Buku Lintas Tim

Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Tantangan Permasalahan Global Dewasa ini - 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Agenda yang dibahas APA tampak terlalu banyak. Sebaiknya APA memilih isu prioritas yang genting (krusial) dihadapi negara-negara anggotanya. Masalah-masalah di Asia memang begitu kompleks, namun karena itulah ia harus menetapkan prioritas masalah untuk berusaha diselesaikan, mengingat kemampuannya yang masih begitu terbatas sampai dewasa ini, walaupun sudah melewati masa satu dasawarsa terbentuk. Tanpa memilih prioritas, APA akan kehilangan fokus dan manfaatnya bagi para anggotanya. Begitu pula, jika mempertahankan kinerja yang seperti itu, APA akan terus tampak seperti sebuah organisasi regional yang agenda kerjanya hanya mengambil dan meniru, atau cenderung melakukan copy and paste, apa yang sudah dilakukan organisasi regional lainnya. Gambaran kecenderungan kinerja APA yang seperti ini harus dihilangkan, dan APA bisa berubah, untuk melangkah ke arah baru yang lebih maju dan optimal bekerja, serta dirasakan manfaatnya, oleh para anggotanya, kawasan, dan masyarakat dunia.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Diperlukan kerja sama seluruh pihak termasuk parlemen dalam penanggulangan kemiskinan di masing-masing negara di Asia. Keberadaan APA dapat dimaksimalkan sebagai wadah bagi parlemen anggotanya untuk mengadopsi pedoman atau panduan yang telah dihasilkan. Selain itu, diskusi dengan seluruh anggota APA dengan beragam latar belakang dan dinamika negara dalam forum-forum APA baik Sub-Komisi maupun Komisi dan sidang umumnya akan memperkaya pemahaman masing-masing parlemen terhadap alternatif penanggulangan permasalahan kemiskinan. Terutama dengan mengingat bahwa seluruh yang hadir dalam pertemuan-pertemuan APA mempunyai kesamaan pandangan akan integrasi Asia.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Isu pekerja Migran merupakan salah satu isu penting yang menjadi pokok pembahasan dalam The Asia Parliamentary Assembely (APA). Isu ini dianggap penting oleh APA karena masih adanya kasus pelanggaran HAM yang menimpa para pekerja Migran di wilayah Asia. Oleh karena itu, APA berupaya untuk mendorong anggotanya untuk mengkasesi International Convention ont the Protection of the Rights of all Migran Workers and Members of their Famillies. Upaya lainnya juga dilakukan APA seperti pengakuan terhadap konstribusi pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan mempromosikan legislatif review. Meskipun demikian, upaya-upaya ini belum efektif karena manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung oleh para pekerja migran

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia harus mengupayakan diplomasi kemanusiaan terhadap krisis di dunia Arab yang merupakan bagian dari menjalankan amanah UUD RI. Para pengungsi masih mengalami penderitaan. Keberanian luar biasa para pengungsi membuktikan bahwa mereka sendiri sudah tidak dapat hidup di negeri yang ditindas. Tentu melihat fenomena seperti ini, sebagai manusia yang memiliki hati nurani, Indonesia harus tergerak melakukan sesuatu. Pemerintah melalui parlemen dapat didorong mempunyai langkah konkret untuk pengungsi yang dilanda konflik, terlepas dari apa latar belakang konflik itu. Belajar dari pengalaman seperti pengungsi Aceh, dalam kasus tsunami, banyak negara yang membantu pengungsi Rohingya. Supaya tidak ada kehawatiran dan kecurigaan untuk bantuan yang disalahgunakan seperti kepada ISIS, memang perlu dibentuk forum resmi yang memberi ruang bagi masyarakat Indonesia yang mau membantu itu menggunakan saluran resmi. Selanjutnya, pemerintah perlu membuatkan forum resmi yang menampung aspirasi rakyatnya dalam memberikan bantuan untuk yang membutuhkan di negara Suriah.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penjarahan warisan budaya merupakan kerugian besar karena menyebabkan bahaya kepunahan warisan budaya di Asia. Perdagangan warisan budaya telah mencapai proporsi yang dapat dibandingkan dengan perdagangan internasional narkoba. Setelah benda dikeluarkan dari negara asalnya, benda tersebut tidak lagi dilindungi oleh undang-undang nasional dan menjadi sangat sulit untuk mengambil kembali dan menghukum pelaku. Tindakan tegas untuk mengatasi kejahatan di atas harus dilakukan karena benda warisan budaya merupakan sumber daya non-terbarukan dan tidak dapat sepenuhnya pulih jika telah terjadi kerusakan. APA harus bekerja lebih keras untuk mendorong pemerintahnya masing dalam bekerja sama menanggulanginya. Isu yang berkaitan dengan penjarahan warisan budaya di Asia sangat kompleks dan tidak dapat diatasi secara efektif dengan strategi tunggal. Isu ini menjadi isu internasional karena merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional, bilateral maupun multilateral, untuk mengatasinya.

Dinamika Keterbukaan Informasi Publik - 2016

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Hal ini menarik untuk disimak mengingat dalam tulisan ini dipaparkan implementasi UU KIP, khususnya dibeberapa daerah, masih banyak terjadi bahwa substansi atau ruh UU ini belum dipraktikkan dengan benar. Beberapa kasus menunjukkan sulitnya publik mendapatkan data-data atau dokumen dari Pemda, terutama data-data atau dokumen yang bersifat keuangan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Euphoria masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik masih sering kali bertabrakan dengan berbagai nilai-nilai yang dikembangkan dalam regulasi lainnya yang telah ada selama ini.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Globalisasi informasi dan teknologi informasi telah berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk juga di Indonesia. Keterbukaan informasi publik yang selama ini dilakukan secara terpisah dan hakikat birokrasi dalam memberika pelayanan publik sebagai tupoksinya, kini harus beradaptasi dengan kondisi demikian. Prinsip efektif dan efisien yang selama ini dikedepankan dalam keterbukaan informasi publik, juga harus diarahkan pada peningkatan layanan publik dan perizinan yang berbasis layanan elektronik.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Tuntutan untuk membangun tata pemerintahan demokratis dalam proses perencanaan pembangunan berkembang di kalangan politisi di DPR dan masyarakat. Tuntutan tersebut menghendaki proses perencanaan pembangunan yang berjalan saat ini dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat baik secara langsung maupun melalui wakilnya di DPR.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keterbukaan informasi publik pasti bersinergi dengan pelaksanaan tupoksi Pemda dalam memberikan pelayanan publik. Perlu pengawasan yang melekat atas pelaksanaan keduanya. Untuk itu, dalam konteks keterbukaan informasi publik dan upaya peningkatan pelayanan publik tersebut, pengaduan online masyarakat Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) berada. Karenanya menjadi menarik untuk mengkaji pengaduan online masyarakat LAPOR! Sebagai sebuah kebijakan komunikasi sebagai integrasi dua dimensi yaitu dimensi keterbukaan informasi publik dan dimensi pelayanan publik.

Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019 - 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Dari perspektif hukum yang menganalisa Konsep Kesejahteraan Hakim Dalam RUU Jabatan Hakim dibahas mengenai konsep independensi hakim. Memberikan jaminan kesejahteraan hakim pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan independensi personal hakim. Namun demikian, dalam mewujudkan independensi personal tersebut, perlu dibarengi pula dengan independensi kekuasaan kehakiman secara konstitusional. Kekuasaan kehakiman, secara organisasi, administrasi, dan finansial perlu terpisah dari kekuasaan lain. Menurut Penulis, RUU tentang Jabatan Hakim belum memberikan solusi dalam hal kemandirian kekuasaan yudikatif secara finansial dan struktural. Khusus untuk persoalan kemandirian finansial yudisial, memang tidak akan dapat diselesaikan pada level undang-undang, melainkan baru dapat diselesaikan apabila diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara karena hal tersebut membutuhkan keputusan besar terkait masalah fundamental bernegara yakni dalam hal kewenangan penetapan anggaran negara. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengatur mengenai sistem kepangkatan hakim, status Aparatur Sipil Negara (ASN) hakim, Gaji hakim, jaminan kesejahteraan hakim, fasilitas program asuransi hakim, serta tujangan transportasi.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam pembahasan mengenai Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999, Penulis menganalisa mengenai ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Dengan paten yang dimilikinya, pelaku bisnis dapat melakukan monopoli atas produk barang yang dipatenkannya. Hal ini disebabkan pelaku bisnis (pemilik paten) memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri patennya, memberikan ijin kepada pihak lain untuk melaksanakannya, dan melarang pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa persetujuannya. Monopoli yang timbul karena paten tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, Pemerintah dapat memberikan lisensi wajib untuk melaksanakan paten tersebut atau melaksanakan sendiri paten yang masih dilindungi. Hal ini sejalan dengan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dari perspektif ekonomi, penulis mencoba menyoroti RUU mengenai Sistem Pengawasan Intern Permerintah yang merupakan pengembangan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejak diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008 sampai sekarang, pelaksanaan SPIP di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam hal implementasi SPIP tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen pimpinan lembaga/instasi untuk melaksanakan SPIP ini. Salah satu penyebab dari kurangnya komitmen ini adalah tidak adanya sanksi hukum atas pelaksanan SPIP ini. Untuk itu Pemerintah bersama DPR RI telah mencantumkan rencana penyusunan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019. Penulis mendorong untuk segera dibentuknya UU tersebut mengingat urgensinya dalam penegakan SPIP di organisasi pemerintahan demi tercapainya tujuan organisasi.

KEBIJAKAN LEGISLASI NASIONAL DPR RI 2015-2019 Tinjauan dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi - 2016

Penulis:

Abstrak:

Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi - 2016

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana. Pemberlakuan kebijakan pembatasan uang tunai akan mempermudah pelacakan dan penelusuran pendanaan terorisme. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, di mana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan sehingga dengan demikian dapat mempersempit ruang gerak pelaku teroris dalam bertransaksi. Dengan mempersempit ruang gerak pelaku teroris maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dicegah sedini mungkin.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Secara umum pemenuhan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang perlu merumuskan aturan dan langkah konkrit bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme mengalami perubahan. Perubahan tersebut melalui jalur penal dengan penyesuaian hukum pidana materiil dan formil serta jalur nonpenal yang mengakui keberadaan BNPT sebagai lembaga penyelenggaran penanggulangan terorisme, Namun, kebijakan hukum pidana melalui jalur nonpenal dalam RUU Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme belum mengatur penanggulangan kejahatan secara utuh, sebab ketentuan mengenai pencegahan dan deradikalisasi yang selama ini dikategorikan sebagai pendekatan soft approach belum ada dan belum ditentukannya standar pelaksanaan deradikalisasi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Politik hukum penanggulangan terorisme pasca bom Bali sejalan dengan kebijakan politik hukum internasional, dan Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberla-kukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa juga. Pengaturan dan penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme. Akan tetapi pengaturan dan penegakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini memerlukan sebuah upaya yang tidak melanggar HAM. Hak asasi baik itu dari korban maupun pelaku merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai pribadi lepas pribadi. Hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dan juga proses penegakan hukum merupakan pangkal dari adanya penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap tujuan dari pemberian sanksi pidana perlu dilakukan oleh penegak hukum. Pemberian sanksi pidana tersebut memerlukan penjelasan bahwa ada tujuan dari pemberian sanksi tersebut.HAM memang melekat pada seluruh pribadi masyarakat di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan tindak pidana terorisme juga perlu dilihat unsur-unsur lain seperti keamanan, ketertiban, pembelaan diri, dan lain sebagainya sehingga penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik. Kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Ancaman terorisme tentu berbeda efeknya pada semua orang. Namun, semakin banyak orang yang merespons terorisme dengan cara rasional dan konstruktif. Jika dulu prejudice terhadap kelompok tertentu menjadi kambing hitam utama, sekarang masyarakat sudah mampu memilah nilai agama dengan perilaku individual. Informasi teror yang tersebar melalui media sosial tidak hanya memberikan dampak psikologis negatif bagi korban, tapi juga bagi mereka yang terpapar informasi aksi teror. Jika dibiarkan maka masalah kejiwaan seperti kecemasan dan paranoia akan menghambat individu untuk dapat aktivitas secara optimal

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap terorisme di Indonesia, menurut beliau tingkat kemiskinan yang terjadi menimbulkan kesenjangan, ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya membawa dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Salah satu dampak lanjutan dari hal tersebut adalah timbulnya aksi terorisme di Indonesia

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional - 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
ulisan Dewi Sendhikasari D. yang berjudul “Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional”, mengawali tulisan tema pertama buku ini. Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan energi nasional menjadi salah satu kebijakan utama perekonomian Indonesia. Berbagai peraturan telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan energi nasional. Sebagai salah satu urusan pemerintahan pilihan yang konkuren, urusan energi dan sumber daya mineral juga diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, dengan adanya perubahan UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan pembagian kewenangan. Hal ini menimbulkan beberapa dampak, seperti adanya tumpang-tindih kewenangan antara UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kesiapan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengambil alih beberapa kewenangan tersebut termasuk di dalamnya kelembagaan, aparatur, pendanaan, prasarana, dan dokumen. Hal tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lanjutan, terlebih lagi belum tuntasnya penyiapan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu upaya bersama dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyiapkan masa transisi kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Dewi Wuryandani dalam karya tulisnya berjudul “Pengembangan EBT Dalam Mendukung Kebijakan Kedaulatan Energi”, menilai bahwa kemandirian pengelolaan energi, ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri membutuhkan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan energi juga perlu dilakukan secara efisien di semua sektor. Oleh karena itu, upaya mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih besar dan secara optimal untuk penyediaan tenaga listrik, penelitian dan kajian kelayakan merupakan salah salah satu faktor penting. Dengan demikian, berbagai kajian ataupun studi pemanfaatan energi lain seperti energi nuklir dalam penyediaan tenaga listrik merupakan ruang kemungkinan yang harus terus didorong sehingga permasalahan ketersediaan pasokan energi untuk tenaga listrik akan dapat dikelola secara baik.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Tulisan berikutnya ditulis oleh Sdr. Ariesy Tri Mauleny, dengan judul “Kesiapan Indonesia Menuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan”. Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Sampai saat ini, sebagai negara kepulauan yang begitu luas, Indonesia belum mampu memenuhi pasokan listrik ke seluruh wilayah. Selain masih banyak daerah yang defisit listrik, pertumbuhan rasio elektrifikasi juga tidak merata di seluruh daerah. Pendapatan yang diperoleh PLN selaku kuasa pemegang usaha penyedia listrik, masih jauh dari beban usaha yang dikeluarkan dalam produksi dan pembelian listrik sehingga defisit keuangan terus menggerus keuangan negara melalui kebijakan subsidi. Kesiapan Indonesia menuju ketenagalistrikan nasional berkelanjutan sangat ditentukan dari kemampuannya mengubah mindset dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal lain menyangkut ambivalensi regulasi, keterbatasan dana, BPP yang lebih tinggi, ketidakpastian pasokan energi dan teknologi pengembangan listrik yang belum terarah. Untuk itu perlu upaya terencana, bertahap dan berkelanjutan yang dimulai dari restrukturisasi manajemen pusat sampai dengan regionalisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas iklim investasi bagi infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit, transmisi maupun distribusinya. Selain itu, pengembangkan riset dan teknologi listrik yang efisien yang berkolaborasi dengan industri nasional dengan memanfaatkan sumber daya utama di masing-masing wilayah dan mengedepankan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan juga penting. Kehadiran regulasi yang memberikan insentif bagi konsumen yang melakukan penghematan dan mengapresiasi produsen yang menyediakan barang hemat energi pun perlu didorong implementasinya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Nidya Waras Sayekti dalam karya tulisnya yang berjudul “Human Capital dan Perannya Dalam Mendukung Kemandirian Energi Nasional” telah menyoroti arti pentingnya aspek human capital dalam sektor energi nasional. Nidya menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penataan aspek fundamental dan inovasi di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu keputusan penting yang telah ditetapkan adalah penguatan sumber daya manusia dan organisasi. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam pengembangan sektor energi. Sumber daya manusia bukan lagi hanya sebagai sumber daya namun sebagai aset yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta mendirikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM-ESDM) yang menyelenggarakan pelatihan bagi internal dan akreditasi bagi lembaga eksternal dalam rangka penguatan human capital di sektor energi. Selain program-program yang telah dilaksanakan tersebut, kiranya pemerintah juga dapat melakukan perbaikan atas sistem dan tata kelola human capital (human capital management) yang telah ada sehingga Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sebagai upaya mewujudkan kemandirian energi.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan yang disiapkan oleh Sdr. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi menegaskan bahwa Dalam mengambil kebijakan penyesuaian harga gas bumi Pemerintah harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu keekonomian lapangan gas bumi dan rantai perdagangan gas bumi. Dalam hal keekonomian lapangan gas bumi, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan harga gas adalah menetapkan batas atas harga gas bumi pada saat harga sedang naik dan memberikan kebijakan insentif terkait volume produksi pada saat harga sedang turun. Sedangkan kebijakan Pemerintah terkait rantai perdagangan gas bumi adalah membebankan pengurangan margin keuntungan kepada pihak distributor dan pedagang gas sekaligus menjaga margin keuntungan perusahaan transmisi gas. Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, Pemerintah harus terus mendorong pembangunan sistem perpipaan berjenis open access karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam proses bisnis gas bumi sehingga secara keseluruhan dapat mendorong peningkatan penggunaan gas bumi oleh semua golongan konsumen

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hariyadi menyoroti isu kelayakan pelembagaan dana ketahanan energi nasional (DKE). Hariyadi menyimpulkan bahwa pelembagaan DKE atau apapun nomenklatur dan format kelembagaan pengelolaannya, pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan penting, yakni pengelolaan sensivitas politik akibat masih kentalnya pertimbangan kepentingan populisme politik para pengambil keputusan. Tantangan berikutnya mencakup penyiapan dasar legalitas kebijakan DKE yang lebih operasional berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan terkait. Terakhir, isu kelembagaan pengelolaan DKE. Belum jelasnya kelembagaan pengelola DKE selama inisiasi kebijakan tersebut telah menimbulkan kontroversi persoalan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan DKE karena besarnya potensi dana yang akan dikelola. Tentu tantangan lain pun masih harus dikelola, misalnya terkait dengan isu dukungan dan pengisian SDM pengelola badan pengelola, serta batas-batas pengelolaan dan/atau penggunaan DKE itu sendiri.

Prospek dan Strategi Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean - 2016

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisbet memperlihatkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif di ASEAN. Ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu kunci bagi industri pariwisata dalam mencapai sasarannya, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara. Sebagai contoh semakin spesifik dan kreatif produk-produk kerajinan (handicraft, kain tenun, ukiran) yang ditawarkan oleh sebuah wilayah tujuan wisata, maka akan semakin menarik calon wisatawan berkunjung ke daerah tersebut dan membelinya sebagai souvenir

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
hasil penelitian Adirini Pujayanti menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan. Kekayaan alam, budaya, dan manusia Indonesia dapat menghasilkan potensi besar ketika digabungkan dengan kreativitas sehingga dapat memberikan kontribusi tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga dalam penguatan citra dan identitas bangsa. Produk ekonomi kreatif mampu menjadi branding nasional Indonesia yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi publik di luar negeri untuk datang dan membeli produk dimaksud. Dalam industri ini ada penguatan produk-produk lokal, dan secara eksternal akan memunculkan kekuatan Indonesia melalui nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pariwisata.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Humphrey Wangke menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha membuka akses untuk perdagangan dan investasi. Berbagai forum pertemuan di tingkat regional Asia Tenggara maupun internasional dilakukan agar produk ekonomi kreatif Indonesia dapat lebih mudah diterima oleh pasar. Untuk mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, diperlukan suatu terobosan dalam diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan keinginan agar Indonesia menjadi basis produksi untuk ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara tercapai.

Reformulasi Kebijakan Sektor Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi - 2016

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba melakukan analisa terhadap dinamika, regulasi pengelolaan migas hingga membahas kompleksitas pengelolaan migas di Indonesia. Ditambah lagi pembahasan mengenai pengeolaan migas di Indonesia. Tulisan ini ditutup dengan paradigma baru dan tantangan ke depan pengelolaan migas di Indonesia

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Menurut Yuni Sudarwati permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah internalisasi semangat dan nilai Wonderful Indonesia di kalangan pengelola pariwisata dan masyarakat luas. Keberhasilan Wonderful Indonesia menaikkan brand value Indonesia, mendongkrak country image, dan menaikkan trust, harus dikomplemen dengan kemampuan untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata di dalam negeri. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia di antaranya disebabkan oleh kendala ketersediaan, kemudahan, biaya tinggi transportasi dan akomodasi, kepedulian terhadap kebersihan, konservasi lingkungan, di samping permasalahan terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. Reformulasi kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia harus diarahkan pada peningkatan daya saing tersebut, sehingga bukan saja target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat diraih tetapi lama tinggalnya juga akan meningkat. Dalam perspektif internalisasi strategi dan keberhasilan pemasaran pariwisata ini perlu juga digugah dan difasilitasi kesadaran berwisata di dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sokoguru ekonomi masyarakat dengan populasi tinggi dan sebagian besar bersifat informal, dengan sejumlah permasalahan khususnya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan Sony Hendra Permana menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemasaran dan distribusi produk yang dihadapi UMKM. Perkembangan internet dan e-commerce melalui situs belanja online berpotensi untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi pemasaran produk UMKM, baik untuk tujuan pemasaran dalam negeri maupun ekspor. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya pemerintah daerah dapat menampilkan produk-produk UMKM pada website resmi Pemda, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa produk tersebut memiliki keaslian dan berkualitas baik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang mampu mendukung kemajuan teknologi TIK memperluas jangkauan, dan kecepatan akses internet di seluruh Indonesia. Di samping itu, diperlukan upaya optimalisasi fungsi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang handal dan aman untuk mendukung kegiatan pemasaran UMKM

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah: Peran Legislasi, Aspek Tematik, dan Pemerataan - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Daerah yang memiliki otonomi khusus memiliki kewenangan yang berbeda dari daerah lainnya, di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki bobot yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dibanding pemerintah pusat. Persoalannya dengan berlakunya otonomi khusus Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh apakah mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkecil jarak ketertinggalan provinsi tersebut dengan daerah lain atau secara nasional.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur pedoman penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam undang-undang tersebut dengan tegas telah diatur asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Namun, dalam praktiknya banyak peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga harus dicabut. Pada sisi lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masih banyak yang cenderung memberatkan masyarakat maupun investor, sehingga berdampak kontraproduktif bagi daerah itu sendiri. Tulisan ini akan menganalisis peran legislasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Walaupun sektor pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan yang utama (leading sector) di Provinsi Sumatera Barat dengan share relative besar terhadap PDRB dari tahun ke tahun, namun pembangunan pertanian di Sumatera Barat perlu dioptimalkan di masa datang terutama dikaitkan dengan masuknya produk-produk pangan impor ke pasar domestik. Permasalahannya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemda Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah guna meningkatkan perekonomian daerah? Sementara permasalahan yang dihadapi sektor ekonomi unggulan Provinsi Bali adalah kurang dikembangkannya sektor pertanian (perikanan, peternakan dan perkebunan) dalam 10 tahun terakhir (2003-2013). Permasalahannya adalah bagaimana pemda Provinsi Bali mengembangkan sektor ekonomi unggulan lainnya guna meningkatkan kontribusi terhadap PDB Bali di masa datang?

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apapun bentuknya diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan perekonomian, terutama setelah kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam kegiatan perekonomian yang semakin tersebar akibat semakin banyaknya berbagai dana-dana yang dikucurkan melalui kebijakan keuangan pusat dan daerah, tentunya dibutuhkan lembaga intermediasi hingga tingkat kota dan kabupaten. Hal ini penting mengingat lembaga-lembaga keuangan seperti bank sangat sulit diakses oleh masyarakat desa dan usaha mikro. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan mikro yang dekat dengan masyarakat agar dapat diakses. Namun demikian dalam hal ini perlu kesiapan LKM dan pemerintah dalam pelaksaanaan regulasi tersebut.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Tulisan ini diarahkan untuk menjawab dua hal, yakni sejauh mana peran Provinsi Papua dalam upaya kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan secara nasional dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan diperkuat dalam RPJMN 2015-2019. Tulisan ini juga ditujukan untuk menganalisis seberapa penting isu mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan mendapatkan perhatian dalam kerangka RPJMN 2015-2019 dan faktor-faktor apa saja yang turut menentukan perlunya isu mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi AKD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini di arahkan untuk mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pemerataan pembangunan sebagai upaya meminimalisasi ketimpangan antar wilayah/daerah di Indonesia. Tulisan ini akan mengupas mengenai konsepsi mengapa perlu kebijakan pemerataan pembangunan, masalah dan tantangan pemerataan pembangunan dan yang terakhir mengupas mengenai kebijakan apa saja yang telah dan akan pemerintah lakukan terkait pemerataan pembangunan ini.

DPR RI Menuju Parlemen Modern - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Perlunya penguatan DPR dalam konteks menghadapi perubahan dinamika perkembangan sosial politik masyarakat yang menuntut “lebih” terhadap para wakilnya. Pencanangan “Parlemen Modern” oleh Pimpinan DPR harus menjadi landasan bagi semua stakeholders terutama para Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi. Persoalannya adalah bagaimana pola yang tepat untuk meningkatkan kinerja representasi (keterwakilan) ini? Apakah hanya dengan membangun sarana dan prasarana yang berbasis fisik semata seperti jaringan internet serta bangunan fisik? Atau juga kita harus melakukan perubahan mindset baik karyawan, tenaga ahli, staf anggota, dan para Anggota DPR-nya bahwa bekerja di lembaga perwakilan rakyat (DPR) adalah kerja untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, sehingga harus dibangun kesadaran terhadap hal itu.

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sebagaimana di parlemen internasional, tuntutan untuk menghadirkan parlemen sebagai lembaga demokratis di Indonesia juga semakin menguat. Tuntutan agar lembaga parlemen lebih transparan, akuntabel, dapat diakses publik, dan bersih dari korupsi semakin besar. Ini artinya, tuntutan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi di DPR RI harus direspons segera. Tulisan ini menggambarkan bagaimana e-Parlemen dalam dunia internasional; bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi di DPR RI; apa yang harus dipersiapkan oleh DPR RI untuk membangun e-parlemen; dan apa yang menjadi tantangannya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Usulan mengenai dibentuknya Rumah Aspirasi oleh DPR diawali dengan wacana usulan diadakannya dana aspirasi. Beberapa tahun lalu, usulan ini sudah menggema. Kala itu, usulan tersebut tidak berhasil membuahkan kenyataan. Lalu kemudian dalam perjalanannya, dimunculkan lagi ide pembangunan rumah aspirasi. Wacana itu diperkirakan akan menggunakan uang Negara hingga 112 miliar rupiah. Dengan jumlah legislator 560 orang, maka diperkirakan akan mendapat jatah 200 juta rupiah per tahun per Anggota Dewan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Harapan masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dalam menyampaikan permasalahannya ke DPR, sudah dapat dipercepat melalui sistem online pengaduan masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan masyarakat untuk juga mendapatkan kecepatan tindak lanjut oleh DPR atas pengaduan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keinginan DPR menjadi parlemen modern khususnya melalui kegiatan pengaduan masyarakat secara online dapat efektif dilaksanakan, terutama bila dikaitkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat?

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mau tidak mau, suka tidak suka, perkembangan masyarakat ke arah masyarakat modern yaitu masyarakat informasi membuat parlemen mau tidak mau bertransformasi ke arah yang sama – yaitu menuju parlemen modern. Tulisan ini bermaksud membahas permasalahan tentang “bermedia sosial dalam kerangka menuju parlemen modern di era demokrasi modern, studi kasus pada media sosial DPR RI.”

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya UU harusnya dibentuk untuk kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat menjalankan perbuatan hukum tertentu dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana pembentukan UU yang responsif?

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Konstruksi politik regulasi desa yang kuat secara otonom dengan tetap meletakkan relasi kelembagaannya sebagai bagian utuh NKRI, menjadi substansi politik pentimg bagi hubungan state-society terhadap penguatan demokrasi partisipatoris sipil. Persoalannya adalah, bagaimana nilai-nilai politik sipil demokrasi partisipatoris yang ditawarkan oleh UU Desa? Hal-hal apa saja yang diperkirakan dapat menjadi kendala penghambat dan sebaliknya peluang kreatif bagi hadirnya nilai-nilai demokrasi partisipatoris tersebut nantinya dapat terjadi di lapangan?

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →