Buku Lintas Tim

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah: Peran Legislasi, Aspek Tematik, dan Pemerataan - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Daerah yang memiliki otonomi khusus memiliki kewenangan yang berbeda dari daerah lainnya, di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki bobot yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dibanding pemerintah pusat. Persoalannya dengan berlakunya otonomi khusus Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh apakah mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkecil jarak ketertinggalan provinsi tersebut dengan daerah lain atau secara nasional.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur pedoman penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas telah diatur asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Namun, dalam praktiknya banyak peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga harus dicabut. Pada sisi lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masih banyak yang cenderung memberatkan masyarakat maupun investor, sehingga berdampak kontraproduktif bagi daerah itu sendiri. Tulisan ini akan menganalisis peran legislasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Walaupun sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan yang utama (leading sector) di Provinsi Sumatera Barat dengan share relative besar terhadap PDRB dari tahun ke tahun, namun pembangunan pertanian di Sumatera Barat perlu dioptimalkan di masa datang terutama dikaitkan dengan masuknya produk-produk pangan impor ke pasar domestik. Permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemda Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian daerah? Sementara permasalahan yang dihadapi sektor ekonomi unggulan Provinsi Bali adalah kurang dikembangkannya sektor pertanian (perikanan, peternakan dan perkebunan) dalam 10 tahun terakhir (2003-2013). Permasalahannya adalah bagaimana pemda Provinsi Bali mengembangkan sektor ekonomi unggulan lainnya guna meningkatkan kontribusi terhadap PDB Bali di masa datang?

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apapun bentuknya diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan perekonomian, terutama setelah kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam kegiatan perekonomian yang semakin tersebar akibat semakin banyaknya berbagai dana-dana yang dikucurkan melalui kebijakan keuangan pusat dan daerah, tentunya dibutuhkan lembaga intermediasi hingga tingkat kota dan kabupaten. Hal ini penting mengingat lembaga-lembaga keuangan seperti bank sangat sulit diakses oleh masyarakat desa dan usaha mikro. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat agar dapat diakses. Namun demikian dalam hal ini perlu kesiapan LKM dan pemerintah dalam pelaksaanaan regulasi tersebut.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Tulisan ini diarahkan untuk menjawab dua hal, yakni sejauh mana peran Provinsi Papua dalam upaya kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan secara nasional dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan diperkuat dalam RPJMN 2015-2019. Tulisan ini juga ditujukan untuk menganalisis seberapa penting isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan mendapatkan perhatian dalam kerangka RPJMN 2015-2019 dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi AKD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini di arahkan untuk mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pemerataan pembangunan sebagai upaya meminimalisasi ketimpangan antar wilayah/daerah di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas mengenai konsepsi mengapa perlu kebijakan pemerataan pembangunan, masalah dan tantangan pemerataan pembangunan dan yang terakhir mengupas mengenai kebijakan apa saja yang telah dan akan pemerintah lakukan terkait pemerataan pembangunan ini.

DPR RI Menuju Parlemen Modern - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Perlunya penguatan DPR dalam konteks menghadapi perubahan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat yang menuntut “lebih” terhadap para wakilnya. Pencanangan “Parlemen Modern” oleh Pimpinan DPR harus menjadi landasan bagi semua stakeholders terutama para Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi. Persoalannya adalah bagaimana pola yang tepat untuk meningkatkan kinerja representasi (keterwakilan) ini? Apakah hanya dengan membangun sarana dan prasarana yang berbasis fisik semata seperti jaringan internet serta bangunan fisik? Atau juga kita harus melakukan perubahan mindset baik karyawan, tenaga ahli, staf anggota, dan para Anggota DPR-nya bahwa bekerja di lembaga perwakilan rakyat (DPR) adalah kerja untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga harus dibangun kesadaran terhadap hal itu.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sebagaimana di parlemen internasional, tuntutan untuk menghadirkan parlemen sebagai lembaga demokratis di Indonesia juga semakin menguat. Tuntutan agar lembaga parlemen lebih transparan, akuntabel, dapat diakses publik, dan bersih dari korupsi semakin besar. Ini artinya, tuntutan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi di DPR RI harus direspons segera. Tulisan ini menggambarkan bagaimana e-Parlemen dalam dunia internasional; bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi di DPR RI; apa yang harus dipersiapkan oleh DPR RI untuk membangun e-parlemen; dan apa yang menjadi tantangannya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Usulan mengenai dibentuknya Rumah Aspirasi oleh DPR diawali dengan wacana usulan diadakannya dana aspirasi. Beberapa tahun lalu, usulan ini sudah menggema. Kala itu, usulan tersebut tidak berhasil membuahkan kenyataan. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dimunculkan lagi ide pembangunan rumah aspirasi. Wacana itu diperkirakan akan menggunakan uang Negara hingga 112 miliar rupiah. Dengan jumlah legislator 560 orang, maka diperkirakan akan mendapat jatah 200 juta rupiah per tahun per Anggota Dewan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Harapan masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, sudah dapat dipercepat melalui sistem online pengaduan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan masyarakat untuk juga mendapatkan kecepatan tindak lanjut oleh DPR atas pengaduan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keinginan DPR menjadi parlemen modern khususnya melalui kegiatan pengaduan masyarakat secara online dapat efektif dilaksanakan, terutama bila dikaitkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat?

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan masyarakat ke arah masyarakat modern yaitu masyarakat informasi membuat parlemen mau tidak mau bertransformasi ke arah yang sama – yaitu menuju parlemen modern. Tulisan ini bermaksud membahas permasalahan tentang “bermedia sosial dalam kerangka menuju parlemen modern di era demokrasi modern, studi kasus pada media sosial DPR RI.”

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya UU harusnya dibentuk untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat menjalankan perbuatan hukum tertentu dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan UU yang responsif?

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Konstruksi politik regulasi desa yang kuat secara otonom dengan tetap meletakkan relasi kelembagaannya sebagai bagian utuh NKRI, menjadi substansi politik pentimg bagi hubungan state-society terhadap penguatan demokrasi partisipatoris sipil. Persoalannya adalah, bagaimana nilai-nilai politik sipil demokrasi partisipatoris yang ditawarkan oleh UU Desa? Hal-hal apa saja yang diperkirakan dapat menjadi kendala penghambat dan sebaliknya peluang kreatif bagi hadirnya nilai-nilai demokrasi partisipatoris tersebut nantinya dapat terjadi di lapangan?

Isu-Isu Internasional Kontemporer - 2015

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Parlemen merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam perumusan peraturan, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan. Namun sayangnya hingga saat ini, penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah koordinasi pemerintah dengan susunan keanggotaan tim penanggulangan yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah. Padahal UNDP sebagai lembaga PBB di bidang pembangunan telah mendorong keterlibatan parlemen dalam penanggulangan kemiskinan sejak 2002. Bahkan Bank Dunia, sejak tahun 2000 secara global telah mendukung keikutsertaan parlemen sebagai pihak yang melaksanakan advokasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Interfaith dialogue merupakan salah satu bentuk soft power diplomacy yang diharapkan untuk membangun kerukunan dan saling pengertian diantara umat beragama untuk mencegah terjadinya konflik yang membawa nama agama. Interfaith dialogue mempunyai peran yang tidak kecil dalam mewujudkan dunia yang lebih toleran dan damai meskipun usaha ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak mendapat dukungan yang semestinya dari banyak pihak. Semua individu harus mendukung terwujudnya perdamaian melalui forum interfaith dialogue mulai dari golongan elit, politisi, cendekiawan, pelajar, aktifis hingga golongan masyarakat terbawah.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis desriptif data yang dipaparkan secara detail. Sumber emisi dibatasi pada emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi darat khususnya kendaraan bermotor berjenis mobil dan motor. Analisis terhadap peran parlemen baik dalam negeri maupun dalam skala internasional dilakukan dengan pendekatan manajemen lingkungan yang merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama pembangunan nasional Indonesia, sehingga mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan terciptanya good governance menjadi agenda besar penyelenggara negara saat ini. Pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dirumuskan dalam political will berupa arah kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk dengan membentuk KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan kajian politik hukum pemberantasan korupsi dilihat dari arah kebijakan pemberantasan korupsi KPK selama tahun 2011-2015 dan arah kebijakan pemberantasan korupsi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya perlu disinkronkan dan dirumuskan dalam suatu grand design pemberantasan korupsi nasional, dengan memposisikan KPK secara tepat dalam sistem ketatanegaraan dan integrated criminal justice system untuk mengefektifkan fungsi KPK sebagai trigger mechanism.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu fungsi KPK adalah sebagai trigger mechanism yang berarti lembaga yang mendorong atau menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam fungsi ini, KPK dinilai belum berhasil karena lembaga penegak hukum lain tetap dipandang korup dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini adalah bagaimana fungsi KPK sebagai trigger mechanism dalam Sistem Peradilan Pidana. Tulisan ini menyimpulkan bahwa fungsi KPK sebagai trigger mechanism belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut antara lain adalah: peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih; hambatan psikologis hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi utama penegakan hukum, yaitu: Kepolisian dan Kejaksaan; perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Analisis yang dikemukakan penulis berkaitan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh KPK yang merupakan salah satu kewenangan yang cukup mengundang pro-kontra di masyarakat. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan atas UU KPK, khususnya untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan penuntutan antara KPK dengan Kejaksaaan agar penertiban hukum acara pidana sesuai dengan asas kompartemensasi.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
KPK yang mempunyai tugas penindakan dan pencegahan korupsi, melakukan kedua tugas tersebut secara tidak seimbang, masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah pemeriksaan LHKPN. Namun hingga saat ini pemeriksaan LHKPN dianggap belum efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan ketentuan mengenai penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN tidak dirumuskan secara rinci dalam UU dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN. KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak secara mendalam, di samping beban tugas KPK yang terlampau berat menjadi penyebab kurang optimalnya tugas pencegahan melalui pemeriksaan LHKPN. Dalam akhir tulisannya, penulis merekomendasikan agar pemeriksaan LHKPN diserahkan kepada lembaga lain, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menurut UU No. 28 Tahun 1999.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok mengenai pengaruh korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia berdasarkan periode pengamatan tahun 2004-2014, dilihat dari parameter jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil analisa regresi Vector Autoregresive Regression (VAR) mengenai pengaruh variabel korupsi terhadap tingkat kemiskinan adalah positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah harus segera menangani secara serius permasalahan korupsi agar proses pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menindak-lanjuti hasil pemeriksaan kasus korupsi, terbukti bahwa kasus korupsi di Indonesia kebanyakan berasal dari sektor pemerintahan. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri telah terbukti bahwa akuntansi forensik melalui audit investigatifnya telah mampu mengungkap berbagai kasus korupsi. Dalam tulisan ini penulis memaparkan apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik serta bagaimana perannya dalam pencegahan, pengungkapan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Akuntan forensik dapat memberikan dukungan kepada manajer, dukungan bagi proses hukum melalui analisa keuangannya, serta sebagai ahli yang dapat dimintai keterangannya dalam pengadilan. Hasil analisa akuntan forensik ini selanjutnya digunakan untuk mendukung atau membantah perbuatan melawan hukum termasuk korupsi.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pencegahan tindakan korupsi dalam proses kebijakan publik yang dianalisis dalam perspektif sosiologi, baik pada dimensi individual maupun dimensi struktural, yang keduanya tidak dapat saling meniadakan. Secara sosiologis, pencegahan tindakan korupsi mempunyai tiga bentuk, yaitu: (a) kewajiban (obligation) dan pengharapan (expectation), (b) kapasitas informasi pelayanan publik sebagai basis tindakan dalam proses pencegahan; dan (c) kehadiran norma-norma yang diikuti oleh sanksi efektif. Oleh karena itu, pengaturan tentang pencegahan tindakan korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita - 2015

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisien sumber-sumber bagi pengembangan pertanian, mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan benih pertanian sejalan dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK nomor 7 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Tulisan ini hendak memetakan permasalahan perbenihan nasional, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan benih pertanian.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Penggabungan bank baik melalui merger, akuisisi atau konsolidasi mutlak diperlukan guna menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020 yang tidak lama lagi. Semakin cepat konsolidasi tersebut dilakukan maka semakin siap perbankan nasional Indonesia menghadapinya. Tulisan ini mencoba menganalisis pentingnya penggabungan bank sebagai persiapan menghadapi pasar keuangan ASEAN 2020 serta manfaat dari penggabungan bank terhadap perekonomian nasional. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam rangka persiapan menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Di Indonesia, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM telah berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kelebihan yang dimiliki UMKM di Indonesia terletak pada produksinya karena sebagian besar tidak menggunakan bahan baku dari luar negeri atau impor sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor. Dengan demikian UMKM dapat menjaga kelangsungan usahanya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Satu dari sembilan pokok agenda pembangunan (Nawacita) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Implementasi dari agenda tersebut dituangkan melalui beberapa program kegiatan, antara lain pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, Program Indonesia Sejahtera, dan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak. Menarik untuk dibahas mengenai perkembangan pekerja anak di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak sehingga semua anak Indonesia dapat kembali ke sekolah dan cita-cita Indonesia bebas pekerja anak dapat terwujud pada tahun 2022.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Menurut survei BPS hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga. Turunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah karena seolah kehidupan nelayan di Indonesia tak memiliki prospek cerah sehingga terjadi migrasi profesi. Strategi komprehensif pemerintah penting dilakukan agar dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan ikan yang pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dengan tetap memperhatikan kesinambungan populasi ikan serta harga ikan di pasaran dapat terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan miskin di pesisir pantai dalam memenuhi kebutuhan keseharian mereka yang terus meningkat, sementara kepastian usaha penangkapan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan masih tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu diperlukan kerja keras pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi, mendorong, dan membantu masyarakat pesisir dan pulau-pulau terkecil dalam mengelola sumber daya pesisir. Penguatan potensi nelayan dalam rangka memperbaiki kapasitas kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif harus dilakukan guna membangun kehidupan yang lebih baik. Tulisan ini mencoba menggali bagaimana kondisi kemiskinan nelayan di Indonesia, cara mereka bertahan hidup dalam kekurangan tersebut, serta pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Tol laut bukan sebuah bentangan jalan tol penghubung antarpulau, melainkan merupakan kegiatan transportasi barang dan penumpang antar pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang jaraknya berjauhan dengan cepat (short sea shiping) menggunakan kapal-kapal besar pendukung konektivitas antarpulau. Konsep tol laut ini ingin membatasi keterlibatan kapal asing dalam pendistribusian logistik. Pemerintah hanya akan membuka dua pelabuhan bagi kapal asing. Terdapat lima elemen penting konsep tol laut peti kemas, antara lain pelayaran rutin dan berjadwal, inland akses yang efektif, pelabuhan yang handal, kecukupan muatan Barat-Timur Timur-Barat, dan shipping industry. Sedangkan untuk tol laut penumpang, elemen utamanya antara lain pelayaran traveling-leisure, integrated transport, destinasi wisata, dan komersial serta spesialisasi pelayanan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang selama ini berjalan dan kemudian menilai dampaknya terhadap pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja. Dengan mengambil kasus di Setjen DPR RI, maka pertanyaan yang akan diajukan melalui penelitian ini adalah: Bagaimana pembentukan perilaku ketaatan pegawai terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan di dalam permasalahan, yaitu menjelaskan pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan menganalisa kasus yang ada di Setjen DPR RI mengacu pada teori pengkondisian operan yang dikemukakan oleh BF. Skinner.

Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan - 2015

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawa kehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Kajian ini menguraikan lebih lanjut bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Pendidikan merupakan investasi nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan, setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemberdayaan muncul sebagai solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh tentang upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah menuju pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dipilih dalam implementasi pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk menggerakkan bangsa ke arah kemajuan secara lebih berkelanjutan.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini akan mendeskripsikan lebih jauh mengenai tujuan kesetaraan gender dalam sustainable development. Selain itu, akan ditelusuri pula bagaimana jalan panjang proses penyusunan SDGs, sehingga dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender sangat terkait erat dengan ketiga dimensi dalam sustainable development. Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana proses penyusunan SDGs; (2) Bagaimana konsep tujuan kesetaraan gender dalam sustainable development/SDGs; dan (3) Bagaimana mainstreaming perspektif gender dalam SDGs?

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup peran dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut tergambar dalam fakta empiris yang tercermin dari sumbangan sektor pertanian pada PDB dan banyaknya masyarakat yang bergantung dan bergerak di sektor pertanian. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung, dua kota yang secara geografis memiliki kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Ada pun fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim.

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN - 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Menjadi sangat tidak adil ketika terjadi perdagangan tunggal AEC 2015, ternyata hanya Indonesia yang sangat ketat dalam pengawasan sementara negara anggota ASEAN lainnya justru bersifat longgar dalam mengawasi persaingan bisnis. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat antarnegara ASEAN sendiri nyatanya masih terdapat perbedaan bagaimana kebijakan atau hukum persaingan tersebut dilakukan karena masing-masing negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan terhadap keberadaan suatu hukum persaingan di tingkat regional.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Menjelang MEA pada akhir 2015 peran e-commerce diprediksi akan meningkat seiring dengan dilaksanakan perdagangan tunggal AEC 2015, namun yang perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya e-commerce adalah kelemahan e-commerce yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen di negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sementara undang-undang perlindungan konsumen Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai e-commerce. Selain itu juga perlu ada penyelesaian sengketa konsumen yang adil dalam transaksi e-commercesehingga kepentingan konsumen terlindungi dengan baik.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pentingnya membangun kerja sama regional dalam mewujudkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, karena aspek ketahanan pangan merupakan masalah krusial dan isu yang sangat sensitif dalam menciptakan stabilitas negara di Kawasan ASEAN.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah peran pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Bebas Batam. Permasalahan yang dihadapi Kota Batam adalah defisit kapasitas pelabuhan, defisit listrik, kekurangan sumber energi, sinergi antara Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta kebijakan fiskal bagi industri galangan kapal.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Sebagai perwujudan perdagangan bebas ASEAN yaitu Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap perberasan. Apalagi di saat bersamaan pemerintah berupaya untuk menjamin ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar beras dikecualikan dalam klausul perdagangan bebas MEA, sehingga komoditas strategis tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti bea masuk (BM) dan kuota impor.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia dengan potensi jumlah usaha kecil dan menengah, kondisi geografis yang subur, jumlah penduduk banyak, lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dan sistem mata uang bebas dapat dijadikan pendorong untuk memajukan perekonomian dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba mendeskripsikan mengenai perilaku konsumen Indonesia saat ini, peran etnosentris konsumen Indonesia dalam menghadapi MEA tahun 2015, dan upaya yang sebaiknya dilakukan agar konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris sehingga mencintai produk lokal dan lebih memilih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sehingga diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai bagaimana sebaiknya upaya pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membuat konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris dan loyal terhadap produk lokal.

Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan - 2013

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial - 2013

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
kebijakan upah minimum yang telah diimplementasikan di Indonesia dengan menjadikan dasar penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebenarnya telah cukup baik, namun untuk meningkatkan objektivitas KHL dalam penyusunan upah minimum, pihak Pemerintah perlu mengakomodasi pandangan kalangan pengusaha yang mengeluhkan beberapa komponen KHL yang dipandang terlalu berlebihan bagi pekerja lajang. Penekanan sebaiknya bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas dan tingkat urgensi kebutuhan akan komponen tersebut. Penulis mengusulkan model pengupahan sektoral untuk mencapai upah yang berkeadilan. Potensi perselisihan antara kalangan pengusaha dan pekerja dapat diatasi jika pihak pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk bersama untuk menetapkan tingkat upah sektoral disertai pembahasan ,mengenai kriteria kinerja sehingga implementasi upah sektoral dapat berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Penulis menggunakan Model Lewis-Ranis-Fei sebagai kerangka kerja untuk menganalisis peran tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil analisis antara lain menunjukkan bahwa (1) Penurunan kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya industrialisasi, namun kondisi ini kontradiksi dengan sumber dayanya yang berlimpah, (2) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian terhadap angkatan kerja cenderung terus menurun walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung meningkat. Model pembangunan ekonomi dualistik antara sektor pertanian dan nonpertanian menunjukkan bahwa surplus tenaga kerja sektor pertanian berkurang dan mulai terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, namun kondisi ini belum menstimulasi kenaikan upah di sektor pertanian, dan (3) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai tambah terkecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu agroindustri dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menjalankan transisi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri/nonpertanian.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Dari aspek ekonomi, penyelenggaraan kesehatan kerja yang baik akan memberikan dampak yang sangat menguntungkan, karena dapat meningkatkan produktivitas. Menurut penulis, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan kerja pada tenaga kerja sektor informal antara lain: (1) Pengembangan jejaring kesehatan kerja; (2) Peningkatan upaya kesehatan kerja dan pencegahan penyakit; (3) Sistem informasi kesehatan kerja; (4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan kerja berbasis kompetensi; dan (5) Membangun komitmen kesehatan kerja dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia dari gangguan kejiwaan, termasuk tenaga kerja. RUU ini diharapkan menjadi pionir dalam pengelolaan segala aspek kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Norma yang diatur dalam RUU Kesehatan Jiwa, diharapkan dapat mendorong perbaikan pengaturan ketenagakerjaan yang selama ini masih berfokus pada kesehatan fisik.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Menurut penulis, Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) sebagai kaidah hukum mempunyai hubungan yang disharmonis dengan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berlaku di Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap UU PPTKILN dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan kewenangan serta disharmonsi peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan pendelegasian pasal-pasal yang mengatur tentang urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, pengawasan dan mekanisme pengawasan, dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan TKI dengan menghapuskan ketentuan Pasal 23.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Perlunya pemeriksaan psikologi dalam penempatan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga. Mengacu kepada National Academy of Sciences, penulis menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi merupakan metode terbaik, teradil, dan terakurat untuk memberi gambaran terkait individu. Pada praktiknya, pemeriksaan psikologi belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU PPTKILN dan peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi penempatan pekerja migran perlu dilakukan pemeriksaan psikologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini tidak hanya akan berimplikasi pada proses penempatan, namun juga pada perlindungan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga secara keseluruhan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Penulis berpendapat peluang terjadinya migrasi tenaga kerja berpotensi menguntungkan bagi Indonesia, mengingat tingkat pengangguran di negara ini relatif lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Sayangnya saat ini Indonesia baru mampu menyediakan lebih banyak tenaga kerja untuk sektor informal. Mengingat rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini akan mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik, terutama ketika bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, harus ada perbaikan mutu atau kualitas dari tenaga kerja Indonesia, supaya mempunyai nilai lebih yang ditawarkan kepada penyedia kerja agar dapat dipertimbangkan di pasar lokal maupun global. Agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi, diperlukan input penunjang tenaga kerja yang meliputi kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sektor energi baru terbarukan menjadi sangat penting dalam SDGs karena Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) tanggal 16 Januari 2012 telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun energi terbarukan internasional. Peningkatan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu energi karena didasari oleh keinginan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus dapat memanfaatkan potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang dimilikinya. Akan tetapi mengingat keterbatasan sumber dana, teknologi dan sumberdaya manusia, Indonesia masih membutuhkan kerjasama luarnegeri untuk mengeksploitir potensi yang dimilikinya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia yang menghadapi dua tantangan besar yaitu kemiskinan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kedua hal ini telah mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman flora fauna, penulis mengusulkan perlunya kerjasama yang terintegrasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Baik negara maju maupun negara berkembang harus mampu mengembangkan kerjasama untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan kalangan pengusaha dan LSM harus mampu bekerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Semua stakeholder harus mengambil tindakan yang tepat dan membentuk basis bagi kemitraan internasional.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di Indonesia, bahkan sebagian besar tengah mengalami kepunahan sebelum dimanfaatkan potensinya. Hal ini tidak saja menjadi masalah bagi Indonesia tetapi juga dunia. Bagaimana upaya dunia dan Indonesia untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan memanfaatkannya secara berkelanjutan menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Dalam analisisnya, penulis berpendapat bahwa paling tidak ada dua paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi perikanan, yaitu: 1) diatur dengan sistem zonasi, dan 2) kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, baik Pemerintah dan pemerintah daerah. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memerhatikan faktor lingkungan (terutama ekosistem pesisir), ekonomi, dan sosial, melalui: pemetaan keragaan perikanan di Indonesia, dan melakukan analisis bioekonomik sumber daya ikan di Indonesia

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Membahas tentang masih adanya kesenjangan antara retorika dan praktik tentang peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia, meskipun masyarakat internasional mengakui hal itu sebagai isu penting dalam pengelolaan sumber daya air. Di dalam analisisnya, Dina martiany berpendapat bahwa tanggung jawab untuk mengambil dan menyediakan air bersih di rumah tangga sebenarnya berada di tangan perempuan, akan tetapi laki-laki masih memegang kendali dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Melihat pada kondisi seperti itu, maka keterlibatan peran perempuan dan pengintegrasian perspektif gender menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Analisis dalam tulisan ini terfokus pada peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya air.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Membahas peran penting sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Didalam analisisnya, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa kebijakan impor pangan telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap gejolak pangan dunia. Perubahan harga pangan global akan mempengaruhi kondisi pangan dalam negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dibarengi konservasi lingkungan. Untuk itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya lokal. Ketahanan pangan selain sebagai syarat pemenuhan hak azasi pangan rakyat juga merupakan pilar bagi kedaulatan bangsa. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan dengan tetap memperhatikan konsep keberlanjutan. Kemampuan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia terbatas sehingga perlu dilestarikan agar masa depan generasi penerus tidak akan terganggu

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
membahas tentang kaitan pola konsumsi masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Menurutnya, pola konsumsi berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan yang hendak kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Karena itu, agar pembangunan tetap berkelanjutan maka pola konsumsi masyarakat harus diubah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala tindakan manusia tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup jangka panjang bumi dan biosfer

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Membahas masalah perumahan yang dapat berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Analisis diarahkan kepada deskripsi tentang kebijakan bidang perumahan dalam rangka mengurangi jumlah permukiman kumuh, pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak layak pada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang perlu dikembangkan dalam menurunkan jumlah permukiman kumuh adalah dengan memajukan pembangunan permukiman yang berkelanjutan (promoting sustainable human settlement development). Upaya ini dapat dilakukan baik melalui pencegahan berkembangnya permukiman kumuh baru maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan yang masih dihadapi dan berusaha diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Sebagian penduduk Indonesia dan dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan sehari maksimal US$ 1,25. Dengan pendapatan sebesar itu, bukan hanya kecukupan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi. Namun juga pada pelayanan kesehatan serta pendidikan.1 Berdasar penilaian tersebut, pemerintah terlebih oleh masyarakat dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal dalam setiap pergantian pemimpin negara Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu misi utama mereka disamping misi-misi yang lainnya.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →