Buku Lintas Tim

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional - 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
ulisan Dewi Sendhikasari D. yang berjudul “Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional”, mengawali tulisan tema pertama buku ini. Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan energi nasional menjadi salah satu kebijakan utama perekonomian Indonesia. Berbagai peraturan telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan energi nasional. Sebagai salah satu urusan pemerintahan pilihan yang konkuren, urusan energi dan sumber daya mineral juga diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, dengan adanya perubahan UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan pembagian kewenangan. Hal ini menimbulkan beberapa dampak, seperti adanya tumpang-tindih kewenangan antara UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kesiapan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengambil alih beberapa kewenangan tersebut termasuk di dalamnya kelembagaan, aparatur, pendanaan, prasarana, dan dokumen. Hal tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lanjutan, terlebih lagi belum tuntasnya penyiapan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu upaya bersama dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyiapkan masa transisi kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Dewi Wuryandani dalam karya tulisnya berjudul “Pengembangan EBT Dalam Mendukung Kebijakan Kedaulatan Energi”, menilai bahwa kemandirian pengelolaan energi, ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri membutuhkan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan energi juga perlu dilakukan secara efisien di semua sektor. Oleh karena itu, upaya mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih besar dan secara optimal untuk penyediaan tenaga listrik, penelitian dan kajian kelayakan merupakan salah salah satu faktor penting. Dengan demikian, berbagai kajian ataupun studi pemanfaatan energi lain seperti energi nuklir dalam penyediaan tenaga listrik merupakan ruang kemungkinan yang harus terus didorong sehingga permasalahan ketersediaan pasokan energi untuk tenaga listrik akan dapat dikelola secara baik.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Tulisan berikutnya ditulis oleh Sdr. Ariesy Tri Mauleny, dengan judul “Kesiapan Indonesia Menuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan”. Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Sampai saat ini, sebagai negara kepulauan yang begitu luas, Indonesia belum mampu memenuhi pasokan listrik ke seluruh wilayah. Selain masih banyak daerah yang defisit listrik, pertumbuhan rasio elektrifikasi juga tidak merata di seluruh daerah. Pendapatan yang diperoleh PLN selaku kuasa pemegang usaha penyedia listrik, masih jauh dari beban usaha yang dikeluarkan dalam produksi dan pembelian listrik sehingga defisit keuangan terus menggerus keuangan negara melalui kebijakan subsidi. Kesiapan Indonesia menuju ketenagalistrikan nasional berkelanjutan sangat ditentukan dari kemampuannya mengubah mindset dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal lain menyangkut ambivalensi regulasi, keterbatasan dana, BPP yang lebih tinggi, ketidakpastian pasokan energi dan teknologi pengembangan listrik yang belum terarah. Untuk itu perlu upaya terencana, bertahap dan berkelanjutan yang dimulai dari restrukturisasi manajemen pusat sampai dengan regionalisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas iklim investasi bagi infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit, transmisi maupun distribusinya. Selain itu, pengembangkan riset dan teknologi listrik yang efisien yang berkolaborasi dengan industri nasional dengan memanfaatkan sumber daya utama di masing-masing wilayah dan mengedepankan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan juga penting. Kehadiran regulasi yang memberikan insentif bagi konsumen yang melakukan penghematan dan mengapresiasi produsen yang menyediakan barang hemat energi pun perlu didorong implementasinya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Nidya Waras Sayekti dalam karya tulisnya yang berjudul “Human Capital dan Perannya Dalam Mendukung Kemandirian Energi Nasional” telah menyoroti arti pentingnya aspek human capital dalam sektor energi nasional. Nidya menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penataan aspek fundamental dan inovasi di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu keputusan penting yang telah ditetapkan adalah penguatan sumber daya manusia dan organisasi. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam pengembangan sektor energi. Sumber daya manusia bukan lagi hanya sebagai sumber daya namun sebagai aset yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta mendirikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM-ESDM) yang menyelenggarakan pelatihan bagi internal dan akreditasi bagi lembaga eksternal dalam rangka penguatan human capital di sektor energi. Selain program-program yang telah dilaksanakan tersebut, kiranya pemerintah juga dapat melakukan perbaikan atas sistem dan tata kelola human capital (human capital management) yang telah ada sehingga Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sebagai upaya mewujudkan kemandirian energi.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan yang disiapkan oleh Sdr. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi menegaskan bahwa Dalam mengambil kebijakan penyesuaian harga gas bumi Pemerintah harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu keekonomian lapangan gas bumi dan rantai perdagangan gas bumi. Dalam hal keekonomian lapangan gas bumi, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan harga gas adalah menetapkan batas atas harga gas bumi pada saat harga sedang naik dan memberikan kebijakan insentif terkait volume produksi pada saat harga sedang turun. Sedangkan kebijakan Pemerintah terkait rantai perdagangan gas bumi adalah membebankan pengurangan margin keuntungan kepada pihak distributor dan pedagang gas sekaligus menjaga margin keuntungan perusahaan transmisi gas. Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, Pemerintah harus terus mendorong pembangunan sistem perpipaan berjenis open access karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam proses bisnis gas bumi sehingga secara keseluruhan dapat mendorong peningkatan penggunaan gas bumi oleh semua golongan konsumen

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hariyadi menyoroti isu kelayakan pelembagaan dana ketahanan energi nasional (DKE). Hariyadi menyimpulkan bahwa pelembagaan DKE atau apapun nomenklatur dan format kelembagaan pengelolaannya, pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan penting, yakni pengelolaan sensivitas politik akibat masih kentalnya pertimbangan kepentingan populisme politik para pengambil keputusan. Tantangan berikutnya mencakup penyiapan dasar legalitas kebijakan DKE yang lebih operasional berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan terkait. Terakhir, isu kelembagaan pengelolaan DKE. Belum jelasnya kelembagaan pengelola DKE selama inisiasi kebijakan tersebut telah menimbulkan kontroversi persoalan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan DKE karena besarnya potensi dana yang akan dikelola. Tentu tantangan lain pun masih harus dikelola, misalnya terkait dengan isu dukungan dan pengisian SDM pengelola badan pengelola, serta batas-batas pengelolaan dan/atau penggunaan DKE itu sendiri.

Prospek dan Strategi Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean - 2016

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisbet memperlihatkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di ASEAN. Ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu kunci bagi industri pariwisata dalam mencapai sasarannya, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara. Sebagai contoh semakin spesifik dan kreatif produk-produk kerajinan (handicraft, kain tenun, ukiran) yang ditawarkan oleh sebuah wilayah tujuan wisata, maka akan semakin menarik calon wisatawan berkunjung ke daerah tersebut dan membelinya sebagai souvenir

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
hasil penelitian Adirini Pujayanti menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan. Kekayaan alam, budaya, dan manusia Indonesia dapat menghasilkan potensi besar ketika digabungkan dengan kreativitas sehingga dapat memberikan kontribusi tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga dalam penguatan citra dan identitas bangsa. Produk ekonomi kreatif mampu menjadi branding nasional Indonesia yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi publik di luar negeri untuk datang dan membeli produk dimaksud. Dalam industri ini ada penguatan produk-produk lokal, dan secara eksternal akan memunculkan kekuatan Indonesia melalui nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pariwisata.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Humphrey Wangke menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha membuka akses untuk perdagangan dan investasi. Berbagai forum pertemuan di tingkat regional Asia Tenggara maupun internasional dilakukan agar produk ekonomi kreatif Indonesia dapat lebih mudah diterima oleh pasar. Untuk mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, diperlukan suatu terobosan dalam diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan keinginan agar Indonesia menjadi basis produksi untuk ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara tercapai.

Reformulasi Kebijakan Sektor Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi - 2016

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba melakukan analisa terhadap dinamika, regulasi pengelolaan migas hingga membahas kompleksitas pengelolaan migas di Indonesia. Ditambah lagi pembahasan mengenai pengeolaan migas di Indonesia. Tulisan ini ditutup dengan paradigma baru dan tantangan ke depan pengelolaan migas di Indonesia

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Menurut Yuni Sudarwati permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah internalisasi semangat dan nilai Wonderful Indonesia di kalangan pengelola pariwisata dan masyarakat luas. Keberhasilan Wonderful Indonesia menaikkan brand value Indonesia, mendongkrak country image, dan menaikkan trust, harus dikomplemen dengan kemampuan untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata di dalam negeri. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia di antaranya disebabkan oleh kendala ketersediaan, kemudahan, biaya tinggi transportasi dan akomodasi, kepedulian terhadap kebersihan, konservasi lingkungan, di samping permasalahan terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. Reformulasi kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia harus diarahkan pada peningkatan daya saing tersebut, sehingga bukan saja target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat diraih tetapi lama tinggalnya juga akan meningkat. Dalam perspektif internalisasi strategi dan keberhasilan pemasaran pariwisata ini perlu juga digugah dan difasilitasi kesadaran berwisata di dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sokoguru ekonomi masyarakat dengan populasi tinggi dan sebagian besar bersifat informal, dengan sejumlah permasalahan khususnya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan Sony Hendra Permana menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemasaran dan distribusi produk yang dihadapi UMKM. Perkembangan internet dan e-commerce melalui situs belanja online berpotensi untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi pemasaran produk UMKM, baik untuk tujuan pemasaran dalam negeri maupun ekspor. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya pemerintah daerah dapat menampilkan produk-produk UMKM pada website resmi Pemda, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa produk tersebut memiliki keaslian dan berkualitas baik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang mampu mendukung kemajuan teknologi TIK memperluas jangkauan, dan kecepatan akses internet di seluruh Indonesia. Di samping itu, diperlukan upaya optimalisasi fungsi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang handal dan aman untuk mendukung kegiatan pemasaran UMKM

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pada usianya yang telah melebihi setengah abad, perkem- bangan koperasi masih jauh dari yang dinginkan oleh segenap rakyat. Kiprah koperasi yang diharapkan dapat berperan besar dalam perekonomian masih jauh dari harapan, hal ini tergambar dari sumbangan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi sangat menyedihkan mengingat lembaga ini disebut sebagai pilar dan soko guru perekonomian nasional seharusnya mampu berperan penting dalam mendorong perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian perkembangan selama ini belum mampu membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat untuk menggunakan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan melalui koperasi yang lebih maju dalam inovasi.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Polimek kebijakan divestasi PMA di sektor di sektor usaha perbenihan hortikultura muncul karena beberapa pihak melihat belum siapnya produsen hortikultura lokal dan kekhawatiran terganggunya produksi benih hortikultura nasional yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan PMA. Berdasarkan data tentang jumlah perusahaan dan output produsen benih lokal hortikultura, kebijakan tersebut justru menjadi insentif dan relatif tidak mengganggu perkembangan investasi di bidang hortikultura.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya keterkaitan antarbangsa dan persaingan antarbangsa. Keterkaitan dan ketergantungan antarnegara sebagai akibat globalisasi akan menimbulkan persaingan yang akan memperketat daya saing antarnegara dalam hubungan perdagangan. Dengan globalisasi setiap negara berkepentingan untuk meningkatkan daya saing karena hanya negara yang memiliki daya saing produk dan SDM yang baik dan dengan dukungan infrastruktur, teknologi, sistem dan kualitas kerja yang efisien, dan budaya korporasi yang baik, yang akan mampu memanfaatkan dan menang dalam percaturan global.17 Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, pengaruh perekonomian dunia secara signifikan dapat memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui indikator ratio elektrifikasi. Kondisi saat ini, sampai tahun 2015 ratio elektrifikasi listrik di Indonesia baru mencapai 88,3 persen. Melalui program pembangunan listrik 35.000 megawatt diharapkan ratio elektrifikasi pada tahun 2019 mencapai 97,3 persen dan 100 persen diharapkan dapat dicapai pada tahun 2020

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Secara umum, BUMN ditandai dengan rendahnya profitabilitas aset, yang disebabkan rendahnya utilisasi aset, dan akibat overinvestment pada masa lampau serta rendahnya laba yang dihasilkan atau bahkan merugi, antara lain akibat tingginya biaya produksi dan hutang perusahaan di masa lampau. Pemerintah perlu menetapkan pengukuran kinerja BUMN yang berbeda berdasarkan pemetaan fungsi BUMN apakah BUMN berorientasi mencari keuntungan, perintis, ataupun BUMN yang murni melakukan pelayanan publik. Berdasarkan ukuran tersebut, pemerintah dapat menerapkan mekanisme reward and punishment atas kinerja yang dicapai.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Perubahan penggunaan dan kebutuhan konsumen dan bisnis serta munculnya ekonomi digital akan memiliki dampak yang signifikan pada kebutuhan jaringan infrastruktur di pasar maju dan berkembang. Pemerintah harus mendukung kebijakan yang mendorong investasi jaringan digital untuk memenuhi pertumbuhan perdagangan di masa depan, termasuk menghilangkan hambatan untuk menggelar teknologi berbiaya rendah seperti small cells, eksperimen dengan model harga komersial baru serta rasionalisasi peraturan yang lama.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah: Peran Legislasi, Aspek Tematik, dan Pemerataan - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Daerah yang memiliki otonomi khusus memiliki kewenangan yang berbeda dari daerah lainnya, di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki bobot yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dibanding pemerintah pusat. Persoalannya dengan berlakunya otonomi khusus Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh apakah mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkecil jarak ketertinggalan provinsi tersebut dengan daerah lain atau secara nasional.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur pedoman penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas telah diatur asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Namun, dalam praktiknya banyak peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga harus dicabut. Pada sisi lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masih banyak yang cenderung memberatkan masyarakat maupun investor, sehingga berdampak kontraproduktif bagi daerah itu sendiri. Tulisan ini akan menganalisis peran legislasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Walaupun sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan yang utama (leading sector) di Provinsi Sumatera Barat dengan share relative besar terhadap PDRB dari tahun ke tahun, namun pembangunan pertanian di Sumatera Barat perlu dioptimalkan di masa datang terutama dikaitkan dengan masuknya produk-produk pangan impor ke pasar domestik. Permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemda Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian daerah? Sementara permasalahan yang dihadapi sektor ekonomi unggulan Provinsi Bali adalah kurang dikembangkannya sektor pertanian (perikanan, peternakan dan perkebunan) dalam 10 tahun terakhir (2003-2013). Permasalahannya adalah bagaimana pemda Provinsi Bali mengembangkan sektor ekonomi unggulan lainnya guna meningkatkan kontribusi terhadap PDB Bali di masa datang?

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apapun bentuknya diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan perekonomian, terutama setelah kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam kegiatan perekonomian yang semakin tersebar akibat semakin banyaknya berbagai dana-dana yang dikucurkan melalui kebijakan keuangan pusat dan daerah, tentunya dibutuhkan lembaga intermediasi hingga tingkat kota dan kabupaten. Hal ini penting mengingat lembaga-lembaga keuangan seperti bank sangat sulit diakses oleh masyarakat desa dan usaha mikro. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat agar dapat diakses. Namun demikian dalam hal ini perlu kesiapan LKM dan pemerintah dalam pelaksaanaan regulasi tersebut.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Tulisan ini diarahkan untuk menjawab dua hal, yakni sejauh mana peran Provinsi Papua dalam upaya kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan secara nasional dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan diperkuat dalam RPJMN 2015-2019. Tulisan ini juga ditujukan untuk menganalisis seberapa penting isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan mendapatkan perhatian dalam kerangka RPJMN 2015-2019 dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi AKD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini di arahkan untuk mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pemerataan pembangunan sebagai upaya meminimalisasi ketimpangan antar wilayah/daerah di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas mengenai konsepsi mengapa perlu kebijakan pemerataan pembangunan, masalah dan tantangan pemerataan pembangunan dan yang terakhir mengupas mengenai kebijakan apa saja yang telah dan akan pemerintah lakukan terkait pemerataan pembangunan ini.

DPR RI Menuju Parlemen Modern - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Perlunya penguatan DPR dalam konteks menghadapi perubahan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat yang menuntut “lebih” terhadap para wakilnya. Pencanangan “Parlemen Modern” oleh Pimpinan DPR harus menjadi landasan bagi semua stakeholders terutama para Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi. Persoalannya adalah bagaimana pola yang tepat untuk meningkatkan kinerja representasi (keterwakilan) ini? Apakah hanya dengan membangun sarana dan prasarana yang berbasis fisik semata seperti jaringan internet serta bangunan fisik? Atau juga kita harus melakukan perubahan mindset baik karyawan, tenaga ahli, staf anggota, dan para Anggota DPR-nya bahwa bekerja di lembaga perwakilan rakyat (DPR) adalah kerja untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga harus dibangun kesadaran terhadap hal itu.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sebagaimana di parlemen internasional, tuntutan untuk menghadirkan parlemen sebagai lembaga demokratis di Indonesia juga semakin menguat. Tuntutan agar lembaga parlemen lebih transparan, akuntabel, dapat diakses publik, dan bersih dari korupsi semakin besar. Ini artinya, tuntutan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi di DPR RI harus direspons segera. Tulisan ini menggambarkan bagaimana e-Parlemen dalam dunia internasional; bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi di DPR RI; apa yang harus dipersiapkan oleh DPR RI untuk membangun e-parlemen; dan apa yang menjadi tantangannya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Usulan mengenai dibentuknya Rumah Aspirasi oleh DPR diawali dengan wacana usulan diadakannya dana aspirasi. Beberapa tahun lalu, usulan ini sudah menggema. Kala itu, usulan tersebut tidak berhasil membuahkan kenyataan. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dimunculkan lagi ide pembangunan rumah aspirasi. Wacana itu diperkirakan akan menggunakan uang Negara hingga 112 miliar rupiah. Dengan jumlah legislator 560 orang, maka diperkirakan akan mendapat jatah 200 juta rupiah per tahun per Anggota Dewan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Harapan masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, sudah dapat dipercepat melalui sistem online pengaduan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan masyarakat untuk juga mendapatkan kecepatan tindak lanjut oleh DPR atas pengaduan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keinginan DPR menjadi parlemen modern khususnya melalui kegiatan pengaduan masyarakat secara online dapat efektif dilaksanakan, terutama bila dikaitkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat?

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan masyarakat ke arah masyarakat modern yaitu masyarakat informasi membuat parlemen mau tidak mau bertransformasi ke arah yang sama – yaitu menuju parlemen modern. Tulisan ini bermaksud membahas permasalahan tentang “bermedia sosial dalam kerangka menuju parlemen modern di era demokrasi modern, studi kasus pada media sosial DPR RI.”

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya UU harusnya dibentuk untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat menjalankan perbuatan hukum tertentu dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan UU yang responsif?

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Konstruksi politik regulasi desa yang kuat secara otonom dengan tetap meletakkan relasi kelembagaannya sebagai bagian utuh NKRI, menjadi substansi politik pentimg bagi hubungan state-society terhadap penguatan demokrasi partisipatoris sipil. Persoalannya adalah, bagaimana nilai-nilai politik sipil demokrasi partisipatoris yang ditawarkan oleh UU Desa? Hal-hal apa saja yang diperkirakan dapat menjadi kendala penghambat dan sebaliknya peluang kreatif bagi hadirnya nilai-nilai demokrasi partisipatoris tersebut nantinya dapat terjadi di lapangan?

Isu-Isu Internasional Kontemporer - 2015

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Parlemen merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam perumusan peraturan, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan. Namun sayangnya hingga saat ini, penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah koordinasi pemerintah dengan susunan keanggotaan tim penanggulangan yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah. Padahal UNDP sebagai lembaga PBB di bidang pembangunan telah mendorong keterlibatan parlemen dalam penanggulangan kemiskinan sejak 2002. Bahkan Bank Dunia, sejak tahun 2000 secara global telah mendukung keikutsertaan parlemen sebagai pihak yang melaksanakan advokasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Interfaith dialogue merupakan salah satu bentuk soft power diplomacy yang diharapkan untuk membangun kerukunan dan saling pengertian diantara umat beragama untuk mencegah terjadinya konflik yang membawa nama agama. Interfaith dialogue mempunyai peran yang tidak kecil dalam mewujudkan dunia yang lebih toleran dan damai meskipun usaha ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak mendapat dukungan yang semestinya dari banyak pihak. Semua individu harus mendukung terwujudnya perdamaian melalui forum interfaith dialogue mulai dari golongan elit, politisi, cendekiawan, pelajar, aktifis hingga golongan masyarakat terbawah.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis desriptif data yang dipaparkan secara detail. Sumber emisi dibatasi pada emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi darat khususnya kendaraan bermotor berjenis mobil dan motor. Analisis terhadap peran parlemen baik dalam negeri maupun dalam skala internasional dilakukan dengan pendekatan manajemen lingkungan yang merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama pembangunan nasional Indonesia, sehingga mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan terciptanya good governance menjadi agenda besar penyelenggara negara saat ini. Pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dirumuskan dalam political will berupa arah kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk dengan membentuk KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan kajian politik hukum pemberantasan korupsi dilihat dari arah kebijakan pemberantasan korupsi KPK selama tahun 2011-2015 dan arah kebijakan pemberantasan korupsi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya perlu disinkronkan dan dirumuskan dalam suatu grand design pemberantasan korupsi nasional, dengan memposisikan KPK secara tepat dalam sistem ketatanegaraan dan integrated criminal justice system untuk mengefektifkan fungsi KPK sebagai trigger mechanism.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu fungsi KPK adalah sebagai trigger mechanism yang berarti lembaga yang mendorong atau menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam fungsi ini, KPK dinilai belum berhasil karena lembaga penegak hukum lain tetap dipandang korup dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini adalah bagaimana fungsi KPK sebagai trigger mechanism dalam Sistem Peradilan Pidana. Tulisan ini menyimpulkan bahwa fungsi KPK sebagai trigger mechanism belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut antara lain adalah: peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih; hambatan psikologis hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi utama penegakan hukum, yaitu: Kepolisian dan Kejaksaan; perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Analisis yang dikemukakan penulis berkaitan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh KPK yang merupakan salah satu kewenangan yang cukup mengundang pro-kontra di masyarakat. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan atas UU KPK, khususnya untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan penuntutan antara KPK dengan Kejaksaaan agar penertiban hukum acara pidana sesuai dengan asas kompartemensasi.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
KPK yang mempunyai tugas penindakan dan pencegahan korupsi, melakukan kedua tugas tersebut secara tidak seimbang, masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah pemeriksaan LHKPN. Namun hingga saat ini pemeriksaan LHKPN dianggap belum efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan ketentuan mengenai penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN tidak dirumuskan secara rinci dalam UU dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN. KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak secara mendalam, di samping beban tugas KPK yang terlampau berat menjadi penyebab kurang optimalnya tugas pencegahan melalui pemeriksaan LHKPN. Dalam akhir tulisannya, penulis merekomendasikan agar pemeriksaan LHKPN diserahkan kepada lembaga lain, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menurut UU No. 28 Tahun 1999.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok mengenai pengaruh korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia berdasarkan periode pengamatan tahun 2004-2014, dilihat dari parameter jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil analisa regresi Vector Autoregresive Regression (VAR) mengenai pengaruh variabel korupsi terhadap tingkat kemiskinan adalah positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah harus segera menangani secara serius permasalahan korupsi agar proses pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menindak-lanjuti hasil pemeriksaan kasus korupsi, terbukti bahwa kasus korupsi di Indonesia kebanyakan berasal dari sektor pemerintahan. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri telah terbukti bahwa akuntansi forensik melalui audit investigatifnya telah mampu mengungkap berbagai kasus korupsi. Dalam tulisan ini penulis memaparkan apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik serta bagaimana perannya dalam pencegahan, pengungkapan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Akuntan forensik dapat memberikan dukungan kepada manajer, dukungan bagi proses hukum melalui analisa keuangannya, serta sebagai ahli yang dapat dimintai keterangannya dalam pengadilan. Hasil analisa akuntan forensik ini selanjutnya digunakan untuk mendukung atau membantah perbuatan melawan hukum termasuk korupsi.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pencegahan tindakan korupsi dalam proses kebijakan publik yang dianalisis dalam perspektif sosiologi, baik pada dimensi individual maupun dimensi struktural, yang keduanya tidak dapat saling meniadakan. Secara sosiologis, pencegahan tindakan korupsi mempunyai tiga bentuk, yaitu: (a) kewajiban (obligation) dan pengharapan (expectation), (b) kapasitas informasi pelayanan publik sebagai basis tindakan dalam proses pencegahan; dan (c) kehadiran norma-norma yang diikuti oleh sanksi efektif. Oleh karena itu, pengaturan tentang pencegahan tindakan korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita - 2015

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisien sumber-sumber bagi pengembangan pertanian, mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan benih pertanian sejalan dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK nomor 7 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Tulisan ini hendak memetakan permasalahan perbenihan nasional, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan benih pertanian.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Penggabungan bank baik melalui merger, akuisisi atau konsolidasi mutlak diperlukan guna menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020 yang tidak lama lagi. Semakin cepat konsolidasi tersebut dilakukan maka semakin siap perbankan nasional Indonesia menghadapinya. Tulisan ini mencoba menganalisis pentingnya penggabungan bank sebagai persiapan menghadapi pasar keuangan ASEAN 2020 serta manfaat dari penggabungan bank terhadap perekonomian nasional. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam rangka persiapan menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Di Indonesia, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM telah berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kelebihan yang dimiliki UMKM di Indonesia terletak pada produksinya karena sebagian besar tidak menggunakan bahan baku dari luar negeri atau impor sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor. Dengan demikian UMKM dapat menjaga kelangsungan usahanya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Satu dari sembilan pokok agenda pembangunan (Nawacita) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Implementasi dari agenda tersebut dituangkan melalui beberapa program kegiatan, antara lain pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, Program Indonesia Sejahtera, dan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak. Menarik untuk dibahas mengenai perkembangan pekerja anak di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak sehingga semua anak Indonesia dapat kembali ke sekolah dan cita-cita Indonesia bebas pekerja anak dapat terwujud pada tahun 2022.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Menurut survei BPS hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga. Turunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah karena seolah kehidupan nelayan di Indonesia tak memiliki prospek cerah sehingga terjadi migrasi profesi. Strategi komprehensif pemerintah penting dilakukan agar dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan ikan yang pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dengan tetap memperhatikan kesinambungan populasi ikan serta harga ikan di pasaran dapat terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan miskin di pesisir pantai dalam memenuhi kebutuhan keseharian mereka yang terus meningkat, sementara kepastian usaha penangkapan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan masih tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu diperlukan kerja keras pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi, mendorong, dan membantu masyarakat pesisir dan pulau-pulau terkecil dalam mengelola sumber daya pesisir. Penguatan potensi nelayan dalam rangka memperbaiki kapasitas kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif harus dilakukan guna membangun kehidupan yang lebih baik. Tulisan ini mencoba menggali bagaimana kondisi kemiskinan nelayan di Indonesia, cara mereka bertahan hidup dalam kekurangan tersebut, serta pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Tol laut bukan sebuah bentangan jalan tol penghubung antarpulau, melainkan merupakan kegiatan transportasi barang dan penumpang antar pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang jaraknya berjauhan dengan cepat (short sea shiping) menggunakan kapal-kapal besar pendukung konektivitas antarpulau. Konsep tol laut ini ingin membatasi keterlibatan kapal asing dalam pendistribusian logistik. Pemerintah hanya akan membuka dua pelabuhan bagi kapal asing. Terdapat lima elemen penting konsep tol laut peti kemas, antara lain pelayaran rutin dan berjadwal, inland akses yang efektif, pelabuhan yang handal, kecukupan muatan Barat-Timur Timur-Barat, dan shipping industry. Sedangkan untuk tol laut penumpang, elemen utamanya antara lain pelayaran traveling-leisure, integrated transport, destinasi wisata, dan komersial serta spesialisasi pelayanan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang selama ini berjalan dan kemudian menilai dampaknya terhadap pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja. Dengan mengambil kasus di Setjen DPR RI, maka pertanyaan yang akan diajukan melalui penelitian ini adalah: Bagaimana pembentukan perilaku ketaatan pegawai terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan di dalam permasalahan, yaitu menjelaskan pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan menganalisa kasus yang ada di Setjen DPR RI mengacu pada teori pengkondisian operan yang dikemukakan oleh BF. Skinner.

Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan - 2015

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawa kehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Kajian ini menguraikan lebih lanjut bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Pendidikan merupakan investasi nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan, setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemberdayaan muncul sebagai solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh tentang upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah menuju pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dipilih dalam implementasi pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk menggerakkan bangsa ke arah kemajuan secara lebih berkelanjutan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup peran dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut tergambar dalam fakta empiris yang tercermin dari sumbangan sektor pertanian pada PDB dan banyaknya masyarakat yang bergantung dan bergerak di sektor pertanian. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung, dua kota yang secara geografis memiliki kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Ada pun fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim.

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN - 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Menjadi sangat tidak adil ketika terjadi perdagangan tunggal AEC 2015, ternyata hanya Indonesia yang sangat ketat dalam pengawasan sementara negara anggota ASEAN lainnya justru bersifat longgar dalam mengawasi persaingan bisnis. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat antarnegara ASEAN sendiri nyatanya masih terdapat perbedaan bagaimana kebijakan atau hukum persaingan tersebut dilakukan karena masing-masing negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan terhadap keberadaan suatu hukum persaingan di tingkat regional.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Menjelang MEA pada akhir 2015 peran e-commerce diprediksi akan meningkat seiring dengan dilaksanakan perdagangan tunggal AEC 2015, namun yang perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya e-commerce adalah kelemahan e-commerce yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen di negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sementara undang-undang perlindungan konsumen Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai e-commerce. Selain itu juga perlu ada penyelesaian sengketa konsumen yang adil dalam transaksi e-commercesehingga kepentingan konsumen terlindungi dengan baik.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pentingnya membangun kerja sama regional dalam mewujudkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, karena aspek ketahanan pangan merupakan masalah krusial dan isu yang sangat sensitif dalam menciptakan stabilitas negara di Kawasan ASEAN.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah peran pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Bebas Batam. Permasalahan yang dihadapi Kota Batam adalah defisit kapasitas pelabuhan, defisit listrik, kekurangan sumber energi, sinergi antara Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta kebijakan fiskal bagi industri galangan kapal.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Sebagai perwujudan perdagangan bebas ASEAN yaitu Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap perberasan. Apalagi di saat bersamaan pemerintah berupaya untuk menjamin ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar beras dikecualikan dalam klausul perdagangan bebas MEA, sehingga komoditas strategis tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti bea masuk (BM) dan kuota impor.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia dengan potensi jumlah usaha kecil dan menengah, kondisi geografis yang subur, jumlah penduduk banyak, lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dan sistem mata uang bebas dapat dijadikan pendorong untuk memajukan perekonomian dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba mendeskripsikan mengenai perilaku konsumen Indonesia saat ini, peran etnosentris konsumen Indonesia dalam menghadapi MEA tahun 2015, dan upaya yang sebaiknya dilakukan agar konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris sehingga mencintai produk lokal dan lebih memilih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sehingga diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai bagaimana sebaiknya upaya pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membuat konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris dan loyal terhadap produk lokal.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →