Buku Individu

POSISI BIROKRASI DALAM PERSAINGAN POLITIK PEMILUKADA / 2013

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.
Editor: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
ISBN: 978-979-9052-88-9

Abstrak:
Era otonomi daerah yang berkembang luas saat ini telah melahirkan optimisme bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Hal yang mendasar dari optimisme semacam ini tentu didasari oleh keinginan kuat dalam rangka mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih luas dibandingkan saat sistem sentralisasi pernah diterapkan di masa sebelumnya. Pemilukada menempatkan keinginan partisipasi rakyat tersebut menjadi hal yang paling menentukan dalam menggerakkan instrumen politik partisipasi rakyat lainnya dalam pemerintahan. Kekuatan mesin penggerak partisipasi politik dari pemilukada juga dituntut untuk bersinergi secara positif bagi kinerja birokrasi pemerintah daerah (pemda) yang dapat melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing unit organisasinya secara profesional. Kondisi birokrasi yang professional menjadi salah satu ciri dari kapasitas dan sekaligus kemampuan dari jajaran aparatnya dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal serta berusaha steril dari segala macam intervensi politik kepentingan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Konteks tuntutan professional kinerja birokrasi dan posisinya yang netral dalam politik, tampaknya masih menjadi sesuatu yang rentan di kurun waktu penyelenggaraan pemilukada. Jaringan patronase politik dari para elit baik di pusat maupun di daerah masih menjadi faktor determinan dalam alokasi resources birokrasi yang seharusnya mampu berperilaku atas dasar bagi kepentingan seluruh elemen masyarakat lokal, tanpa kecuali. Ruang lingkup jaringan patronase politik tersebut bukan berjalan dalam poros yang tunggal, melainkan berkembang secara beragam, dan ini menjadi warna persaingan antar kekuatan politik dan masing-masing pasangan calon yang dijagokannya. Spektrum politik persaingan tidak saja berlangsung dalam tataran formal antar kekuatan politik partai atau gabunganpartai, maupun melalui jalur perseorangan, tetapi juga secara operasional politik dengan membawa serta para pendukung tim suksesnya yang berada dalam skala yang luas, Sebagai akibat dari campur tangan politisi ke dalam birokrasi, maka iklim persaingan di antara para birokrat pun menjadi tidak sehat. Bukan hal aneh, ketika usai pemilukada, berbagai pergeseran dan mobilitas karier antar aparat, serta bahkan tindakan emosi, terjadi di antara mereka yang sebelumnya dianggap pendukung atau sebaliknya sebagai bukan merupakan pendukung kepala daerah pemenang pilkada. Iklim persaingan semacam ini jelas dapat merusak jalur perjalanan karier pegawai negeri sipil (PNS) di daerah yang sudah di desain dalam format birokrasi secara profesional. Di samping itu, beban anggaran negara di APBD dan APBN juga menjadi persoalan tersendiri, ketika kepala daerah harus mengakomodasi paraloyalisnya untuk juga masuk ke birokrasi, menduduki pos-pos strategis, dan bahkan terbanyak adalah melalui jalur tenaga honor setempat. Pola pengisian formasi PNS sebagai akibat pemilukada yang sarat dengan potensi politik uang jelas tidak akan menempatkan birokrasi yang berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Sebaliknya, birokrasi menjadi sangat berorientasi kepada kekuasaan dan biasanya mentransformasikan kepentingan rezim pengusaha-penguasa dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini tidak lain dari cerminan lemahnya fundamental politik kepartaian di Indonesia dan pola demokrasi lokal yang masih berada di tingkatan prosedural. Taruhan bagi peran birokrasi sebagai agent of society development yang gagal, adalah posisi kepentingan pelayanan publik menjadi sangat minim. Apalagi, dengan pendanaan politik pemilukada yang sarat dengan dugaan politik uang yang merupakan hasil korupsi, peran ini menjerumuskan otonomi daerah menjadi sekedar ajang bagi-bagi kekuasaan dan uang di antara aktor-aktor politik yang terlibat. Menyadari bahaya dari jebakan politik partisan tadi, maka sudah tentu reformasi pilkada melalui ketentuan perundang-undangan dan perilaku politik lokal yang kondusif bagi kematangan pemerintahan daerah, menjadi jawaban yang sangat bermakna strategis. Buku ini mencoba menguraikan aspek-aspek persoalanitu, dan sekaligus elaborasi lebih lanjut dari setiap hal- hal yang mendasar dari jawaban reformasi pemilukada

Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif / 2013

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Editor: Sri Budi Eko Wardani
ISBN: 978-979-9052-85-8

Abstrak:
buku ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai affirmative action dalam bentuk keterwakilan 30% untuk perempuan di lembaga legislatif. Topik tersebut dibahas secara kronologis, dimulai dengan pendahuluan mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik, disusul mengenai bab yang berisi mengenai gambaran tentang affirmative action sebagai sebuah konsep dan isu yang sudah diterapkan di beberapa negara. Pada dua bab berikutnya, secara berurutan dibahas mengenai pemberlakuan kuota 30% untuk perempuan dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 berikut dampaknya terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dibahas pula dalam bab ini mengenai Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang secara implisit membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai penutup, pada akhir buku ini disampaikan mengenai pengaturan kuota 30% untuk perempuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2014.

Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi / 2013

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.
Editor: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
ISBN: 978-602-1247-04-4

Abstrak:
Sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, MDK cukup menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan konservasi dan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. MDK bukanlah program baru di sektor kehutanan. Namun mulai 2011, program MDK dipadukan dalam program pengentasan kemiskinan secara nasional melalui PNPM Mandiri. Tentunya pelaksanaan program tersebut akan dihadapkan pada banyak permasalahan. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan MDK sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan itulah yang akan diulas dalam buku Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi ini.

Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat / 2013

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.
Editor: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.
ISBN: 978-979-9052-90-2

Abstrak:
Buku ini merangkaikan secara konseptual dan kontekstual upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tidak saja dengan program-program pengentasan kemiskinan, tidak hanya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat,namun lebih lanjut lagi memotret berbagai kearifan lokal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat sebagai pijakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan sosial. Tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat (yang sebagian juga ada yang sudah memudar) direkonstruksi kembali sebagai bentuk jembatan pemberdayaan yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia kekinian, buku ini sangat relevan dalam menyodorkan alternatif kerangka pembangunan dengan menguak makna substantive kearifan lokal. Sebagai misal kelembagaan lokal seperti Ana-ana Karaeng di Makassar, Awig-awig di Bali, Bodi Caniago di Minangkabau dikembangkan menjadi entitas lokal yang memicu pembangunan. Budaya gotong-royong seperti Alang Tulung di masyarakat Gayo, Basiru di Sumbawa, Belalik di Melayu Sambas, dsb diformulasikan sebagai kejujuran, kepedulian dan kerjasama tim. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, demikian seterusnya. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan hanya sekedar identitias suatu suku atau masyarakat tertentu saja.

THE INDONESIAN MILITARY RESPONSE TO REFORM IN DEMOCRATIC TRANSITION: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004 / 2012

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Editor: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
ISBN: 978-979-9052-74-2

Abstrak:
Indonesia, a geographically vast country comprised of more than 17,000 islands and with high levels of diversity in terms of ethnicity, language, and religion, has a strategic position in Southeast Asia. The country, which was occupied by the Netherlands for more than 350 years and by Japan for about three years, proclaimed its independence in 1945, and gained full sovereignty in 1949. Indonesia had its first experience with the democratic process by holding fair, democratic, and direct legislative elections in 1955 for the first time ever.

The Indonesian Military Response To Reform In Democratic Transition / 2012

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Editor: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
ISBN: 978-979-9052-74-2

Abstrak:
Indonesia, a geographically vast country comprised of more than 17,000 islands and with high levels of diversity in terms of ethnicity, language, and religion, has a strategic position in Southeast Asia. The country, which was occupied by the Netherlands for more than 350 years and by Japan for about three years, proclaimed its independence in 1945, and gained full sovereignty in 1949. Indonesia had its first experience with the democratic process by holding fair, democratic, and direct legislative elections in 1955 for the first time ever.

Bunga Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik / 2011

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Editor: Dr. Emrus
ISBN: 978-602-8722-23-0

Abstrak:
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan.

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kota Batam (Sebuah Perspektif Intervensi Sosial) / 2011

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Editor: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
ISBN: 978-602-8722-27-8

Abstrak:
kenyataan di lapangan tentang bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program nasional tersebut tak selamanya mulus seperti yang direncanakan, dan jika tidak dicermati, maka hal ini akan menjadi kendala bagi upaya pemberdayaan berikutnya. Buku ini menganalisis pendampingan masyarakat di bidang infrastruktur di Kota Batam dari perspektif intervensi sosial, dimana peran pendamping menjadi sentral di tengah program pemberdayaan. Buku ini juga mencatat tentang pentingnya memperhatikan kondisi wilayah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa / 2010

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Editor: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
ISBN: 978-602-8722-06-3

Abstrak:
Keberadaan pemerintahan merupakan suatu perwujudan dari legitimasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dukungan keuangan yang cukup. Dalam prakteknya, dukungan keuangan tersebut berbentuk Anggaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selanjutnya dapat dilihat sebagai suatu neraca yang memuat bagaimana penerimaan suatu negara dapat dikumpulkan, dan bagaimana pengeluaran itu dialokasikan serta didistribusikan. Di Indonesia, APBN yang setiap tahunnya disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menjadi perhatian publik. Misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ditunggu dari APBN adalah apakah ada kebijakan kenaikan gaji atau tidak? Bagi petani akan menunggu apakah masih ada kebijakan subsidi pupuk yang akan diterima. Sedangkan bagi masyarakat luas menimbulkan pertanyaan, apakah masih ada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)? Begitu juga bagi masyarakat miskin, apakah ada program-program yang terkait dengan bantuan? Tak ketinggalan juga bagi pelaku usaha, mereka akan menunggu kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap kegiatan usahanya? Dunia usaha berkepentingan terhadap APBN karena APBN menjadi instrumen untuk mengerakkan perekonomian, yaitu jika perekonomian berada dalam kelesuan melalui kebijakan ekspansif, dan sebaliknya jika ingin menurunkan gerak perekonomian pada saat keadaan ‘overhating’ maka pemerintah akan melakukan kebijakan kontraktif. Perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari kemerdekaan sampai sekarang ini, APBN Indonesia selalu mengalami perubahan-perubahan, baik dalam besaran APBN maupun dalam strategi dan kebijakannya, serta sistem pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk mengkaji kebijakan APBN lebih lanjut terutama yang dilihat dari bagaimana pengelolaannya dilakukan selama ini.

Esai-esai Hukum (Sekumpulan Karangan Bidang Hukum) / 2010

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.
Editor:
ISBN: 978-602-8722-04-9

Abstrak:
Esai-esai hukum merupakan kumpulan tulisan dari penulis sejak tahun 1990 sampai saat ini. Kumpulan tulisan dalam buku ini merupakan hasil karya tulis yang dibuat penulis. Tipologi karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut: 1.karya tulis ilmiah yang dipresentasikan di forum ilmiah; 2.karya tulis lepas yang tidak diterbitkan; 3.karya tulis yang dibuat oleh penulis (ghost writer) dalam rangka pelaksanaan tugas pimpinan DPR-RI dan pimpinan Setjen; 4.karya tulis ilmiah penulis ketika mengajukan diri sebagai bakal calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2007, dan bakal calon Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, dan 5.karya tulis ilmiah dalam rangka lomba penulisan pajak nasional.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →