Detail Profil

Bio Pic

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Tentang Saya

Jabatan : Peneliti Utama

Tanggal Lahir : MEDAN , 28-02-1973

Kepakaran : Administrasi Publik

Email : riris.katharina@dpr.go.id

Profil : Riris Katharina adalah seorang peneliti Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI dengan kepakaran bidang Administrasi Publik. Lahir di Medan, pada tanggal 28 Februari 1973, dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), dan S2 Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2004). Ruang lingkup kepakaran: keparlemenan, birokrasi, pemerintahan, administrasi publik, kebijakan publik. Peneliti dapat dihubungi pada nomor HP 081339740421. email: ririsk@yahoo.com

Bidang Peminatan

Detail Bidang Peminatan Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

 

  • Administrasi Publik

    -

  • Keparlemenan

    -

  • Birokrasi

    -

  • Pemerintahan Daerah

    -

  • Kebijakan Publik

    -

Riwayat Pendidikan

Detail Riwayat Pendidikan Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

 

  • Universitas Diponegoro 1996

    S1, Fakultas FISIPOL, Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  • Universitas Indonesia 2004

    S2, Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Adm, Jurusan Administrasi Publik

  • Universitas Indonesia cand

    S3, Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Adm, Jurusan Administrasi Publik

Riwayat Aktivitas di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Aktivitas di Setjen DPR RI Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

 

  • Tim Asistensi RUU tentang Administrasi Pemerintahan, Komisi II DPR RI 2014

    -

  • Tim Asistensi RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2013

    -

  • Tim Asistensi RUU tentang Aparatur Sipil Negara 2012

    -

  • Tim Asistensi Pemantau Pelaksanaan Otsus Aceh-Papua 2011

    -

  • Tim Evaluasi LAKIP 2010 Sekretariat Jenderal DPR RI 2011

    -

  • Tim Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Jenderal DPR RI 2011

    -

  • Tim Pembentukan Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Sekretariat Jenderal DPR RI 2010

    -

  • Anggota Tim Evaluasi Peraturan Tata Tertib DPR RI. 2009

    -

  • Tim di DPR tentang Pembentukan Mekanisme Hubungan Kerja DPR – DPD 2005

    -

  • Anggota Tim di DPR tentang Pembentukan Mekanisme Kunjungan Kerja DPR. 2004

    -

  • Anggota Tetap Tim Asistensi Perubahan Tata Tertib DPR RI dan Kode Etik DPR RI. 1998

    -

Riwayat Penelitian

Detail Riwayat Penelitian Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

 

  • Relasi Kerja Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dengan Lembaga Pelaksana Otonomi Khusus Papua 2014

    Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

  • Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak serta Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang 2013

    Provinsi Bali dan Provinsi Papua

  • Relevansi Otonomi Khusus dalam Konteks Negara Kesatuan 2012

    Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara

  • Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara 2011

    Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

  • Implementasi Urusan Pemerintahan Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2011

    Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Bangka Belitung

  • Peran Kepala Daerah sebagai Pembina Pegawai Daerah 2011

    Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tenggara

  • Keberadaan Lembaga Nostruktural 2010

    Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan

  • Implementasi Pemberian Otonomi Khusus Ditinjau dari Peran Lembaga Perwakilan 2009

    Provinsi Aceh dan Provinsi Papua

  • Anggaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Jembrana: Studi terhadap Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Pemilukada 2005

    Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

  • Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Provinsi Sumatera Utara 2004

    Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara

  • Relasi Managerial antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi 1998

    Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara

  • Pemilihan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta dan Pemilihan Walikota di Kota Payakumbuh

    Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Payakumbuh

  • Kajian tentang Peraturan Tata Tertib DPR, Program Parliamentary Reform and Public Engagement Revitalization (PROPER) UNDP 2007

    Provinsi DKI Jakarta

  • Implementasi UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju 2006

    Provinsi Sulawesi Barat

  • Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Politik dengan Sikap Politik Masyarakat Kabupaten Indramayu Jawa Barat terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Indramayu 2005

    Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

  • Efektivitas Aparatur Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam Era Otonomi Daerah 2004

    Provinsi Nusa Tenggara Timur

  • Strategi 6 Partai Politik Besar Menghadapi Pemilihan Umum 2004 2003

    Provinsi Sumatera Utara

  • Antisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyongsong Otonomi Daerah : Tinjauan dalam Pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 2000

    Kabupaten Malang

  • Perlindungan Konsumen di Lima Kota Besar di Pulau Jawa 1998

    Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Riwayat Legislasi di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Legislasi di Setjen DPR RI Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

 

Riwayat Pengawasan di Setjen DPR RI

Detail Riwayat Pengawasan di Setjen DPR RI Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.