• Pertemuan dengan parlemen Maroko

  • Pertemuan dengan parlemen Maroko

  • Pertemuan dengan Clerk National Assembly Northern Ireland

Info Singkat

  • img
    Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam RUU tentang Jabatan Hakim

    Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan persoalan, yakni di satu pihak telah ditetapkan sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rancangan Undang- Undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (RUU Jabatan Hakim) lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, dan hak-hak keuangan, dengan demikian diharapkan implementasi dari prinsip independence of judiciary bagi badan peradilan di Indonesia dapat tercapai.

  • img
    Persetujuan Marakesh dan Indonesia

    Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim...

  • img
    Terabaikannya Lingkungan Hidup dalam Pembangunan

    Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan....

  • img
    Optimalisasi Program Pengampunan Pajak

    Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016....

  • img
    Usulan Pembubaran KASN dalam Revisi UU ASN

    Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) rencananya akan direvisi dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi UU ASN itu...

  • img
    Tindak Pidana Makar

    Pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Kemerdekaan berekspresi, berpendapat,...

Selengkapnya

Jurnal

  • img
    Vol. 5, No. 1 (Juni 2014)

    - Pendidikan Keperawatan: Upaya Menghasilkan Tenaga Perawat Berkualitas
    - Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
    - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008
    - Mengatasi Perilaku Kontraproduktif Aparatur Negara melalui Sistem Remunerasi (Sebuah Review Mengenai Keadilan Organisasi)
    - Pendidikan Madrasah di Indonesia
    - Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015: Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia
    - Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)

Selengkapnya
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. Peneliti Muda Debora Sanur Lindawaty adalah seorang peneliti Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI dengan kepakaran bidang Politik. Lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 1982, dan menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (2005), dan S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2008). Peneliti dapat dihubungi pada nomor HP 0817774480. email: debora.sanur@dpr.go.id dan debora_sanur@yahoo.com

Buku