Buku Lintas Tim

Isu-Isu Internasional Kontemporer - 2015

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Parlemen merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam perumusan peraturan, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan. Namun sayangnya hingga saat ini, penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah koordinasi pemerintah dengan susunan keanggotaan tim penanggulangan yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah. Padahal UNDP sebagai lembaga PBB di bidang pembangunan telah mendorong keterlibatan parlemen dalam penanggulangan kemiskinan sejak 2002. Bahkan Bank Dunia, sejak tahun 2000 secara global telah mendukung keikutsertaan parlemen sebagai pihak yang melaksanakan advokasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Interfaith dialogue merupakan salah satu bentuk soft power diplomacy yang diharapkan untuk membangun kerukunan dan saling pengertian diantara umat beragama untuk mencegah terjadinya konflik yang membawa nama agama. Interfaith dialogue mempunyai peran yang tidak kecil dalam mewujudkan dunia yang lebih toleran dan damai meskipun usaha ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak mendapat dukungan yang semestinya dari banyak pihak. Semua individu harus mendukung terwujudnya perdamaian melalui forum interfaith dialogue mulai dari golongan elit, politisi, cendekiawan, pelajar, aktifis hingga golongan masyarakat terbawah.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis desriptif data yang dipaparkan secara detail. Sumber emisi dibatasi pada emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor transportasi darat khususnya kendaraan bermotor berjenis mobil dan motor. Analisis terhadap peran parlemen baik dalam negeri maupun dalam skala internasional dilakukan dengan pendekatan manajemen lingkungan yang merupakan bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Eropa, ketahanan pangan di Indonesia tergolong baik bila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Global Food Security Index tahun 2015. Kendati demikian, Indonesia masih tetap perlu bersikap protektif terhadap impor bahan pangan karena kecenderungan terus meningkatnya konsumsi padi-padian di Indonesia. Misalnya sampai akhir Januari 2014 Indonesia telah mengimpor beras sebesar 353,485 ton atau setara dengan USD183,3 juta.

Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama pembangunan nasional Indonesia, sehingga mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan terciptanya good governance menjadi agenda besar penyelenggara negara saat ini. Pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dirumuskan dalam political will berupa arah kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk dengan membentuk KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan kajian politik hukum pemberantasan korupsi dilihat dari arah kebijakan pemberantasan korupsi KPK selama tahun 2011-2015 dan arah kebijakan pemberantasan korupsi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya perlu disinkronkan dan dirumuskan dalam suatu grand design pemberantasan korupsi nasional, dengan memposisikan KPK secara tepat dalam sistem ketatanegaraan dan integrated criminal justice system untuk mengefektifkan fungsi KPK sebagai trigger mechanism.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu fungsi KPK adalah sebagai trigger mechanism yang berarti lembaga yang mendorong atau menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam fungsi ini, KPK dinilai belum berhasil karena lembaga penegak hukum lain tetap dipandang korup dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini adalah bagaimana fungsi KPK sebagai trigger mechanism dalam Sistem Peradilan Pidana. Tulisan ini menyimpulkan bahwa fungsi KPK sebagai trigger mechanism belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut antara lain adalah: peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih; hambatan psikologis hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi utama penegakan hukum, yaitu: Kepolisian dan Kejaksaan; perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Analisis yang dikemukakan penulis berkaitan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh KPK yang merupakan salah satu kewenangan yang cukup mengundang pro-kontra di masyarakat. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan atas UU KPK, khususnya untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan penuntutan antara KPK dengan Kejaksaaan agar penertiban hukum acara pidana sesuai dengan asas kompartemensasi.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
KPK yang mempunyai tugas penindakan dan pencegahan korupsi, melakukan kedua tugas tersebut secara tidak seimbang, masih menekankan upaya penindakan daripada pencegahan korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah pemeriksaan LHKPN. Namun hingga saat ini pemeriksaan LHKPN dianggap belum efektif. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan ketentuan mengenai penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN tidak dirumuskan secara rinci dalam UU dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN. KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak secara mendalam, di samping beban tugas KPK yang terlampau berat menjadi penyebab kurang optimalnya tugas pencegahan melalui pemeriksaan LHKPN. Dalam akhir tulisannya, penulis merekomendasikan agar pemeriksaan LHKPN diserahkan kepada lembaga lain, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menurut UU No. 28 Tahun 1999.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok mengenai pengaruh korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia berdasarkan periode pengamatan tahun 2004-2014, dilihat dari parameter jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan hasil analisa regresi Vector Autoregresive Regression (VAR) mengenai pengaruh variabel korupsi terhadap tingkat kemiskinan adalah positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah harus segera menangani secara serius permasalahan korupsi agar proses pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menindak-lanjuti hasil pemeriksaan kasus korupsi, terbukti bahwa kasus korupsi di Indonesia kebanyakan berasal dari sektor pemerintahan. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri telah terbukti bahwa akuntansi forensik melalui audit investigatifnya telah mampu mengungkap berbagai kasus korupsi. Dalam tulisan ini penulis memaparkan apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik serta bagaimana perannya dalam pencegahan, pengungkapan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Akuntan forensik dapat memberikan dukungan kepada manajer, dukungan bagi proses hukum melalui analisa keuangannya, serta sebagai ahli yang dapat dimintai keterangannya dalam pengadilan. Hasil analisa akuntan forensik ini selanjutnya digunakan untuk mendukung atau membantah perbuatan melawan hukum termasuk korupsi.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pencegahan tindakan korupsi dalam proses kebijakan publik yang dianalisis dalam perspektif sosiologi, baik pada dimensi individual maupun dimensi struktural, yang keduanya tidak dapat saling meniadakan. Secara sosiologis, pencegahan tindakan korupsi mempunyai tiga bentuk, yaitu: (a) kewajiban (obligation) dan pengharapan (expectation), (b) kapasitas informasi pelayanan publik sebagai basis tindakan dalam proses pencegahan; dan (c) kehadiran norma-norma yang diikuti oleh sanksi efektif. Oleh karena itu, pengaturan tentang pencegahan tindakan korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita - 2015

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisien sumber-sumber bagi pengembangan pertanian, mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan benih pertanian sejalan dengan Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK nomor 7 yang berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu sektor strategis adalah sektor pertanian, karena terkait dengan kebutuhan primer dan sekunder. Tulisan ini hendak memetakan permasalahan perbenihan nasional, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta dukungan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan benih pertanian.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Penggabungan bank baik melalui merger, akuisisi atau konsolidasi mutlak diperlukan guna menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020 yang tidak lama lagi. Semakin cepat konsolidasi tersebut dilakukan maka semakin siap perbankan nasional Indonesia menghadapinya. Tulisan ini mencoba menganalisis pentingnya penggabungan bank sebagai persiapan menghadapi pasar keuangan ASEAN 2020 serta manfaat dari penggabungan bank terhadap perekonomian nasional. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam rangka persiapan menghadapi implementasi pasar keuangan ASEAN 2020.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Di Indonesia, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM telah berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja dan pendorong utama roda perekonomian di pedesaan, yang banyak memberikan andil dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kelebihan yang dimiliki UMKM di Indonesia terletak pada produksinya karena sebagian besar tidak menggunakan bahan baku dari luar negeri atau impor sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga bahan baku impor. Dengan demikian UMKM dapat menjaga kelangsungan usahanya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Satu dari sembilan pokok agenda pembangunan (Nawacita) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Implementasi dari agenda tersebut dituangkan melalui beberapa program kegiatan, antara lain pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, Program Indonesia Sejahtera, dan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak. Menarik untuk dibahas mengenai perkembangan pekerja anak di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pekerja anak sehingga semua anak Indonesia dapat kembali ke sekolah dan cita-cita Indonesia bebas pekerja anak dapat terwujud pada tahun 2022.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Menurut survei BPS hasil sensus 2003-2013, jumlah nelayan tradisional turun dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sementara nelayan budidaya justru naik, dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga. Turunnya jumlah nelayan ini perlu diantisipasi oleh pemerintah karena seolah kehidupan nelayan di Indonesia tak memiliki prospek cerah sehingga terjadi migrasi profesi. Strategi komprehensif pemerintah penting dilakukan agar dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan ikan yang pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan dengan tetap memperhatikan kesinambungan populasi ikan serta harga ikan di pasaran dapat terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan miskin di pesisir pantai dalam memenuhi kebutuhan keseharian mereka yang terus meningkat, sementara kepastian usaha penangkapan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan masih tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu diperlukan kerja keras pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi, mendorong, dan membantu masyarakat pesisir dan pulau-pulau terkecil dalam mengelola sumber daya pesisir. Penguatan potensi nelayan dalam rangka memperbaiki kapasitas kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif harus dilakukan guna membangun kehidupan yang lebih baik. Tulisan ini mencoba menggali bagaimana kondisi kemiskinan nelayan di Indonesia, cara mereka bertahan hidup dalam kekurangan tersebut, serta pemberdayaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Tol laut bukan sebuah bentangan jalan tol penghubung antarpulau, melainkan merupakan kegiatan transportasi barang dan penumpang antar pelabuhan laut dalam (deep sea port) yang jaraknya berjauhan dengan cepat (short sea shiping) menggunakan kapal-kapal besar pendukung konektivitas antarpulau. Konsep tol laut ini ingin membatasi keterlibatan kapal asing dalam pendistribusian logistik. Pemerintah hanya akan membuka dua pelabuhan bagi kapal asing. Terdapat lima elemen penting konsep tol laut peti kemas, antara lain pelayaran rutin dan berjadwal, inland akses yang efektif, pelabuhan yang handal, kecukupan muatan Barat-Timur Timur-Barat, dan shipping industry. Sedangkan untuk tol laut penumpang, elemen utamanya antara lain pelayaran traveling-leisure, integrated transport, destinasi wisata, dan komersial serta spesialisasi pelayanan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang selama ini berjalan dan kemudian menilai dampaknya terhadap pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja. Dengan mengambil kasus di Setjen DPR RI, maka pertanyaan yang akan diajukan melalui penelitian ini adalah: Bagaimana pembentukan perilaku ketaatan pegawai terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan di dalam permasalahan, yaitu menjelaskan pembentukan perilaku ketaatan terhadap waktu kerja melalui pemberian tunjangan kinerja di Setjen DPR RI. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan menganalisa kasus yang ada di Setjen DPR RI mengacu pada teori pengkondisian operan yang dikemukakan oleh BF. Skinner.

Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan - 2015

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawa kehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Kajian ini menguraikan lebih lanjut bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan 2030.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Pendidikan merupakan investasi nyata bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghadapi kehidupan yang terus mengalami perubahan, setiap orang harus selalu siap dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan kondisi kehidupan. Kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di institusi pendidikan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemberdayaan muncul sebagai solusi alternatif dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Tulisan ini ingin mengkaji lebih jauh tentang upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Komite Sekolah menuju pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dipilih dalam implementasi pembangunan berkelanjutan karena merupakan instrumen kuat yang efektif untuk menggerakkan bangsa ke arah kemajuan secara lebih berkelanjutan.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini akan mendeskripsikan lebih jauh mengenai tujuan kesetaraan gender dalam sustainable development. Selain itu, akan ditelusuri pula bagaimana jalan panjang proses penyusunan SDGs, sehingga dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender sangat terkait erat dengan ketiga dimensi dalam sustainable development. Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih mendalam pada tulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana proses penyusunan SDGs; (2) Bagaimana konsep tujuan kesetaraan gender dalam sustainable development/SDGs; dan (3) Bagaimana mainstreaming perspektif gender dalam SDGs?

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut mencakup peran dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut tergambar dalam fakta empiris yang tercermin dari sumbangan sektor pertanian pada PDB dan banyaknya masyarakat yang bergantung dan bergerak di sektor pertanian. Selain itu, masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin mempertegas dasar kita untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian nasional.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kualitas lingkungan hidup perkotaan cenderung terus menurun. Daerah perkotaan banyak dihadapkan pada masalah kebersihan (sampah yang belum terkelola dengan baik), ruang terbuka hijau (RTH) yang terus berkurang, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang terus meningkat, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung, dua kota yang secara geografis memiliki kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Ada pun fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dan mengatasi perubahan iklim.

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN - 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Menjadi sangat tidak adil ketika terjadi perdagangan tunggal AEC 2015, ternyata hanya Indonesia yang sangat ketat dalam pengawasan sementara negara anggota ASEAN lainnya justru bersifat longgar dalam mengawasi persaingan bisnis. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat antarnegara ASEAN sendiri nyatanya masih terdapat perbedaan bagaimana kebijakan atau hukum persaingan tersebut dilakukan karena masing-masing negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan terhadap keberadaan suatu hukum persaingan di tingkat regional.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Menjelang MEA pada akhir 2015 peran e-commerce diprediksi akan meningkat seiring dengan dilaksanakan perdagangan tunggal AEC 2015, namun yang perlu diantisipasi seiring dengan meningkatnya e-commerce adalah kelemahan e-commerce yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen di negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sementara undang-undang perlindungan konsumen Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai e-commerce. Selain itu juga perlu ada penyelesaian sengketa konsumen yang adil dalam transaksi e-commercesehingga kepentingan konsumen terlindungi dengan baik.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pentingnya membangun kerja sama regional dalam mewujudkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, karena aspek ketahanan pangan merupakan masalah krusial dan isu yang sangat sensitif dalam menciptakan stabilitas negara di Kawasan ASEAN.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Salah satu peran penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah peran pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Bebas Batam. Permasalahan yang dihadapi Kota Batam adalah defisit kapasitas pelabuhan, defisit listrik, kekurangan sumber energi, sinergi antara Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta kebijakan fiskal bagi industri galangan kapal.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Sebagai perwujudan perdagangan bebas ASEAN yaitu Indonesia memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap perberasan. Apalagi di saat bersamaan pemerintah berupaya untuk menjamin ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar beras dikecualikan dalam klausul perdagangan bebas MEA, sehingga komoditas strategis tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti bea masuk (BM) dan kuota impor.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia dengan potensi jumlah usaha kecil dan menengah, kondisi geografis yang subur, jumlah penduduk banyak, lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, menganut sistem ekonomi pasar terbuka, dan sistem mata uang bebas dapat dijadikan pendorong untuk memajukan perekonomian dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba mendeskripsikan mengenai perilaku konsumen Indonesia saat ini, peran etnosentris konsumen Indonesia dalam menghadapi MEA tahun 2015, dan upaya yang sebaiknya dilakukan agar konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris sehingga mencintai produk lokal dan lebih memilih menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Sehingga diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai bagaimana sebaiknya upaya pemerintah dan pengambil kebijakan untuk membuat konsumen Indonesia memiliki kecenderungan etnosentris dan loyal terhadap produk lokal.

Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan - 2013

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial - 2013

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
kebijakan upah minimum yang telah diimplementasikan di Indonesia dengan menjadikan dasar penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebenarnya telah cukup baik, namun untuk meningkatkan objektivitas KHL dalam penyusunan upah minimum, pihak Pemerintah perlu mengakomodasi pandangan kalangan pengusaha yang mengeluhkan beberapa komponen KHL yang dipandang terlalu berlebihan bagi pekerja lajang. Penekanan sebaiknya bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas dan tingkat urgensi kebutuhan akan komponen tersebut. Penulis mengusulkan model pengupahan sektoral untuk mencapai upah yang berkeadilan. Potensi perselisihan antara kalangan pengusaha dan pekerja dapat diatasi jika pihak pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk bersama untuk menetapkan tingkat upah sektoral disertai pembahasan ,mengenai kriteria kinerja sehingga implementasi upah sektoral dapat berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Penulis menggunakan Model Lewis-Ranis-Fei sebagai kerangka kerja untuk menganalisis peran tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil analisis antara lain menunjukkan bahwa (1) Penurunan kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya industrialisasi, namun kondisi ini kontradiksi dengan sumber dayanya yang berlimpah, (2) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian terhadap angkatan kerja cenderung terus menurun walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung meningkat. Model pembangunan ekonomi dualistik antara sektor pertanian dan nonpertanian menunjukkan bahwa surplus tenaga kerja sektor pertanian berkurang dan mulai terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, namun kondisi ini belum menstimulasi kenaikan upah di sektor pertanian, dan (3) kontribusi tenaga kerja sektor pertanian memiliki nilai tambah terkecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu agroindustri dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menjalankan transisi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri/nonpertanian.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Dari aspek ekonomi, penyelenggaraan kesehatan kerja yang baik akan memberikan dampak yang sangat menguntungkan, karena dapat meningkatkan produktivitas. Menurut penulis, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan kerja pada tenaga kerja sektor informal antara lain: (1) Pengembangan jejaring kesehatan kerja; (2) Peningkatan upaya kesehatan kerja dan pencegahan penyakit; (3) Sistem informasi kesehatan kerja; (4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan kerja berbasis kompetensi; dan (5) Membangun komitmen kesehatan kerja dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia dari gangguan kejiwaan, termasuk tenaga kerja. RUU ini diharapkan menjadi pionir dalam pengelolaan segala aspek kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Norma yang diatur dalam RUU Kesehatan Jiwa, diharapkan dapat mendorong perbaikan pengaturan ketenagakerjaan yang selama ini masih berfokus pada kesehatan fisik.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Menurut penulis, Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) sebagai kaidah hukum mempunyai hubungan yang disharmonis dengan peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berlaku di Indonesia baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap UU PPTKILN dengan memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab negara agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan kewenangan serta disharmonsi peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan pendelegasian pasal-pasal yang mengatur tentang urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, pengawasan dan mekanisme pengawasan, dan meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan TKI dengan menghapuskan ketentuan Pasal 23.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Perlunya pemeriksaan psikologi dalam penempatan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga. Mengacu kepada National Academy of Sciences, penulis menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi merupakan metode terbaik, teradil, dan terakurat untuk memberi gambaran terkait individu. Pada praktiknya, pemeriksaan psikologi belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU PPTKILN dan peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi penempatan pekerja migran perlu dilakukan pemeriksaan psikologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini tidak hanya akan berimplikasi pada proses penempatan, namun juga pada perlindungan pekerja migran perempuan sektor rumah tangga secara keseluruhan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Penulis berpendapat peluang terjadinya migrasi tenaga kerja berpotensi menguntungkan bagi Indonesia, mengingat tingkat pengangguran di negara ini relatif lebih tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Sayangnya saat ini Indonesia baru mampu menyediakan lebih banyak tenaga kerja untuk sektor informal. Mengingat rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ini akan mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik, terutama ketika bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, harus ada perbaikan mutu atau kualitas dari tenaga kerja Indonesia, supaya mempunyai nilai lebih yang ditawarkan kepada penyedia kerja agar dapat dipertimbangkan di pasar lokal maupun global. Agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi, diperlukan input penunjang tenaga kerja yang meliputi kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sektor energi baru terbarukan menjadi sangat penting dalam SDGs karena Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) tanggal 16 Januari 2012 telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun energi terbarukan internasional. Peningkatan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu energi karena didasari oleh keinginan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus dapat memanfaatkan potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang dimilikinya. Akan tetapi mengingat keterbatasan sumber dana, teknologi dan sumberdaya manusia, Indonesia masih membutuhkan kerjasama luarnegeri untuk mengeksploitir potensi yang dimilikinya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Indonesia yang menghadapi dua tantangan besar yaitu kemiskinan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kedua hal ini telah mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman flora fauna, penulis mengusulkan perlunya kerjasama yang terintegrasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Baik negara maju maupun negara berkembang harus mampu mengembangkan kerjasama untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan kalangan pengusaha dan LSM harus mampu bekerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Semua stakeholder harus mengambil tindakan yang tepat dan membentuk basis bagi kemitraan internasional.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di Indonesia, bahkan sebagian besar tengah mengalami kepunahan sebelum dimanfaatkan potensinya. Hal ini tidak saja menjadi masalah bagi Indonesia tetapi juga dunia. Bagaimana upaya dunia dan Indonesia untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan memanfaatkannya secara berkelanjutan menjadi permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Dalam analisisnya, penulis berpendapat bahwa paling tidak ada dua paradigma baru dalam pengelolaan kawasan konservasi perikanan, yaitu: 1) diatur dengan sistem zonasi, dan 2) kewenangan pengelolaan kawasan konservasi, baik Pemerintah dan pemerintah daerah. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan manajemen perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memerhatikan faktor lingkungan (terutama ekosistem pesisir), ekonomi, dan sosial, melalui: pemetaan keragaan perikanan di Indonesia, dan melakukan analisis bioekonomik sumber daya ikan di Indonesia

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Membahas tentang masih adanya kesenjangan antara retorika dan praktik tentang peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan manusia, meskipun masyarakat internasional mengakui hal itu sebagai isu penting dalam pengelolaan sumber daya air. Di dalam analisisnya, Dina martiany berpendapat bahwa tanggung jawab untuk mengambil dan menyediakan air bersih di rumah tangga sebenarnya berada di tangan perempuan, akan tetapi laki-laki masih memegang kendali dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Melihat pada kondisi seperti itu, maka keterlibatan peran perempuan dan pengintegrasian perspektif gender menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Analisis dalam tulisan ini terfokus pada peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya air.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Membahas peran penting sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Didalam analisisnya, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa kebijakan impor pangan telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap gejolak pangan dunia. Perubahan harga pangan global akan mempengaruhi kondisi pangan dalam negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinar Wahyuni berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dibarengi konservasi lingkungan. Untuk itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya lokal. Ketahanan pangan selain sebagai syarat pemenuhan hak azasi pangan rakyat juga merupakan pilar bagi kedaulatan bangsa. Pembangunan ketahanan pangan dilakukan dengan tetap memperhatikan konsep keberlanjutan. Kemampuan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia terbatas sehingga perlu dilestarikan agar masa depan generasi penerus tidak akan terganggu

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
membahas tentang kaitan pola konsumsi masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Menurutnya, pola konsumsi berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan yang hendak kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Karena itu, agar pembangunan tetap berkelanjutan maka pola konsumsi masyarakat harus diubah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala tindakan manusia tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup jangka panjang bumi dan biosfer

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Membahas masalah perumahan yang dapat berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Analisis diarahkan kepada deskripsi tentang kebijakan bidang perumahan dalam rangka mengurangi jumlah permukiman kumuh, pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak layak pada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang perlu dikembangkan dalam menurunkan jumlah permukiman kumuh adalah dengan memajukan pembangunan permukiman yang berkelanjutan (promoting sustainable human settlement development). Upaya ini dapat dilakukan baik melalui pencegahan berkembangnya permukiman kumuh baru maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh yang ada

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan yang masih dihadapi dan berusaha diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Sebagian penduduk Indonesia dan dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan sehari maksimal US$ 1,25. Dengan pendapatan sebesar itu, bukan hanya kecukupan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi. Namun juga pada pelayanan kesehatan serta pendidikan.1 Berdasar penilaian tersebut, pemerintah terlebih oleh masyarakat dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal dalam setiap pergantian pemimpin negara Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu misi utama mereka disamping misi-misi yang lainnya.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
umber energi yang terdapat di dunia ini terdiri dari sumber energi yang tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Contoh dari sumber energi tak terbarukan ini antara lain energi fosil, dan coal bed methane (CBM)1. Sementara sumber energi terbarukan adalah air, angin (bayu), panas bumi, energi matahari (surya), dan biomasssa

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang sifatnya integratif yaitu perpaduan antara pendekatan ekonomi, sosial dan ekologis dalam satu kesatuan analisis. Atau dengan kata lain keberlanjutan merupakan sebuah proses pembangunan yang bersifat integratif yang dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam proses pengambilan keputusan mulai dari kebijakan yang dihasilkan, perencanaan sampai dengan program. Evaluasi keberlanjutan yang bersifat integratif dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan merancang agar terdapat keterkaitan antara masalah yang muncul di tingkat global dengan di tingkat lokal. Evaluasi keberlanjutan juga mempunyai potensi besar untuk membuat suatu hubungan antara penilaian yang bersifat strategis dengan penilaian di tingkat proyek.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Lingkungan hidup menjadi satu topik yang cukup dominan dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan kelangsungan kehidupan umat manusia di bumi. Penurunan daya dukung alam terhadap lingkungan disebabkan populasi penduduk dunia yang terus meningkat, yang kemudian diikuti dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam (SDA) untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dikhawatirkan akan merusak kelestarian alam dan menjadi penyebab musnahnya salah satu SDA penting bagi kehidupan manusia, yaitu keanekaragaman hayati.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
perikanan tidak saja terkait dengan tekanan dan permasalahan dalam kegiatan ekonomi semata, di dalamnya terkait dengan faktor ekologi dan sosial. Fauzi dalam bukunya tahun 2010 menyatakan bahwa tekanan yang masif terhadap sumber daya ikan disebabkan oleh terjadinya dua hal utama, yaitu overfishing (baik secara ekonomi maupun biologi) dan terjadinya ekses kapasitas pada perikanan ekonomis penting. Selain itu, masalah lain yang juga menjadi isu internasional adalah maraknya IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing. Kegiatan IUU fishing menimbulkan kerugian ekonomi yang massif, masalah lingkungan, dan dampak sosial.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Air adalah Hak Asasi Manusia. United Nations General Assembly mendeklarasikan pernyataan tersebut melalui Resolusi Nomor 64/292, pada tanggal 28 Juli 2010. Diserukan kepada seluruh negara dan organisasi internasional agar mengalokasikan anggaran dan membantu peningkatan kapasitas, serta melakukan transfer teknologi kepada negara lain, terutama negara berkembang dalam hal penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih, aman, mudah diakses, dan terjangkau.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
gan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena itu pemenuhan hak atas pangan menjadi hak asasi manusia. Isu hak atas pangan sudah dikenal sejak keluarnya Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi ini semakin menguatkan bahwa setiap manusia di dunia ini berhak atas pangan. Artinya, setiap orang mempunyai akses atas pangan yang bermutu dalam jumlah yang cukup guna meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi seluruh warganya. Selain itu negara wajib menghormati kebebasan warga dalam upaya memenuhi hak atas pangan.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ngan pola konsumsi masyarakat dengan lingkungan sangat erat kaitannya, bahkan sejak manusia masih melakukan pembukaan lahan secara tradisional. Pemanfaatan lahan secara tradisional pun masih berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan di masa depan apalagi penggunaan lahan (eksploitasi) yang terjadi sekarang ini. Keberlangsungan lingkungan terhadap kemaslahatan manusia dalam kajian-kajian akademik tentunya dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang keilmuan dan berbagai metodologi yang menjadi alat analisa dari bidang keilmuan yang berbeda pula.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Kebutuhan terhadap rumah kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Melalui Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 diinformasikan bahwa rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Terdapat backlog1 pembangunan perumahan yang terus meningkat dari 4,3 juta unit rumah pada tahun 2000 menjadi sebesar 7,4 juta unit rumah pada akhir tahun 2009

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
masalahan yang masih dihadapi dan berusaha diselesaikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Sebagian penduduk Indonesia dan dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan sehari maksimal US$ 1,25. Dengan pendapatan sebesar itu, bukan hanya kecukupan nutrisi yang tidak bisa dipenuhi. Namun juga pada pelayanan kesehatan serta pendidikan.1 Berdasar penilaian tersebut, pemerintah terlebih oleh masyarakat dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal dalam setiap pergantian pemimpin negara Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu misi utama mereka disamping misi-misi yang lainnya.

Potensi Dan Masalah Pulau Perbatasan: Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Luar Raja Ampat - 2012

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
luasnya kawasan perbatasan Indonesia sudah seharusnya mencerminkan sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan baik berdasarkan aspek sosial-ekonomi maupun aspek keamanan. Secara kasat mata yang terjadi adalah meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu (illegal logging), barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (human trafficking), terorisme, serta masuknya ideologi asing yang sedikit banyak memberikan dampak dan mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, padahal seharusnya harus dijadikan sebagai halaman depan bagi negara ini. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan tidak hanya mengedepankan pada pendekatan keamanan (security approach) semata, tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya seperti yang di lakukan di beberapa negara tetangga.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kondisi pelabuhan di Indonesia masih kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Berdasarkan data Global Competitiveness Reportpada tahun 2008-2009, Indonesia berada pada peringkat ke-104. Peringkat ini memang meningkat pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2009-2010, Indonesia naik menjadi urutan ke-94 dari 134 negara. Kendati demikian, posisi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Singapura. Pelabuhan Indonesia hanya bernilai 3.6 sedangkan Malaysia 5.6 dan Singapura 6.8.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia dengan letak yang strategis antara Benua Asia dan Australia, dan terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.910.931,32 km2, sedangkan luas lautan mencapai 3.544.743,90 km2,danmemiliki garis pantai sebesar 104 ribu km. Jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah 17.504 pulau1. Potensi geografis tersebut menempatkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Kebijakan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat. Adapun DTPK Kementerian Kesehatan akan mengimplementasikan kebijakan kesehatan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan(DTPK),yaituPeningkatanketersediaan,pemerataandankualitastenaga kesehatan; Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan; Pengadaan perbekalan, obat dan alkes; Pemberdayaan masyarakat di DTPK melalui kegiatan Posyandu, Desa Siaga, Taman Obat Keluarga serta Kegiatan PHBS; Pengembangan inovasi seperti; Pengembangan Dokter Terbang, RS Bergerak, Jampersal dll.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Negara kepulauan Indonesia tidak dapat mengabaikan pengelolaan batas wilayah lautnya. Pulau terluar merupakan salah satu manifes penting dalam kedaulatan teritorial NKRI,karena memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional wilayah NKRI.3 Oleh sebab itu, upaya pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di wilayah NKRI harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Namun, meski pulau terluar mempunyai peran penting dalam penentuan wilayah NKRI, kondisinya sering kali terabaikan, bahkan ada yang terancam musnah. Dalam kondisi terabaikan tersebut,acap kali terjad iberbagaikegiatan ilegal seperti pencurian kekayaan laut, atau kegiatan pemanfaatan oleh pihak asing yang pada akhirnya merugikan Indonesia

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari gugusan puluhan ribu pulau, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Sekitar 11 dari pulau-pulaunya tersebut terletak berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga,di wilayah perairan maupun daratan. Dari sejarah diketahui, pulau-pulau di wilayah perbatasan telah menjadi pintu masuk (entrance gate) bagi bangsa-bangsa asing yang hendak menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di negara kepulauan ini.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Dengan tingginya potensi ancaman gangguan keamanan di perairan wilayah Indonesia dan masih terdapatnya potensi-potensi konflik perbatasan laut dengan sejumlah negara, serta berbagai perkembangan di tingkat global dan regional yang juga berpotensi mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, maka pengelolaan pulau-pulau terluar menjadi semakin penting. Pulau-pulau terluar menjadi semakin strategis karena merupakan lapisan pertama kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia untuk merespon berbagai potensi ancaman tersebut.Pulau-pulau terluar merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga NKRI, termasuk di antaranya Pulau Morotai dan Raja Ampat. Pulau-pulau terluar seharusnya memiliki kemampuan dan daya tangkal yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →