Buku Lintas Tim

Signifikansi Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia - 2011

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Secara jumlah memang masih diperlukan peningkatan representasi perempuan, karena hanya dalam jumlah yang signifikan suara perempuan dapat terdengar di antara kaum mayoritas. Meskipun demikian, berbicara tentang representasi perempuan parlemen, bukan hanya bicara mengenai peningkatakan representasi secara jumlah, tetapi juga secara kualitas. Pencapaian kesetaraan gender tidak selalu dikarenakan jumlah perempuan yang berada di parlemen, tetapi lebih pada peran strategis yang dapat dilakukan.

Urbanisasi, Kesempatan Kerja, dan Kebijakan Ekonomi Terpadu - 2011

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Sali Susiana, S.Sos, M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Kebijakan tentang urbanisasi pada dasarnya merupakan kebijakan yang terkait dengan mobilitas penduduk dan pembangunan perkotaan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut secara konseptual perlu dipadukan dua kebijakan, yaitu pengembangan urbanisasi perdesaan dan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Hal ini memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah yang didukung peran serta dari legislatif sebagai pengawas atas implementasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia - 2011

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Lisnawati, S.Si., M.S.E. ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
asalah mendasar yang dihadapi bangsa ini untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa maritim yang besar dan strategis negaranya secara geo-politik. Ia menggunakan perspektif kebudayaan dan posisi geo-politik Indonesia untuk menyoroti dilema besar yang dihadapi bangsa ini dalam mempertahankan identitas dan kehidupannya yang potensial dari sektor kelautan, dengan menyoroti jenis-jenis ancaman keamanan yang dihadapi negeri tersebut sebagai sebuah negara kepulauan.

Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengajuan Judical Review Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran - 2011

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Putusan MK yang menguji UU Penyiaran terhadap UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa MK Menyetujui atas sebagian permohonan pemohon dan menolak sebagian lagi. Adapun yang diterima untuk diuji MK yaitu mengenai peraturan yang dibuat KPI diatur dalam peraturan pemerintah. MK menganggap Pasal 62 UU Penyiaran tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah seharusnya dibuat dan disetujui oleh Presiden. Oleh karena itu MK membatalkan Pasal 62 UU Penyiaran.

Upaya Pemerintah dan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Indonesia - 2011

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Rizki Roza, S.Ip., M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Dari hasil penelitian terungkap bahwa perdagangan orang terjadi akibat mudahnya orang keluar masuk suatu negara tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hingga pada akhirnya, gejala perdagangan orang bukan lagi hanya merupakan fenomena sosial biasa yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran berat HAM sebagai akibat dari adanya praktek-praktek tindak kejahatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun jaringan sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya. Komitmen yang tinggi dan keseriusan pemerintah terhadap masalah perdagangan orang telah meningkatkan Indonesia dari posisi “Tier 3” menjadi “Tier 2” yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan perdagangan orang seperti yang ditetapkan dalam ketentuan internasional.

PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERBATASAN - 2012

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
luasnya kawasan perbatasan Indonesia sudah seharusnya mencerminkan sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan baik berdasarkan aspek sosial-ekonomi maupun aspek keamanan. Secara kasat mata yang terjadi adalah meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu (illegal logging), barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (human trafficking), terorisme, serta masuknya ideologi asing yang sedikit banyak memberikan dampak dan mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan di perbatasan negara. Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, padahal seharusnya harus dijadikan sebagai halaman depan bagi negara ini. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan tidak hanya mengedepankan pada pendekatan keamanan (security approach) semata, tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya seperti yang di lakukan di beberapa negara tetangga.

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR: TINJAUAN ASPEK EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN SOSIAL - 2012

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Perairan pesisir sangat tergantung pada lingkungan, baik di hulu maupun hilir. Kerusakan dalam salah satu wilayah akan menyebabkan ketidakstabilan lingkungan,danmenyebabkanmasyarakatyangbergantunghiduppadasumber daya alam dan lingkungan menjadi terganggu. Saat ini, kondisi sumber daya alam di wilayah pesisir sudah sangat memprihatinkan, karena ketergantungan yang tinggi pada sumberdaya alam. Jumlah desa pesisir mencapai 10.666 desa, dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia mencapai 66.650 desa.

KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA DAN PT. FREEPORT INDONESIA) - 2012

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Bantuan Luar Negeri di Bidang Energi Baru Terbarukan - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Sektor energi baru terbarukan menjadi sangat penting dalam SDGs karena Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) tanggal 16 Januari 2012 telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun energi terbarukan internasional. Peningkatan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu energi karena didasari oleh keinginan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera. Indonesia termasuk salah satu negara yang harus dapat memanfaatkan potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang dimilikinya. Akan tetapi mengingat keterbatasan sumber dana, teknologi dan sumberdaya manusia, Indonesia masih membutuhkan kerjasama luarnegeri untuk mengeksploitir potensi yang dimilikinya.

Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan Perbaikan Kebijakan - 2013

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
kebijakan upah minimum yang telah diimplementasikan di Indonesia dengan menjadikan dasar penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) sebenarnya telah cukup baik, namun untuk meningkatkan objektivitas KHL dalam penyusunan upah minimum, pihak Pemerintah perlu mengakomodasi pandangan kalangan pengusaha yang mengeluhkan beberapa komponen KHL yang dipandang terlalu berlebihan bagi pekerja lajang. Penekanan sebaiknya bukan pada jumlah, melainkan pada kualitas dan tingkat urgensi kebutuhan akan komponen tersebut. Penulis mengusulkan model pengupahan sektoral untuk mencapai upah yang berkeadilan. Potensi perselisihan antara kalangan pengusaha dan pekerja dapat diatasi jika pihak pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja duduk bersama untuk menetapkan tingkat upah sektoral disertai pembahasan ,mengenai kriteria kinerja sehingga implementasi upah sektoral dapat berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan.

Konsepsi Hukum atas Uang yang Dimiliki oleh Badan Hukum - 2013

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Penulis secara khusus mengkaji tentang sejauhmana kedudukan hukum atas uang yang dimiliki oleh badan hukum di Indonesia, dan apa implikasi atas uang yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.

BANTUAN LUAR NEGERI DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN - 2013

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. ❖ Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
umber energi yang terdapat di dunia ini terdiri dari sumber energi yang tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Contoh dari sumber energi tak terbarukan ini antara lain energi fosil, dan coal bed methane (CBM)1. Sementara sumber energi terbarukan adalah air, angin (bayu), panas bumi, energi matahari (surya), dan biomasssa

Otonomi Khusus dan Arah Pembangunan Daerah: Kasus Papua dan Aceh - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Daerah yang memiliki otonomi khusus memiliki kewenangan yang berbeda dari daerah lainnya, di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki bobot yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dibanding pemerintah pusat. Persoalannya dengan berlakunya otonomi khusus Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh apakah mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkecil jarak ketertinggalan provinsi tersebut dengan daerah lain atau secara nasional.

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Pangan Lokal - 2015

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Rasbin, S.Tp., M.S.E. ❖ Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. ❖ Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Lisnawati, S.Si., M.S.E. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Izzaty, S.T., M.E. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Produksi pangan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dari pengamanan ketahanan pangan, yang dapat dicapai melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, meminimalkan kerugian pasca-panen, mengurangi biaya transaksi, mempromosikan pemanfaatan secara efisien sumber-sumber bagi pengembangan pertanian, mempromosikan inovasi pertanian termasuk penelitian dan pengembangan produktivitas pertanian, dan mempercepat transfer dan penerapan teknologi baru.

Peran Parlemen dalam Penganggulangan Kemiskinan - 2015

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Parlemen merupakan salah satu lembaga penyelenggara negara yang memiliki peran penting dalam perumusan peraturan, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan. Namun sayangnya hingga saat ini, penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah koordinasi pemerintah dengan susunan keanggotaan tim penanggulangan yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah. Padahal UNDP sebagai lembaga PBB di bidang pembangunan telah mendorong keterlibatan parlemen dalam penanggulangan kemiskinan sejak 2002. Bahkan Bank Dunia, sejak tahun 2000 secara global telah mendukung keikutsertaan parlemen sebagai pihak yang melaksanakan advokasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Jokowi - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini mengacu kepada permasalahan pokok bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama pembangunan nasional Indonesia, sehingga mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan terciptanya good governance menjadi agenda besar penyelenggara negara saat ini. Pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang dirumuskan dalam political will berupa arah kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk dengan membentuk KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Berdasarkan hal ini, penulis melakukan kajian politik hukum pemberantasan korupsi dilihat dari arah kebijakan pemberantasan korupsi KPK selama tahun 2011-2015 dan arah kebijakan pemberantasan korupsi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keduanya perlu disinkronkan dan dirumuskan dalam suatu grand design pemberantasan korupsi nasional, dengan memposisikan KPK secara tepat dalam sistem ketatanegaraan dan integrated criminal justice system untuk mengefektifkan fungsi KPK sebagai trigger mechanism.

Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015 - 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Novianti, S.H., M.H. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Menjadi sangat tidak adil ketika terjadi perdagangan tunggal AEC 2015, ternyata hanya Indonesia yang sangat ketat dalam pengawasan sementara negara anggota ASEAN lainnya justru bersifat longgar dalam mengawasi persaingan bisnis. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat antarnegara ASEAN sendiri nyatanya masih terdapat perbedaan bagaimana kebijakan atau hukum persaingan tersebut dilakukan karena masing-masing negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan terhadap keberadaan suatu hukum persaingan di tingkat regional.

Pembangunan: Analisis Kritis Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia - 2015

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. ❖ Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Di antara berbagai pemicu, ada dua hal yang sangat penting dan nyata yang menuntut Indonesia untuk segera berubah. Pertama, era reformasi telah membawa kehidupan bangsa dari otokrasi ke alam yang lebih demokratis. Dengan perubahan ini, pembangunan kini dan mendatang harus melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, serta lembaga-lembaga non-pemerintah dan dunia usaha. Ditambah dengan kondisi keuangan negara yang baru perlahan mulai membaik, pemerintah memang tidak lagi secara sendirian dapat memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan adalah suatu yang mutlak untuk menjamin program pembangunan yang lebih kredibel, yang dapat diterima secara luas, dan dapat dilaksanakan dari segi finansial, teknik maupun politik.

Fungsi Representasi DPR dalam Era Parlemen Modern - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Aryojati Ardipandanto, S.IP. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Perlunya penguatan DPR dalam konteks menghadapi perubahan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat yang menuntut “lebih” terhadap para wakilnya. Pencanangan “Parlemen Modern” oleh Pimpinan DPR harus menjadi landasan bagi semua stakeholders terutama para Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi. Persoalannya adalah bagaimana pola yang tepat untuk meningkatkan kinerja representasi (keterwakilan) ini? Apakah hanya dengan membangun sarana dan prasarana yang berbasis fisik semata seperti jaringan internet serta bangunan fisik? Atau juga kita harus melakukan perubahan mindset baik karyawan, tenaga ahli, staf anggota, dan para Anggota DPR-nya bahwa bekerja di lembaga perwakilan rakyat (DPR) adalah kerja untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga harus dibangun kesadaran terhadap hal itu.

← Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya →