Buku Individu

Ancaman ISIS di Indonesia / 2017

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Editor: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
ISBN: 978-602-4335-76-2

Abstrak:
Sebagai analis politik, keamanan, dan hubungan
internasional di parlemen, yang terus mengamati
perkembangan lingkungan strategis di tingkat kawasan dan
global yang berkembang cepat dan mencemaskan, penulis
terpanggil untuk membuat sebuah kajian khusus mengenai
ISIS/IS, sebagai gerakan atau kelompok terorisme
internasional, yang memiliki cita-cita mondial. Kehadiran
dan peran aktor-aktor non-negara yang tidak
terbantahkan, semakin vital dan diperhitungkan, dalam
hubungan internasional, yang bahkan bisa menggeser
pentingnya eksistensi dan peran para aktor formal
hubungan internasional yang dikenal selama ini, membuat
penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai
ISIS/IS dan sepak terjangnya dan ancaman yang
diciptakan mereka dewasa ini, terutama terhadap Indonesia

Energi Untuk Masa Depan / 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
Editor: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
ISBN: 978-602-5562-01-3

Abstrak:
Buku ini memberikan gambaran yang kompit mengenai sumber energi,
indonesia dan energi dunia, ekonomi politik kebijakan energi, energi masa
depan sampai permasalahan pengembangan energi di Indonesia

Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / 2017

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Editor: Dr.H. Syahganda Nainggolan, M.T.
ISBN: 978-602-5562-03-7

Abstrak:
legislasi Rancangan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses
pembuatan
kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan
sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan
Undang-
Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam
hal
ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan
publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung
bagi
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial
dalam
hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut
tata
cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh
karena
itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di
antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang-
Undang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak
tata
cara penyelenggaraan ‘jaminan sosial’ yang sebelumnya telah establish
selama
beberapa dekade.

Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal / 2016

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Editor: Munajat, Ph.D
ISBN: 978-602-6036-71-1

Abstrak:
Secara sistematis dan kritis penulis menyatakan bahwa
perlindungan terhadap TKI perempuan sektor informal adalah
masalah yang kompleks, terutama penempatan di Arab Saudi dan
Malaysia, sehingga penangangannnya juga membutuhkan
kehati-hatian seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
Oleh karena itu juga tidak dapat dilakukan secara parsial.

Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran / 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Editor: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
ISBN: 978-602-2601-00-5

Abstrak:
Dari hasil studinya, penulis menyimpulkan digitalisasi penyiaran merupakan
suatu keniscayaan untuk memajukan penyiaran yang masih berbasis sistem
siaran analog hingga saat ini, menuju penyiaran berbasis digital.

Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian / 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Editor: Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D.
ISBN: 978-602-1247-32-7

Abstrak:
Proses pembuatan undang-undang Pemilu oleh DPR dan Pemerintah selama ini cenderung tidak memperlakukan sistem pemilihan umum secara komprehensif. Proses penyelenggaraan Pemilu tidak disusun berdasarkan parameter Pemilu yang jelas. Satu-satunya tahap yang diatur dengan prinsip yang jelas adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS . Prinsip yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya enam asas Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi juga dua asas tambahan, yaitu transparan dan akuntabel. UU Pemilu mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta larangan dan sanksinya. Akan tetapi karena dirumuskan tidak berdasarkan parameter Pemilu demokratik yang jelas, maka tidak hanya ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye banyak mengandung kekosongan hukum tetapi juga mekanisme penegakan ketentuan tersebut. Lain halnya bila ketentuan kampanye dan dana kampanye tersebut berdasarkan parameter yang jelas, seperti ‘persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka,’ akan dapat disusun ketentuan, larangan, sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang tepat. Terdapat dua pesan yang hendak disampaikan dalam menyusun UU Pemilu, khususnya sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Pertama, sepakati dan tetapkan lebih dahulu parameter Proses Pemilu Demokratik baru kemudian merumuskan ketentuan, larangan dan sanksi sebagai penjabaran setiap parameter. Dan kedua, sepakati dan tetapkan lebih dahulu tujuan yang hendak dicapai (mengenai berbagai aspek sistem politik demokrasi: sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, perilaku memilih, dan sebagainya) baru kemudian dipilih disain sistem pemilihan umum untuk mencapainya. Selain itu, berbagai tujuan yang hendak dicapai belum tentu konsisten satu sama lain. Karena itu, keputusan tentang apa yang menjadi prioritas harus disepakati lebih dahulu sebelum memilih disain sistem pemilihan umum.

Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum / 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Editor: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.
ISBN: 978-602-1247-55-6

Abstrak:
Polemik kewenangan penyadapan oleh KPK mengingatkan kita pada polemik mengenai keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga bermuara pada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006 yang tidak menghapus Pengadilan Khusus Tipikor, melainkan memerintahkan pembentukan UU Pengadilan Khusus Tipikor. Polemik ini bermula dari lahirnya UU tentang Pemberantasan Korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Setelah itu, penanggulangan korupsi mulai terlihat lebih “bertaji” karena hadirnya KPK dan pengadilan korupsi. Buku yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul “Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum” ini sangat menarik untuk disimak lebih lanjut, karena menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan mulai dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana polemik ini juga mengarah pada pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana masalah penyadapan ini diatur di dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga menyajikan pembahasan mengenai pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Bagaimanapun, penyadapan memang dibutuhkan untuk pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang tertata rapi, terorganisasi, dan sistematis. Perbuatan korupsi semacam ini sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga terobosan seperti penyadapan menjadi penting bagi penyidik.

Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak / 2015

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Editor: Susanto, M.A.
ISBN: 978-602-1247-34-1

Abstrak:
Pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous) Indonesia, mengingat sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga serupa pesantren sudah tumbuh di Indonesia dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya. Jadi pesantren merupakan hasil penyerapan akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam yang kemudian menjelma menjadi lembaga pesantren yang kian hari semakin dinamis seperti dewasa ini. Buku yang ditulis oleh A. Muchaddam Fahham menjelaskan kepada kita kontribusi pesantren dalam pendidikan di Indonesia. selain itu, ia berharap pesantren dapat melakukan reformasi diri agar proses pendidikan yang selama ini telah dipraktikkan mampu menghadirkan pendidikan Islam alternatif yang ramah anak. Karena itu, tak heran jika dalam buku ini penulisnya secara panjang lebar mengurai seluk beluk pesantren mulai dari sistem pendidikan pesantren, pola pengasuhan anak, pembentukan karakter, hingga praktik perlindungan anak di pesantren.

Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia / 2015

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.
Editor: Prof. (Riset) Dr. Ir. I Wayan Rusastra
ISBN: 978-602-1247-46-4

Abstrak:
Buku dengan judul “Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia” yang ditulis Mandala Harefa dinilai terbit pada saat yang tepat. Tema utama yang diusung dalam buku ini adalah pentingnya menjaga konsistensi kebijakan oleh pemerintah, terkait pembangunan infrastruktur melalui program MP3EI yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dalam tataran operasional sangat dimungkinkan untuk dilakukan adaptasi dan dirumuskan kembali skala prioritasnya disesuaikan dengan visi-misi dan prinsip dasar Nawacita 2015- 2019. Konsistensi kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kepercayaan investor, namun tetap sejalan dengan gagasan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi nasional dengan sasaran mendorong pembangunan dan pertumbuhan inklusif yaitu pertumbuhan berkualitas dengan tetap menjaga pemerataan pembangunan antarwilayah.

Humas Parlemen Konsep dan Aplikasi / 2015

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Editor: Mulyo Sunyoto
ISBN: 978-602-1247-45-7

Abstrak:
Informasi tentang berbagai aktivitas DPR dan alat kelengkapannya jelas bukan informasi yang menarik bagi khalayak pada umumnya. Tapi informasi itu sangat bermakna bagi kalangan wartawan karena dari informasi itulah, wartawan akan menggali informasi lebih dalam dan luas tentang isu-isu aktual yang menyangkut kepentingan pembaca. Pendekatan yang komprehensif dalam melahirkan buku ini, dengan menjabarkan definisi kehumasan dari berbagai perspektif ilmuwan komunikasi, ditambah telaah komparatif tentang strategi kehuman parlemen dari negara Turki dan Australia, serta dilengkapi penyajian hasil penelitian lapangan lewat studi kasus sejumlah lembaga DPRD di Tanah Air, menjadikan buku ini sebagai sumber informasi yang multi-dimensional.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →