai dan Raja Ampat. Pulau-pulau terluar seharusnya memiliki kemampuan dan daya tangkal yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia-AS Di Sektor Pertambangan - 2012

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Sudah lama masyarakat internasional semakin sadar tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga bagi kelestarian lingkungan hidup. Konferensi Oslo pada tahun 1972, Protokol Montreal tahun 1987, dan Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Jaineiro tahun 1992 merupakan bukti nyata tentang hal itu. Dunia kemudian sepakat untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Setiap pemerintahan dan dunia bisnis harus memainkan peranan aktif dalam mewujudkannya. Yang masih ditunggu adalah langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh berbagai pihak di berbagai belahan bumi untuk mewujudkan isi berbagai deklarasi yang dicanangkan dalam berbagai fora tersebut.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Corporate Social Responsibility(CSR)merupakanbentukkesadaranperusahaan untukturutberkontribusidalammembangunmasyarakatdanjugauntukmenjaga lingkungannya. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di mana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Salah satu kriteria kegiatan usaha Multinational Corporation (MNC) adalah investasi langsung. Dengan adanya investasi tersebut, MNC dapat dikatakan sebagai sumber investasi yang kemudian berkembang pula menjadi sumber teknologi baru dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Keberadaan (MNC) mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya lapangan pekerjaan, tidak terkecuali untuk Indonesia. Sebagai negara penerima manfaat dari kegiatan, khususnya bagi Indonesia, hadirnya MNC memberi pengaruh seperti pembentukan modal, perluasan kesempatan kerja, pengalihan teknologi dan ketrampilan, partisipasi dalam perekonomian nasional, bangkitnya semangat kerja yang lebih efisien dan mendorong usaha-usaha nasional untuk mempertinggi kewaspadaan yang terlihat dalam kemajuan yang dicapai oleh sub-sektor perbankan, asuransi, produksi, dan sebagainya.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kehadiran dua perusahaan tambang besar tersebut sudah tentu memiliki arti penting bagi kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat), setidaknya hal ini terlihat dari kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, kendati belakangan ini muncul keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia kiranya juga menarik untuk dikaji dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga, kerja sama investasi pertambangan mineral ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara.

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia - 2012

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Perairan pesisir sangat tergantung pada lingkungan, baik di hulu maupun hilir. Kerusakan dalam salah satu wilayah akan menyebabkan ketidakstabilan lingkungan,danmenyebabkanmasyarakatyangbergantunghiduppadasumber daya alam dan lingkungan menjadi terganggu. Saat ini, kondisi sumber daya alam di wilayah pesisir sudah sangat memprihatinkan, karena ketergantungan yang tinggi pada sumberdaya alam. Jumlah desa pesisir mencapai 10.666 desa, dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia mencapai 66.650 desa.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle) sering kali disebut sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman (mega diversity) sumberdaya alam di laut. Wilayah coral triangle merupakan tempat ideal bagi berbagai jenis ikan untuk bertelurdan membesarkan anaknya karena memiliki perairan relatif hangat dengan arus kuat. Wilayah ini pun diperkuat dengan adanya aneka ekosistem lain yang juga turut mendukung kekayaan alam di wilayah tersebut seperti, mangrove dan lamun

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 13 ribu pulau-pulau besar dan kecil yang sudah dikonfirmasikan dan daftarkan ke PBB, Indonesia memiliki cakupan wilayah pesisir yang begitu luas. Dengan lokasi yang begitu strategis di antara 2 benua dan samudera, dan memiliki garis pantai yang termasuk salah satu yang terpanjang di dunia, serta rangkaian pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan, posisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sangat penting untuk menjamin eksistensi Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), flora dan fauna yang beragam menjadikan keberadaan wilayah dan pulua-pulau tersebut rawan dari ancaman keamanan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Laut merupakan tempat hidup hampir 200.000 species yang terindentifikasikan, menyerap sekitar 30% karbondioksida (CO2) yang memicu pemanasan global dan sumber nafkah bagi lebih dari tiga miliar orang yang bergantung pada keanekaragaman hayati laut dan pesisir.1 Sedemikian besar sumberdaya alam dari laut, namun manusia belum mampu menjelajahi dan memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya yang ada tersebut.

Inter-Parliamentary Union dan Agenda Global Abad 21 - 2011

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Secara jumlah memang masih diperlukan peningkatan representasi perempuan, karena hanya dalam jumlah yang signifikan suara perempuan dapat terdengar di antara kaum mayoritas. Meskipun demikian, berbicara tentang representasi perempuan parlemen, bukan hanya bicara mengenai peningkatakan representasi secara jumlah, tetapi juga secara kualitas. Pencapaian kesetaraan gender tidak selalu dikarenakan jumlah perempuan yang berada di parlemen, tetapi lebih pada peran strategis yang dapat dilakukan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Penyiksaan diluar batas perikemanusiaan yang menimpa TKW asal Indonesia oleh Warga Saudi Arabia harus dijadikan momentum untuk mulai membawa masalah pelanggaran HAM berat terhadap TKI khususnya di Saudi Arabia ke tingkat dunia. Sebelum membawa kasus ke tingkat Dewan HAM PBB atau Mahkamah Pidana Internasional, terdapat syarat apakah pengadilan Saudi Arabia efektif menghukum pelakunya. Karenanya, pemerintah Indonesia harus secara ketat mengawasi jalannya penuntutan kepada pelaku Penyiksaan dan Pembunuhan tersebut dan secara transparan menyampaikan hasilnya kepada Publik.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kesehatan pada ibu dan anak merupakan indikator dari tingkat kesehatan masyarakat suatu bangsa. Ibu berperan penting dalam melahirkan bayi yang normal dan sehat sehingga ibu memerlukan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Begitupun dengan anak, setelah dilahirkan perlu diperhatian asupan zat gizi yang mendukung untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Target MDGs 2015 adalah menurunnya prevalensi gizi buruk balita di Indonesia sampai 3,6%. Kebijakan penanganan gizi buruk dibagi menjadi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek mencakup pemantauan pertumbuhan balita dan pelayanan gizi balita. Pemantauan pertumbuhan terutama ditujukan pada balita yang naik berat badannya dan balita bawah garis merah melalui penimbangan secara berkala.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, negara-negara di kawasan Asia sudah semakin independen dalam menyuarakan kepentingannya. Negara-negara di kawasan ini telah menciptakan berbagai bentuk organisasi kerja sama kawasan yang tujuannya adalah mempertahankan kemajuan ekonomi yang telah diraihnya. Berkembanganya organisasi kerjasama antar-pemerintah itu, secara perlahan juga diikuti dengan pembentukan organisasi parlemen di kawasan. Regionalisme parlemen ini berpotensi mengurangi keterlibatan IPU dalam menyelesaikan masalah di kawasan.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang besar dan strategis secara geografis dan geopolitik di kawasan dituntut peran yang lebih besar, terutama terkait kedudukannya dewasa ini sebagai Ketua ASEAN. Namun, sejauh mana dapat dilihat perubahan yang signifikan dalam peran dan kinerja Indonesia di masa depan sebagai anggota organisasi internasional PBB dan IPU sejak lama, dapat diukur dari kekuatan berbagai elemen nasionalnya dalam mendukung. Dalam hal ini, strategi penggunaan soft power yang sangat bertumpu pada kemampuan politik diplomasi tidak akan berdaya atau bekerja jika tidak didukung oleh kinerja kekuatan ekonomi nasional yang baik dan kuat posisinya di mata dunia.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sebagai anggota IPU, AS telah berperan aktif dalam program-program dan resolusi di IPU. Bahkan, AS merupakan kontributor terbesar dalam anggaran IPU. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar apabila AS berharap dengan keanggotaannya di IPU maka pengaruh politiknya (political leverage) akan semakin meningkat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pengaruhnya politiknya menjadi tidak signifikan. Penyebabnya adalah anggota IPU terdiri dari para parlemen yang notebene bukan merupakan pemimpin negaranya (eksekutif). Hal inilah yang akhirnya membuat AS menyatakan dirinya keluar dari IPU.

Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya - 2011

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian terungkap bahwa perdagangan orang terjadi akibat mudahnya orang keluar masuk suatu negara tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hingga pada akhirnya, gejala perdagangan orang bukan lagi hanya merupakan fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat HAM sebagai akibat dari adanya praktek-praktek tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun jaringan sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya. Komitmen yang tinggi dan keseriusan pemerintah terhadap masalah perdagangan orang telah meningkatkan Indonesia dari posisi “Tier 3” menjadi “Tier 2” yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan perdagangan orang seperti yang ditetapkan dalam ketentuan internasional.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Salah satu sektor yang paling terpengaruh akibat penyelundupan adalah perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Sebab dengan adanya aktivitas penyeludupan barang ke dalam negeri, penyerapan barang produksi dalam negeri akan berkurang serta akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai. Bahkan yang paling penting, aktifitas penyelundupan ini berkorelasi dengan peningkatan angka pengangguran. Berdasarkan data hasil penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode tahun 2010 tercatat 3.277 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.35.233.764.339,72, baik berupa hasil penyelundupan maupun pelanggaran administrasi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sebagian besar merupakan tindak kejahatan transnasional, karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Akibat praktek-praktek illegal fisihing ini, negara berpotensi dirugikan sedikitnya 1,5 milyar dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama antar negara sebab sifat kejahatannya yang lintas negara.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Indonesia membentuk peraturan hukum terkait dengan tindak pidana seperti UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah melalui UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dua belas tahun kemudian Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap peraturan hukum terkait tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain membentuk UU, pemerintah juga membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Ketika BKKN dirasakan tidak lagi memadai guna menghadapi ancaman bahaya narkotika, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Upaya-upaya penanganan bahaya narkoba di tingkat regional melalui kerangka kerjasama ASEAN. Sejak mengadopsi the ASEAN Plan of Action on Drug Abuse and Control pada bulan Oktober 1994, negara-negara anggota ASEAN telah mempunyai pedoman untuk secara bersama-sama menghadapi ancaman bahaya narkoba. Kemudian, pada tahun 1998 ASEAN mengadopsi Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN yang menetapkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkoba sebelum 2020. Berbagai upaya dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi tidak mencakup persoalan pendanaan, pengawasan, dan implementasi, serta tidak dilengkapi mekanisme pengawasan kepatuhan terhadap komitmen. Dengan keterbatasan kerjasama ASEAN tersebut, pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai kendala yang semestinya bisa diatasi jika kerangka kerjasama ASEAN disusun dengan lebih baik.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional telah menjadi kiblat pemerintah Indonesia dalam merespon masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan transnasional. Dalam upaya mengatasi kejahatn transnasional, upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi juga dari kelompok-kelompok atau aktor-aktor di luar pemerintah, baik didalam maupun luar negeri. Dalam kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan transnasional, peran Kementerian Luar Negeri lebih bersifat defensif mengingat ada lembaga lain yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi. Karenanya, dalam melakukan tugas pengamanan terhadap kejahatan transnasional ini, Kementerian Luar Negeri lebih banyak melakukan tugas koordinatif.

Masalah Negara Kepulauan di Era Globalisasi - 2011

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
asalah mendasar yang dihadapi bangsa ini untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa maritim yang besar dan strategis negaranya secara geo-politik. Ia menggunakan perspektif kebudayaan dan posisi geo-politik Indonesia untuk menyoroti dilema besar yang dihadapi bangsa ini dalam mempertahankan identitas dan kehidupannya yang potensial dari sektor kelautan, dengan menyoroti jenis-jenis ancaman keamanan yang dihadapi negeri tersebut sebagai sebuah negara kepulauan.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Fokus diarahkan pada era otonomi daerah, dengan melihat sejauh mana prinsip kerjasama telah dilakukan, baik dari perspektif lintas-sektoral, antar-wilayah, maupun lintas aktoer (stakeholders). Penulisnya melihat dimana sebaiknya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, dan di mana pula masyarakat, dan di mana pula pertentangan dan masalah terjadi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Melihat tantangan yang dihadapi negara ini dari kelemahan yang dimiliki masyarakat daerah pesisir, khususnya kehidupan nelayan, yang juga termasuk kelompok dominan masyarakat Indonesia, yang jauh dari sejahtera. Untuk itulah ia mengedepankan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, yang harus tampak dalam kebijakan yang dijalankan pemerintah di pusat maupun daerah. Ia membandingkan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: (PEMP) dan Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP), dengan menelaah kekurangan dan kelebihannya.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Melihat dari kegiatan dan produk yang dihasilkan para nelayan di dua daerah yang diteliti di lapangan, yakni di Provinsi Sumatera Utara dan provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus, penulis mengupas persoalan pengelolaan perikanan tangkap dengan menggunakan kerangka pemikiran dan membincangkan parameter yang dipakai. Dengan metode analisis yang digunakannya, sebagai seorang yang mendalami studi kelautan dn perikanan, ia menilai kebijakan pemerintah yang ada, dan membrikan masukan yang diperlukan untuk perbaikan kebijakan.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pentingnya peran pelabuhan hub internasional bagi negara ini dalam merespons kebutuhan globalisasi. Dalam tulsian ini ia menggarisbawahi peran strategis pelabuhan dalam mendukung eksistensi bangsa dan negara ini sebagai negara kepulauan dan sekaligus maritim. Patut diakui, tidak banyak selama ini orang yang berupaya memahami masalah masyarakat pesisir, kehidupan nelayan, pengembangan sektor kelauatan dan eksietnsi negara kepulauan dengan mengaitkannya dengan peran penting pelabuhan, terutama hub internasonal.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Sulitnya mengawasi wilayah perairan Indonesia yang luas dengan ribuan pulaunya dengan garis rentang yang lebar atau panjang, dari Barat ke Timur, dan dari Utara ke Selatan, terkiat dengan keterbatasan yang dimiliki aparat keamanan untuk mengontrolnya dengan baik. Secara spesifik, penulis mengupas kasus-kasus penyelundupan senjata api yang rawan masuk dari berbagai sudut Kepulauan Indonesia, yakni jalur-jalur perairan yang terisolasi. Penulis berargumentasi, kemampuan aparat keamanan dalam mengurangi dan mencegah masuknya senjata api selundupan, akan membantu mereka untuk bisa lebih baik mengurangi munculnya resiko atau implikasi kerusuhan komunal dan vertikal di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2011 - 2011

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Putusan MK yang menguji UU Penyiaran terhadap UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa MK Menyetujui atas sebagian permohonan pemohon dan menolak sebagian lagi. Adapun yang diterima untuk diuji MK yaitu mengenai peraturan yang dibuat KPI diatur dalam peraturan pemerintah. MK menganggap Pasal 62 UU Penyiaran tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah seharusnya dibuat dan disetujui oleh Presiden. Oleh karena itu MK membatalkan Pasal 62 UU Penyiaran.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Munculnya UU PT telah menjadi babak baru pengaturan TJSL di Indonesia, yang disebabkan pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Kewajiban yang dibebankan tersebut pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah dan industri saja, melainkan telah menjadi tanggungjawab setiap insan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Namun pengaturan TJSL yang tertuang di dalam Pasal 74 UU PT ternyata menciptakan kontroversi dan kritikan sehingga diujimaterialkan ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 yang secara tidak langsung telah memberikan dampak yang sangat luar biasa, mengingat dari sudut kalangan bisnis masih menganggap bahwa TJSL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Keputusan MK juga mengandung inkonsistensi terutama dalam skema perpajakan yang mengubah skema pajak PSC asli. Hal ini mengakibatkan angka investasi dan produksi migas Indonesia semakin menurun. Inkonsistensi lainnya adalah keputusan membatalkan pasal penyerahan harga BBM ke mekanisme pasar tapi di sisi lain keberadaan BPH Migas terus dipertahankan. Hal ini mengakibatkan rantai koordinasi di sektor hilir semakin panjang karena melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berawal dari masa penjajahan oleh Eropah, investasi telah masuk ke Indonesia, akan tetapi regulasi atau peraturan yang mengatur invsetasi baru ada pada masa orde lama. Masalah investasi telah menjadi perhatian penting yang tertuang dalam isi perjanjian dalam Konfrensi Meja Bundar tahun 1949. Berlanjut ke masa orde baru tetap menjadi perhatian pemerintah dengan menekankan pada dua sumber penanaman modal asing dan dalam negeri. Dengan sejalannya waktu maka pada masa sekarang investasi semakin meningkat pesat, hal ini terlihat dari peningkatan investasi sebesar 1013,33% dari tahun 2001 dibandingkan tahun 2010.

Tenaga Kerja Indonesia, Antara Kesempatan Kerja, Kualitas, dan Perlindungan - 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Nilai kerja TKW PRT yang masih dipandang rendah menyebabkan munculnya stereotype negatif terhadap TKW PRT. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan TKW PRT. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi kualitas TKW PRT yang selanjutnya berdampak pada lemahnya posisi tawar mereka. Posisi tawar ini semakin lemah ketika mereka tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas TKW PRT melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membatalkan syarat pendidikan minimum bagi calon TKI memang didasarkan pada pasal-pasal perlindungan HAM dalam konstitusi, namun terdapat pertimbangan yang kurang tepat dengan kondisi saat putusan tersebut dikeluarkan, yaitu yang terkait dengan penggunaan Pasal 281 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 tentang hak hidup. Analisa terhadap pertimbangan MK memperlihatkan ultra petita dapat dilakukan MK dalam rangka perlindungan terhadap TKI dengan cara memberikan rekomendasi untuk menghindari dampak negatif dari pembatalan persyaratan pendidikan minimum bagi calon TKI dalam UU.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh TKI, termasuk di dalamnya pekerja migran perempuan, terlihat bahwa pekerja migran perempuan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibanding TKI laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih berlaku pada sebagian masyarakat dan terkait erat dengan seksualitas perempuan. Hak atas perlindungan fungsi reproduksi perempuan juga belum diperhitungkan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Kebutuhan dan pengalaman perempuan yang berbeda dengan laki-laki tidak digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum berperspektif gender.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Mengingat jumlah TKI terus meningkat sementara di dalam negeri pemerintah masih kesulitan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, maka pengiriman pekerja migran ke luar negeri masih merupakan pilihan yang paling menarik. Karena itu, menjaga dan memelihara kerjasama bilateral dengan negara penempatan menjadi salah satu solusi yang dilakukan pemerintah.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam rangka melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, Pasal 35 huruf a UU No. 39 Tahun 2004 mempersyaratkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Ketentuan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah menolak permohonan pemohon uji materi (judicial review) atas Pasal 35 huruf a UU No. 39 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Jatim, banyak pihak yang telah memalsukan umur TKI. Untuk mengatasi masalah tersebut maka beberapa upaya perlu dilakukan, antara lain menyelenggarakan dan mengelola administrasi kependudukan dengan baik sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kualitas TKI; dan menegakkan hukum secara tegas dengan menindak pelaku pemalsuan umur TKI.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →